BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI
Rasa Kemanusiaan Harus Dikedepankan

Kasus bayi Debora pasti menghentak rasa kemanusiaan kita. Terlebih sebagai bangsa dan negara yang mendasari dirinya dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah kita sengaja lupa bahwa salah satu cita-cita Indonesia merdeka adalah "untuk memajukan kesejahteraan umum", sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Sesungguhnya kasus ini hanyalah puncak dari gunung es dari masalah layanan kesehatan yang merupakan salah satu hak dasar setiap orang sebagaimana terdapat dalam Pasal 28. Sehingga masalah ini juga memiliki dimensi hak asasi manusia.

Sudah seharusnya dimengerti dan dipahami oleh para penyelenggara negara dan para pemangku kebijakan di bidang layanan kesehatan, bahwa ketika layanan kesehatan menjadi hak setiap orang, maka menjadi kewajiban negara untuk memenuhi layanan tersebut bagi setiap orang.

Terlebih lagi menurut informasi orang tua bayi Debora sudah memiliki BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya. Menjadi tidak beralasan bagi almarhum Debora untuk tidak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.

UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional kemudian diimplementasikan melalui UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Jadi secara peraturan perundang-undangan negara ini sudah lengkap mengatur tentang layanan kesehatan bagi masyarat. Yang menjadi masalah adalah di tingkat implementasi seringkali rakyat tidak dapat memahaminya karena dalam praktek kesehariannya rakyatlah yang menjadi korban dari penyimpangan terhadap sistem.

Publik kita tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang fasilitas layanan kesehatan seperti apa yang bisa diperoleh ketika sudah memiliki BPJS Kesehatan. Berapa plafon biaya yang ditanggung oleh penyelenggara BPJS Kesehatan terhadap tiap-tiap penyakit yang diderita oleh masyarakat? Bagaimana sistem pembagian atas beban biaya atau keuntungan yang ditanggung oleh penyelenggara fasilitas layanan kesehatan dan penyelenggara BPJS? Berapa hak yang didapat oleh dokter dan tenaga medis lainnya yang bekerja pada fasilitas layanan kesehatan dan berapa yang didapat oleh penyelenggara fasilitas layanan kesehatan? Hal-hal tersebut harus dibuka seluas-luasnya kepada publik. Agar kita semua mengetahuinya dan dapat membantu mencarikan jalan keluar bagi negara, jika negara memiliki kesulitan dalam pemecahan masalahnya.

Namun demikian, ketika Indonesia telah masuk dalam sistem perdagangan internasional menjadi anggota WTO. Sektor kesehatan masuk dalam daftar (list) WTO. Dengan demikian layanan kesehatan telah menjadi salah satu komoditas. Lihatlah menjamur berdirinya rumah sakit swasta di kota-kota besar. Rumah sakit-rumah sakit swasta tersebut pada umumnya berbadan hukum komersial berupa perseroan terbatas (PT). Padahal di waktu yang lampau masyarakat mengetahui rumah sakit swasta didirikan oleh yayasan yang merupakan organisasi nirlaba. Jika rumah sakit berbadan hukum PT maka dengan sendirinya akan berorientasi pada mencari keuntungan (membagikan dividen kepada pemegang saham).

Kiranya almarhum bayi Debora telah berada di surgaNya. Semoga kita sebagai bangsa yang mendasarkan dirinya pada Kemanusiaan yang adil dan beradab tidak menjadikan nyawa manusia sebagai sekadar angka- angka statistik. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF