BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Mantan Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)
Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia

Pertama kita harus menyadari bahwa kondisi ekonomi Indonesia hari ini bukan dalam kondisi baik baik saja. Hal itu yang harus menjadi pemahaman semua pihak. Tetapi, bukan cuma ekonomi kita saja yang tidak baik baik saja. Kondisi ekonomi dunia juga sedang bermasalah. Bahkan beberapa bagian dunia misalnya saja ekonomi Turki, mengalami sakit yang sudah cukup akut.

Artinya, apa yang selama ini kita khawatirkan bahwa dunia sedang mengalami resesi itu sudah dialami oleh beberapa negara termasuk Turki, yang sudah kita kategorikan mengalami resesi ekonomi.

Bahkan beberapa negara yang dalam beberapa tahun belakangan mengalami eskalasi ekonomi yang sangat impresif sebagaimana halnya India, juga tidak terhindarkan mengalami krisis yang sama dengan Turki, walaupun case nya tidak sama.

Apalagi negara adidaya seperti Amerika Serikat (AS). Banyak tinjauan indikator ekonomi makro AS yang dikhawatirkan banyak kalangan bahwa terdapat diagnosa--sebagaimana diumpamakan dokter yang memeriksa kesehatan tubuh perekonomian AS—juga mengalami potensi menghadapi resesi ekonomi.

Artinya dari semua itu kita harus benar-benar merespon kondisi ini, tentu saja bukan dengan biasa-biasa saja. Respon dengan biasa-biasa saja pasti tidak cukup, apalagi jika kita meresponnya dengan aktivitas yang justru kontra produktif.

Hal hal di atas adalah pengantar bagi pemahaman kita untuk masuk dalam tema  tentang Revisi UU KPK saat ini.

Naskah akademik revisi UU KPK yang telah saya baca berkali-kali dan berjumlah sekitar 64 halaman, sebelumnya harus dipahami dulu bahwa, sebuah usulan revisi UU, ketika pertama kali dibahas dia harus memenuhi unsur sebagai naskah akademik. Karena itu yang menjadi reasoning, mengapa sebuah Undang-undang harus direvisi.

Dari 64 halaman yang disampaikan oleh DPR RI--walaupun saya tidak mengerti begitu dalam secara hukum--penilaian saya, hampir keseluruhannya bersifat normatif.

Jadi ketika muncul point revisi yang kemarin diubah seperti misalnya mengapa wewenang penyadapan harus seizin Dewan Pengawas terlebih dahulu dan sebagainya, hal-hal itu mestinya ada di naskah akademik lengkap dengan simulasinya.

Jika sekarang dengan tidak adanya tujuh point yang telah dirubah itu, apa yang menjadi persoalan, misalnya dikatakan bahwa selama ini unsur pencegahan dari KPK rendah. Padahal, hal-hal terkait pencegahan selama ini telah cukup banyak dilaksanakan oleh KPK, hanya tidak begitu terpublikasi sebagaimana publikasi OTT KPK.

Tetapi yang pasti di naskah akademik dari inisiatif DPR untuk mengubah UU KPK sebetulnya tidak ada yang bisa menjawab misalnya, mengapa KPK harus menjadi lembaga pemerintah atau eksekutif, apa urgensinya termasuk mengapa KPK harus meminta izin dalam hal penyadapan. Juga, mengapa misalnya penyidik KPK harus berasal dari tiga institusi kepolisian, kejaksaan dan ASN. Hal-hal itu semua tentu saja jika ada perubahan atau inisiatif mengubah tentunya karena terdapat kelemahan, sehingga harus diubah.  Pertanyaannya, apa saja kelemahan-kelemahan dari mekanisme yang selama ini dilakukan KPK? Nah, hal itu semua tidak terjawab di naskah akademik.

Dari latar belakang pengajuan revisi UU KPK dan proses pengesahannya yang dilakukan sangat cepat, lagipula tidak masuk dalam Prolegnas tetapi tiba-tiba disahkan, tentu saja hal itu menjadi sangat rentan jika diuji materi dalam sidang Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.

Jadi langkah-langkah untuk mengajukan uji materi di MK masih amat memungkinkan.

Dengan adanya persoalan ekonomi yang sekarang melanda dunia termasuk Indonesia, dan kita ingat ketika sekitar dua minggu lalu Presiden Jokowi sangat gusar melihat data betapa banyak sekali dampak perang dagang—sebetulnya sudah kami ingatkan sejak dua tahun lalu—bahwa ketika terjadi perang dagang, memang terdapat berbagai macam dampak negatif, tetapi jika kita jeli melihat peluang tentu ada juga manfaatnya.

Karena sudah pasti jika AS dan China saling memproteksi, maka dunia usaha yang berada di dua negara ini pasti akan mencari alternatif pasar. Hal itu yang disebut dengan langkah relokasi industri atau pabriknya.

Pertayaannya, mengapa begitu banyak yang merelokasi usaha atau industrinya termasuk 33 industri dari China, mengapa tidak ada satupun yang merekolasi usahanya ke Indonesia.

Salah satu problem utama yang menjadi persoalan dan selalu menjadi keluhan investor adalah Ketidakpastan Regulasi dan Berbelitnya perizinan.

Pertanyaan selanjutnya, definisi konkrit dari ketidakpastian regulasi dan berbelitnya perizinan itu apa? Tidak lain adalah karena tidak adanya Law Enforcement.

Tidak adanya Law Enforcement itu, didefinisikan sebagai banyaknya praktik-praktik yang dulu semasa orde baru kita sebut sebagai kongkalingkong antara penguasa di eksektutif, legislatif, yudikatif dengan pengusaha.

Hal itulah yang menyebabkan prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pemerintah bahkan dengan OSS sekalipun, semuanya tidak berjalan dengan baik, karena adanya ruang-ruang yang memungkinkan adanya kolaborasi antara para pengambil kebijakan. 

Masalah itu juga yang menyebabkan minat orang untuk berinvestasi di Indonesia tidak mampu diwujudkan.

Jadi sebenarnya bukan karena investor yang tidak tertarik, buktinya Indonesia telah mendapatkan predikat sebagai negara yang sangat layak sebagai tempat ber investasi. Dari berbagai macam indikator negara yang sangat layak untuk investasi, Indonesia sangat prospektif. Namun predikat layak investasi memang didapat, tetapi kita tidak mampu atau amat lemah dalam impelementasi di lapangan.

Kedua, bukti lainnya yakni persetujuan investasi yang diperoleh BKPM. Pada 2017-2018, angka persetujuan investasi Indonesia hampir menyentuh Rp2000 triliun.

Tetapi pada 2018-2019 BKPM tidak lagi mengumumkan berapa sebetulnya persetujuan investasi yang telah dilakukan kepada publik. Tetapi BKPM punya data itu. Ketika ditanya, rupanya realisasi dari persetujuan investasi tidak pernah lebih dari 40 persen. Data pada 2017 realisasi dari PMA tidak pernah lebih dari Rp500 triliun. Padahal persetujuan investasi sudah hampir Rp2000 triliun.

Hal itu membuktikan bahwa Indonesia bukannya tidak diminati sebagai negara tujuan investasi, tetapi investor yang datang ke Indonesia sangat sulit untuk merealisasikan investasinya.

Hal yang paling banyak ditemukan sewaktu survei EoDB adalah tidak adanya kepastian berapa lama waktu yang dibutuhkan investor ketika mereka harus mengurus perizinan sampai selesai. Masalah lainnya, bagaimana mendapatkan kepastian lahan.

