BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UNDIP, Direktur Center for Media and Democracy LP3ES
Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris

Sedari awal sejak diumumkannya hasil seleksi pimpinan KPK, sudah dicurigai bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Termasuk ketua KPK, dan hal itu kini ternyata benar. Lalu usulan revisi UU KPK yang disahkan memperkuat hal-hal yang memang kita curigai bersama.

Upaya kekuatan sipil melalui aktivisme digital sebagai cara untuk melakukan perlawanan terhadap pelumpuhan KPK, diantaranya dilakukan oleh para akademisi di Jawa Tengah khususnya di UNDIP Semarang. Media perlawanan dilakukan dengan menggunakan Whatsapp group (WA grup) para dosen, termasuk para mahasiswa S1 yang juga masuk sebagai anggota WA group para dosen.

Dari WA group bisa dimunculkan gerakan dan gambar-gambar yang menunjukkan awareness para akademisi kampus terhadap situasi yang berkembang khususnya revisi UU KPK. Ada juga karikatur atau meme yang menunjukkan sosok yang dulunya aktivis anti korupsi lalu sekarang tiba-tiba hilang. 

Intinya ingin menunjukkan bagaimana media digital digunakan untuk mendukung gerakan anti korupsi di Indonesia. Bagaimana dampaknya terhadap gerakan itu, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya, lalu bagaimana masa depan gerakan anti korupsi di Indonesia, dan bagaimana sikap gerakan anti korupsi dengan telah adanya UU KPK yang baru direvisi.

Meryna Lim seorang aktivis digital (digital activism) berteori bahwa gerakan aktivisme digital akan berhasil bila narasinya simpel, risikonya rendah, dan sesuai dengan narasi dari media mainstream seperti nasionalisme dan keagamaan. Keberhasilan gerakan aktivisme digital akan sulit dicapai jika narasi yang dikedepankan bertentangan dengan media mainstream.

Peneliti media digital lain Ross Tapsell (Australia) mengatakan bahwa media digital akan memperkuat oligarki media/pemilik modal namun sebenarnya pada saat yang sama dia bisa memperkuat masyarakat sipil secara umum. Di Indonesia, media digital memperkuat dua sisi, pemilik modal dan juga masyarakat sipil.

Ditilik dari kasus aktivisme digital di Indonesia terkait gerakan anti korupsi, bisa ditelusuri dari bagaimana gerakan itu bermula - “from whatsapp to wake up”.

Di Undip kami menginisiasi gerakan aktivisme media digital bersama seorang dosen muda, dengan statemen-statemen di WA group tentang upaya menolak revisi UU KPK. Beberapa pejabat kampus kemudian berhasil diajak serta dalam WA group dosen anti korupsi, dari dekan sampai wakil rektor, hingga akhirnya berhasil menghimpun sekitar 50 akademisi yang kemudian mendukung petisi untuk menolak revisi UU KPK melalui sebuah konferensi pers. Ada berbagai media dan ratusan mahasiswa yang terlibat untuk menandatangani petisi menolak revisi UU KPK. Langkah kemudian anggota WA group bergabung dalam aliansi akademisi nasional.

Ada 34 universitas dan 3300 dosen di seluruh Indonesia yang kebanyakan akademisi hukum dan punya track record yang baik, yang menolak upaya revisi UU KPK. Berita itu kemudian menjadi headline nasional.

Tiba-tiba pada satu hari kami mendapat pesan dari seorang kawan dosen di Jogja dan menyatakan bahwa KPK dalam kondisi darurat dan sangat memungkinkan sedang dikendalikan secara perorangan, dan mengajak mendukung revisi UU KPK. Kawan dosen yang biasanya menolak revisi, tiba-tiba jadi pro revisi UU KPK. Pesan dalam bahasa Indonesia nya juga tak beraturan.

Dari situ kemudian anggota group curiga dan membuat group baru dengan nama berbeda. Muncullah grop baru. Tapi tiba-tiba muncul lagi group baru dengan nama aneh, dan kemungkinan sudah diretas. Kemudian hari berikutnya kami mendapat ratusan telepon dengan nomor asing dari berbagai negara. Ketika diangkat tidak dijawab. Di WA group, anggota yang lain juga mendapatkan hal serupa, ditelepon nomor asing. Rupanya, semua anggota aliansi dalam group WA mendapatkan teror telepon. Akhirnya satu-persatu para dosen left group.

Di Tasikmalaya ada mahasiswa kami yang tidak masuk dalam WA group dosen juga mendapat teror telepon dari nomor luar negeri. Hal itu juga dialami oleh beberapa aktivis mahasiswa anti korupsi di Bandung dan Yogya.

Dari hal-hal di atas bisa disimpulkan bahwa kegagalan gerakan aktivisme digital menolak revisi UU KPK dilatarbelakangi oleh dua hal :

Pertama, tidak adanya soliditas gerakan karena terjadinya fragmentasi masyarakat sipil terhadap isu revisi UU KPK, sehingga tidak terjadi konsolidasi isu gerakan yang masif dan berskala luas dan sanggup mendesak negara untuk membatalkannya. Yang paling menyedihkan, masyarakat sipil menjadi begitu lemah dan terfragmentasi sehingga tidak bisa mencegah semua itu terjadi. Bahkan dalam keadaan kritis seperti itu masih banyak elemen masyarakat sipil yang justru menyerang kawan-kawannya sendiri yang tetap berjuang menolak revisi UU KPK di tengah peretasan teror telepon.

Lemahnya masyarakat sipil ini juga disebabkan oleh karakter gerakan itu sendiri yang “many click but little sticks”. Boleh jadi sipil punya banyak WA group yang meributkan revisi UU KPK, tapi sayangnya hanya ribut di dalam WA group itu. Aktivisme digital sebetulnya gagal punya basis di akar rumput yang berskala luas. Hal itu juga merefleksikan kegagalan masyarakat sipil untuk menjadikan kampanye antikorupsi sebagai sebuah idealisme yang diterima secara luas.

Survei Kompas menemukan bahwa 44 persen publik setuju revisi UU KPK mewakili gambaran itu. Hal lain, kritik terhadap kampus yang juga gagal untuk mensosialisasikan tentang pentingnya KPK.

D sisi lain, serangan balik dari kekuatan oligarki predatoris pendukung revisi yang melakukan peretasan dan teror cyber, memunculkan adanya persepsi atas risiko dari aktivisme yang cukup serius.

Risiko itu tidak hanya mencegah mereka yang ada di luar untuk masuk ke dalam gerakan namun juga membuat mereka satu per satu mundur dari gerakan.

Kemudian, dari semua itu apa dampaknya bagi demokratisasi Indonesia ke depan? Yang patut disoroti bukan hanya tentang mengapa gerakan itu gagal, namun juga bagaimana dia gagal.

Ketika peretasan kepada mereka yang mengeluarkan pendapatnya sudah dilakukan, maka sebenarnya Indonesia berada dalam satu tahap baru situasi demokratisasi Indonesia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada ungkapan negara totalitarian dari novel George Orwell “1984”, di mana semua aktivitas warganya diawasi di luar sana yang diibaratkan sebagai “Big Brother is watching you”. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!