BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Nasional WALHI
Saatnya Rakyat Pegang Kendali atas Hutan

Masalah mendasarnya hingga saat ini adalah pemerintah tidak mempercayai rakyatnya sendiri untuk bisa mengelola hutan. Berpuluh tahun, dari pemimpin ke pemimpin berikutnya, bahkan hingga rezim pemerintahan saat ini, sebagian besar kawasan hutan penguasaan dan pengelolaannya diberikan kepada korporasi. Dari sekitar 120-an juta kawasan hutan, sekitar 50-an juta hutan diserahkan kepada konglomerat –baik untuk HPH, HTI maupun tambang. Sekitar 12-an juta lahan untuk perkebunan besar kelapa sawit yang sebagian besarnya berasal dari pelepasan dan penutupan kawasan hutan.

Kawasan-kawasan konservasi dikuasai oleh pemerintah, dimana tidak banyak masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar hutan konservasi  yang mendapatkan akses legal untuk mengelola dan memanfaatkannya. Sejak rezim yang lampau hingga pemerintahan Jokowi saat ini, pemerintahannya bilang bahwa mereka memiliki kebijakan yang rencananya akan memberikan akses kelola hutan kepada rakyat, namun realisasinya sudah berpuluh tahun tidak pernah terjadi. Kebijakan tata kelola kehutanan yang katanya untuk kemakmuran masyarakat, cuma isapan jempol. Faktanya, kebijakan tersebut jauh panggang dari api.

Masalah lainnya yang juga mendasar adalah cara pandang terhadap hutan.  Penguasa,  pemerintah,  stake holder, pengusaha, dan investor, bahkan sebagian besar masyarakat, melihat hutan hanya sebatas tegakan kayu. Yang mereka tahu, pemanfaatan hutan hanya akan sekadar menebang pohon dan menjual kayunya untuk industri. Hanya itu. Mungkin sebagian lainnya juga memanfaatkan keanekaragaman faunanya, yang kemudian oleh beberapa pihak dijual secara ilegal. Selama cara pandang seperti ini yang mengakar di otak birokrat pemerintahan, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya konservasi maupun reforestasi, serta janji-janji yang omong kosong itu. Semuanya atas nama industri. Yang ada, hutan kita akan semakin rusak, biodiversitas dan ekosistem terganggu, dan masyarakatnya yang tinggal di kawasan hutan tetap akan miskin.

Padahal, hutan merupakan satu ekosistem yang kaya dengan keragaman hayati dan fungsi ekologis. Ketika maknanya direduksi sedemikian rendah hanya sekadar kayu dan kebun monokultur, maka yang akan kita tuai adalah bencana dan pemanfaatan ekonomi yang tidak berkelanjutan.

Sekarang ini yang terpenting adalah bagaimana rakyat yang hidup di 25 ribuan desa di dalam dan sekitar hutan bisa diberikan akses legal penguasaan dan pengelolaan oleh pemerintah. Peran pemerintah pasca pemberian akses legal tersebut adalah memberikan asistensi berupa skill dan pendanaan agar rakyat di 25 ribu desa tersebut bisa mengembangkan ekonominya yang berkelanjutan.

Model pengelolaan apapun, baik ekowisata maupun yang lainnya, yang masih berbasis modal dan korporat besar tanpa melibatkan rakyat secara langsung sebagai aktor utama, hanya akan menjadikan rakyat kembali sebagai penonton dan bukan pemilik kekayaan alam negeri ini yang sesungguhnya.

Jika hutan lestari, maka kebutuhan masyakat yang hidup di sekitar kawasan akan terpenuhi oleh hutan tersebut. Jika kebutuhannya terpenuhi, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan akan makmur. Hutan yang sudah menyediakan segala kebutuhan mereka, tentu akan mereka jaga dan lindungi. Masyarakatnya makmur, hutannya terjaga dan lestari. (afd)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

FOLLOW US

Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!             Perekonomian Dunia Masih Dihantui Ketegangan dan Ketidakpastian             Revisi Aturan-aturan yang Tidak Pro Kepada Nelayan!             Kebijakan KKP yang Baru Harus Didukung             Figur Menjadi Penting untuk Melaksanakan Dua Peran BUMN             Restrukturisasi, Reorganisasi untuk Efisiensi dan Efektivitas BUMN             Kembalikan Proses Pemilihan Pejabat BUMN kepada Spirit Reformasi             Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong