BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Politik Universitas Tadulako (Untad)
Saatnya Percaya pada Kepolisian dan TNI

Pembentukan TGPF 22 Mei saya rasa tidak perlu. Jika dipaksakan membentuk TGPF, itu artinya kita tidak percaya pada aparat keamanan kita yaitu Polisi, yang dalam konteks demo tanggal 21 dan 22 Mei lalu dibantu oleh TNI. 

Polisi sudah bekerja rapi dan profesional menangani masalah ini. Sebelum demo, kepolisian sudah mengingatkan kepada semua pihak terutama pihak Paslon 02. Isinya yang intinya bahwa demo akan mereka lakukan, kemungkinan besar akan ditunggangi. Sehingga Polisi meminta demo jangan dilaksanakan.

Pemerintah dan banyak pihak juga sudah mengingatkan akan hal itu. Bahwa kemungkinan demo tersebut akan ditunggangi oleh berbagai pihak yang ingin merusak NKRI. Dan jika hal itu terjadi, jatuhnya korban sulit dihindari.

Jika ada hal yang kurang berkenaan menyangkut pilpres, maka gunakan sarana hukum untuk keberatan secara konstitusional. Jangan menggunakan massa di jalan raya.

Tampaknya himbauan atau permintaan itu tidak digubris oleh kubu 02. Bahkan hal itu seolah menambah tekad mereka. Dengan dalih kebebasan berpendapat, mereka melakukan demo. Mula-mula berlangsung mulus, kemudian  berubah chaos hingga akhirnya korban berjatuhan. Benar saja, polisi menemukan keterlibatan pihak ke-3 yang memanfaatkan situasi ini.

Polisi dan TNI sudah bekerja profesional sehingga tidak jatuh banyak korban. Sungguhpun begitu, terutama polisi, tetap dipandang represif, berpihak, dan tidak profesional perlu dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Tidak perlu membetuk tim itu. Kerja profesional Polisi, yakni menangani masalah ini, termasuk penyidikan pihak yang terlibat, harus dihormati. Polisi adalah lembaga keamanan yang sudah bekerja profesional.

Wacana pembentukan TGPF teramat politis. Jika terbentuk, maka boleh jadi pihak lain akan menyimbolkannya untuk kemudian menyudutkan pemerintah. Termasuk akan timbul  pandangan pihak dunia internasional, bahwa pemerintah represif sehingga perlu TGPF untuk mengetahui apa sesungguhnya yang telah terjadi. Pemerintah akan disudutkan dan dicitrakan buruk di dunia internasional.

Selain itu pula, pembentukan TGPF akan menjadi pintu masuk bagi berbagai pihak untuk mendelegitimasi pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Mereka akan membuat cerita seolah-olah kebebasan dibungkam karena menutupi kecurangan di pilpres. Saatnya percaya pada pemerintah, khususnya profesionalisme polisi dan tentu saja TNI. TGPF tidak diperlukan. (mkn)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat