BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Jurnalis Senior, Praktisi Pertanian
Salah Arah Pembangunan

Sektor-sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan erat kaitannya dengan industri pengolahan pangan serta kebutuhan dasar rumah tangga (kosmetik, obat, pembersih). Kebutuhan akan semua itu tidak ada matinya. Bahkan makin besar, bersamaan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pertanian, perkebunan, dan perikanan juga sektor-sektor yang potensial menjadi sumber income. Bahkan bagi pendapatan negara. Lihat, misalnya, daftar orang terkaya Indonesia. Sepuluh orang terkaya bergerak dalam sektor pertanian dan pengolahan pangan.

Sumbangan sektor perkebunan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2016 sebesar Rp429 triliun. Itu lebih besar dari sektor migas yang hanya Rp365 triliun. Potensi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan Indonesia bahkan masih bisa lebih besar lagi. Indonesia negeri tropis yang subur dan negeri bahari yang luas dengan keragaman hayati terkaya di dunia. Belum semuanya dioptimalkan. Bahkan masih terlalu sedikit yang dimanfaatkan serta digali dan dipelajari.

Lebih dari itu, kita masih cenderung menjual hasil bumi secara mentah, tidak mengolahnya. Masih kurang peduli pada nilai tambahnya. Tapi, jika potensinya demikian besar, mengapa sektor pertanian dan perkebunan tidak menarik perhatian orang muda Indonesia?

Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.

Pertama, salah arah pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Pendidikan kita terlalu berorientasi pada gelar akademis. Sarjana, master, dan doktor adalah simbol-simbol feodalisme baru. Orang bersekolah umumnya untuk mendapatkan gelar, bukan memperoleh pengetahuan dan ketrampilan hidup. Bahkan pendidikan di Jerman atau Australia tidak seperti itu. Mereka mendahulukan pendidikan kejuruan. Di Indonesia, pendidikan kejuruan yang mengeksplorasi potensi nyata sekeliling kita termasuk pertanian, justru dipandang sebelah mata, bahkan dicibir.

Kedua, salah arah pendekatan pembangunan. Kita terlalu terobsesi pada pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini cenderung memanjakan sektor industri dan pertambangan ekstraktif (tambang, migas). Serta memanjakan perusahaan besar, bukan usaha rakyat, tempat sebagian besar petani dan nelayan bergantung hidup. Sektor pertanian dianak-tirikan. Bahkan harus berkorban untuk sektor industri dan jasa di perkotaan. Pemerintah menekan harga pangan tetap rendah agar tidak memicu inflasi di tengah pertumbuhan ekonomi tinggi, antara lain dengan impor pangan dari luar.

Akibatnya jelas. Pendapatan petani terus merosot. Pendapatan rata-rata petani hanya sekitar Rp2 juta per hektare per bulan. Padahal luas lahan menyempit,  akibat pertumbuhan jumlah penduduk serta konversi lahan. Rata-rata kepemilikan lahan cuma 0,25 hektare per petani.

Intensifikasi pertanian sejak zaman Orde Baru, yang sering disebut "Revolusi Hijau", dicirikan oleh pemakaian pupuk dan pestisida kimia gila-gilaan. Ini merusak tanah, mengurangi produktivitas, dan akhirnya semakin jauh memiskinkan petani.

Nasib petani makin parah akibat kerusakan alam. Gundulnya hutan yang memicu banjir di musim hujan serta kekeringan di musim kemarau. Bencana bagi petani hampir sepanjang tahun ikut menyumbang proses pemiskinan mereka. Desa-desa tani menjadi kantong kemiskinan. Citra sektor pertanian kian merosot, menjadi simbol kemiskinan dan keterbelakangan.

Salah satu nasehat lazim petani kepada anaknya: "Jangan jadi petani seperti bapak. Jadilah pegawai negeri, atau pergilah ke kota jadi karyawan pabrik, atau melanconglah ke luar negeri bahkan jika cuma jadi pembantu."

Tak ada cara lain menarik orang menengok pertanian tanpa membuat sektor ini benar-benar bisa diandalkan menjadi sumber pendapatan, dan secara sosial bergengsi.

Di Amerika dan Eropa, orang kembali ke pertanian diilhami oleh gerakan "back to nature". Di Indonesia kita masih demam meniru gaya hidup "modern dan urban" yang bahkan di sana mulai dipertanyakan.

Back to nature, menghormati alam dengan antara lain, senang mengapresiasi hidup sehat pedesaan, dianggap keren di Barat. Di sini malah dianggap "ndeso" atau sekadar romantisme. (afd)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

Mengkritisi Kejahatan Korporasi

8 OPINI | 12 November 2018

Bertaruh Nyawa dengan Maskapai LCC

2 OPINI | 12 November 2018

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

FOLLOW US

Inflasi Rendah Karena Daya Beli Melemah             Surplus Tak Jamin Harga Beras Stabil             KPK Bermain Politik (?)             Risiko Pengaruh Politik ke KPK Sangat Besar             Ungkap Skandal Bank Century Harus Terukur             KPK Pasti Bisa             Mencegah Banjir yang Mematikan             Gejolak Kurs Wajar, Tapi Wajib Perbaiki Current Account             Penyebab Rendahnya Kemampuan Matematika Pelajar Kita dan Solusinya             Ideologi Indonesia Pancasila Bukan Khilafah