BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH-UI
Sebaiknya Tindak Pidana Khusus Dikecualikan dalam RKUHP

Polemik penyusunan RKUHP tidak hanya terjadi dalam bab tindak pidana khusus Tipikor, melainkan pula tindak pidana lain seperti terorisme, narkotika kejahatan HAM, dan lain sebagainya.

Khusus untuk Tipikor memang cukup pelik. Pasalnya, dengan ambisi kodifikasi semua aturan pidana mesti masuk dalam buku bernama RKUHP. Padahal tanpa perencanaan dan pembahasan yang rinci dan detail memasukkan ketentuan pidana biasa dengan pidana khusus memiliki dampak yang serius, utamanya yang mengatur tentang ketentuan umum.

Misalnya, ketentuan umum RKUHP mengenal pola pemidanaan kumulatif bersyarat. Di mana pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan kepada pelaku bisa dikenakan secara kumulatif namun dengan perhitungan maksimal setengah dari ancaman hukuman maksimal. Ini sangat herbeda dari UU Tipikor, di mana hukuman bisa dikenakan kumulatif tanpa perhitungan setengahnya atau dapat dikenakan secara maksimal.

Tim perumus beranggapan dengan masuknya ketentuan peralihan akan menyelesaikan masalah pasal Tipikor. Namun tidak sesederhana itu. Hingga kini perumus tidak memiliki analisis dampak berlakunya RKUHP yang mendukung argumentasi tersebut. Lebih jauh ada prinsip hukum, hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama. Lantas, UU Tipikor yang menjadi hukum lama akan dikesampingkan KUHP--jika disahkan--yang lebih baru?

Lagipula, hingga kini tak jelas keinginan tim perumus, kenapa pasal Tipikor harus dimasukkan dalam RKUHP. Tim perumus beralasan harus ada payung tindak pidana khusus dalam TKUHP. Lalu, apakah selama ini delik tindak pidana korupsi yang tidak menginduk pada KUHP yang sedang berlaku menjadi inkonstitusional? Tentu tidak, Pasal 103 KUHP memungkinkan adanya tindak pidana di luar KUHP.

Lantas, kenapa tim perumus ngotot core crime harus ada dalam RKUHP? Alasan memasukan core crime tindak pidana khusus dalam RKUHP menjadi tidak logis dan justru menghabiskan tenaga dan waktu. Sebaiknya pasal-pasal tindak pidana khusus dikecualikan dalam pembahasan RKUHP. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)