BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel
Reklamasi adalah Kebijakan Terbaik

Pada 16 Oktober 2017, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru Anies-Sandi dilantik. Bukan karangan bunga yang didapat Anies-Sandi (seperti waktu Jokowi-Ahok 2012), justru tagihan janji kampanye yang disampaikan warga Jakarta. Bukan hanya datang dari pendukungnya, namun juga dari pendukung Ahok-Djarot. Gerakan menagih janji merupakan tindak lanjut kontestasi pilkada DKI Jakarta yang super panas dan membelah warga menjadi dua kubu.

Pendukung Anies-Sandi menagih janji untuk melihat Jakarta yang lebih "hijau". Di kubu lain mereka menginginkan agar pemerintahan Anies-Sandi tetap mempertahankan transparansi dan standar tinggi pelayanan serta fasilitas warisan Jokowi-Ahok-Djarot dilanjutkan. Dari sekian banyak janji, yang jadi sorotan utama adalah mengenai komitmen menghentikan reklamasi. Reklamasi dimoratorium oleh pemerintah pusat saat pilkada, karena dianggap isu yang hangat. Anehnya menjelang hari pelantikan moratorium reklamasi dicabut oleh Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan.

Sangat wajar kalau masyarakat mencurigai pencabutan moratorium tersebut. Apakah pemerintah ingin membenturkan antara kelompok Anies-Sandi yang identik dengan kelompok Islam dengan kelompok Ahok-Djarot yang dianggap sebagai kelompok nasionalis? Kedua kubu sudah cukup kondusif pasca pilkada DKI Jakarta. Namun pencabutan moratorium ini seperti kembali membuka luka pada masa sebelum pilkada, dan seakan dimunculkan kembali untuk menggagalkan janji kampanye Anies-Sandi.

Di balik pencabutan moratorium reklamasi ada grand skenario yang disetting oleh pihak-pihak tertentu yang sengaja mengembuskan isu reklamasi. Ada upaya menggagalkan kepemimpinan Anies-Sandi di awal-awal dan mungkin berujung pada demonstrasi yang mungkin membuat situasi Jakarta tidak kondusif.

Mereka menganggap kegagalan Anies-Sandi dan ketidakefektifan dalam memimpin Jakarta akan berdampak pada kegagalan kelompok Islam jelang pilpres 2019. Masalah reklamasi bukan sesuatu hal yang cukup menakutkan, sehingga rakyat dimobilisasi untuk menolak konsep reklamasi di Indonesia. Reklamasi di banyak negara bisa dilakukan untuk mendatangkan devisa dan percepatan ekonomi mereka. Seperti yang dilakukan Dubai yang mengantarkan masyarakatnya hidup sejahtera dari hasil reklamasi Palm Island, dikunjungi jutaan turis mancanegara. Di saat negara-negara Timur Tengah terlena dengan devisa dari hasil bom oil, Dubai justru menikmati devisa dari pariwisatanya. Reklamasi juga dilakukan oleh negara-negara seperti Jepang, Belanda, dan Singapura.

Di dalam negeri pemerintah sebenarnya telah melakukan reklamasi Coast Arena di Kota Batam, dan dijadikan pemukiman moderen. Oleh sebab itu, dalam dunia yang penuh kompetisi ini diperlukan kepala daerah dengan visi, misi, dan inovatif untuk membawa daerahnya berkembang dan maju setara daerah-daerah maju lain di  mancanegara.

Kondisi Jakarta yang kumuh membuatnya tidak layak disebut kota megapolitan. Bukan hanya menjadi tempat tinggal bagi jutaan warga Indonesia saja, tetapi juga tempat tinggal bagi ribuan warga negara asing. Diperlukan terobosan untuk menata Jakarta yang lebih baik dan moderen. Kebijakan reklamasi adalah jalan terbaik untuk megintegrasikan pulau-pulau pesisir dengan pusat-pusat kota dan merevitalisasi lingkungan pantai. Selama reklamasi bertujuan untuk kemajuan, kemaslahatan umat, dan tidak menggangu keseimbangan lingkungan sekitar, ini bukan barang haram yang harus ditolak. Oleh sebab itu Anies-Sandi harus bersikap rasional dan tidak larut dalam tarik menarik kepentingan dalam konflik reklamasi ini. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!