Ada satu contoh kasus ketika ada investor Jepang ingin berinvestasi industri padat karya di wilayah Kab. Boyolali. Ketika masuk tahapan pembuatan feasibility studies, sudah menemukan persoalan karena harga lahan yang semula diinfokan Bupati Rp50 ribu per meter, namun ketika FS sudah selesai dan konsultan mereka menanyakan lagi ke lokasi semula kepada Pemda, harga lahan sudah berubah menjadi Rp500 ribu per meter.

Jika kondisinya seperti itu, siapa investor yang mau melakukan investasi di Indonesia?

Belum lagi masuk ke persoalan biaya logistik di Indonesia yang mahal, ketersediaan infrastruktur yang masih penuh keterbatasan dan sebagainya.

Kalau masalah mendasar--seperti kepastian--masih menjadi batu sandungan serius yang dialami oleh investor asing, maka hitungan keuntungan investasi dari market yang begitu besar di Indonesia menjadi faktor yang membatalkan seluruh rencana investasi. Lain halnya bila biaya perizinan dan lahan meski terhitung mahal, itu sebenarnya masih bisa ditoleransi asal adanya kepastian berapa lama waktu dibutuhkan ketika mengurus perizinan dalam merealisasikan pembangunan pabriknya, misalnya.

Jadi sebenarnya keberadaan penegakan hukum termasuk yang telah dilakukan oleh KPK selama ini, telah memberikan shock therapy yang luar biasa. Karena bagaimanapun mereka yang berniat mengakali aturan dan menyalahgunakan kewenangan dalam tindakan abuse of power, masih berpikir berkali-kali untuk melaksakan niat jahatnya. Apalagi terkait dengan keuangan negara.

Dilihat dari data pada sektor publik, hampir semua pihak baik di legislative, yudikatif dan eksekutif yang terkena OTT KPK terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara. Walaupun sekarang modus-modus perampokan uang negara (APBN) telah jauh menurun. Namun, temuan terkini modusnya bukan langung ke APBN tetapi “dagang pengaruh”.

Beberapa kasus yang ditemukan, perizinan untuk impor komoditas apapun mulai dari bawang, gula, garam dan sebagainya semua tercium oleh KPK bahwa di sana ada praktik pemburu rente.

Sehingga jika sekarang dalam aturan baru KPK untuk melakukan penyadapan harus seizin “obyek” yang selama ini menjadi sasaran KPK, maka bagaimana mungkin akan menghasilkan penyelidikan penegakan hukum yang benar-benar independen.

Sehingga kalau kekahwatiran itu benar benar tidak terjawab oleh pemerintah dengan adanya revisi UU KPK ini, maka kita akan sangat khawatir. karena tidak hanya investasi yang kita harap-harapkan akan benar-benar masuk ke perekonomian kita, tetapi bagaimana upaya kita mengefisienkan berbagai alokasi belanja keuangan negara, baik melalui APBN ataupun APBD untuk stimulus fiskal.

Menurut saya sekarang yang terjadi bukan perkara sederhana. Bukan hanya sekadar pelemahan atau penguatan KPK tetapi dampak dari revisi UU KPK terhadap perekonomian Indonesia, akan punya impact yang direct.

Baik dampak terhadap minat mereka yang ingin berivestasi di Indonesia, maupun dalam upaya kita untuk menjaga, mengelola keuangan negara yang benar-benar prudent dan menghasilkan alokasi anggaran yang beorientasi kesejahteraan masyarakat. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

FOLLOW US

Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!             Perekonomian Dunia Masih Dihantui Ketegangan dan Ketidakpastian             Revisi Aturan-aturan yang Tidak Pro Kepada Nelayan!             Kebijakan KKP yang Baru Harus Didukung             Figur Menjadi Penting untuk Melaksanakan Dua Peran BUMN             Restrukturisasi, Reorganisasi untuk Efisiensi dan Efektivitas BUMN             Kembalikan Proses Pemilihan Pejabat BUMN kepada Spirit Reformasi             Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong