BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Politik Universitas Tadulako (Untad)
Saatnya Percaya pada Kepolisian dan TNI

Pembentukan TGPF 22 Mei saya rasa tidak perlu. Jika dipaksakan membentuk TGPF, itu artinya kita tidak percaya pada aparat keamanan kita yaitu Polisi, yang dalam konteks demo tanggal 21 dan 22 Mei lalu dibantu oleh TNI. 

Polisi sudah bekerja rapi dan profesional menangani masalah ini. Sebelum demo, kepolisian sudah mengingatkan kepada semua pihak terutama pihak Paslon 02. Isinya yang intinya bahwa demo akan mereka lakukan, kemungkinan besar akan ditunggangi. Sehingga Polisi meminta demo jangan dilaksanakan.

Pemerintah dan banyak pihak juga sudah mengingatkan akan hal itu. Bahwa kemungkinan demo tersebut akan ditunggangi oleh berbagai pihak yang ingin merusak NKRI. Dan jika hal itu terjadi, jatuhnya korban sulit dihindari.

Jika ada hal yang kurang berkenaan menyangkut pilpres, maka gunakan sarana hukum untuk keberatan secara konstitusional. Jangan menggunakan massa di jalan raya.

Tampaknya himbauan atau permintaan itu tidak digubris oleh kubu 02. Bahkan hal itu seolah menambah tekad mereka. Dengan dalih kebebasan berpendapat, mereka melakukan demo. Mula-mula berlangsung mulus, kemudian  berubah chaos hingga akhirnya korban berjatuhan. Benar saja, polisi menemukan keterlibatan pihak ke-3 yang memanfaatkan situasi ini.

Polisi dan TNI sudah bekerja profesional sehingga tidak jatuh banyak korban. Sungguhpun begitu, terutama polisi, tetap dipandang represif, berpihak, dan tidak profesional perlu dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Tidak perlu membetuk tim itu. Kerja profesional Polisi, yakni menangani masalah ini, termasuk penyidikan pihak yang terlibat, harus dihormati. Polisi adalah lembaga keamanan yang sudah bekerja profesional.

Wacana pembentukan TGPF teramat politis. Jika terbentuk, maka boleh jadi pihak lain akan menyimbolkannya untuk kemudian menyudutkan pemerintah. Termasuk akan timbul  pandangan pihak dunia internasional, bahwa pemerintah represif sehingga perlu TGPF untuk mengetahui apa sesungguhnya yang telah terjadi. Pemerintah akan disudutkan dan dicitrakan buruk di dunia internasional.

Selain itu pula, pembentukan TGPF akan menjadi pintu masuk bagi berbagai pihak untuk mendelegitimasi pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Mereka akan membuat cerita seolah-olah kebebasan dibungkam karena menutupi kecurangan di pilpres. Saatnya percaya pada pemerintah, khususnya profesionalisme polisi dan tentu saja TNI. TGPF tidak diperlukan. (mkn)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar