BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)
Segala Upaya Dilakukan Novanto untuk Lolos

Di tengah proses hukum atas sejumlah terdakwa kasus korupsi KTP-el, tantangan terbesar yang sejauh ini membayangi KPK adalah bagaimana memastikan Setya Novanto bisa "ditaklukkan".

Kita tahu bahwa Novanto sudah di atas angin. Ini berkat putusan praperadilan yang melepaskan status tersangka dirinya dalam kasus KTP-el. Posisi di atas angin ini segera dilanjutkan oleh kubu Novanto dengan melaporkan sejumlah akun media sosial yang diduga telah membuat meme yang dianggap mencemarkan nama baik Ketua DPR itu. Proses hukum terhadap akun-akun media sosial yang dilaporkan tersebut tengah dijalankan kepolisian. Respons positif kepolisian ini ikut memapankan kepercayaan diri Novanto.

Tidak cukup dengan langkah-langkah yang sudah disebutkan di atas, Novanto juga nampaknya telah berhasil memanfaatkan Setjen DPR untuk menjadi penyokongnya. Surat yang dikirimkan Setjen DPR ke KPK dengan maksud menyampaikan penjelasan soal ketidakhadiran Novanto memenuhi panggilan KPK sebagai saksi bisa dianggap sebagai upaya lain Novanto dalam "melawan" KPK. Sayangnya surat Setjen DPR ini nampak berlebihan.

Kewenangan Setjen yang hanya menjadi supporting system DPR tak pada tempatnya mewakili DPR untuk urusan-urusan terkait dengan hubungan antar lembaga negara.  Apalagi terkait dengan proses penegakan hukum terhadap anggota DPR. Setjen DPR tidak punya kewenangan untuk mewakili anggota untuk mempertanggungjawabkan panggilan penegak hukum terhadap anggota DPR. Sekali lagi tugas Setjen hanya sebagai instrumen pendukung DPR dalam melaksanakan kewenangan DPR.

Ketika Setjen DPR mengirimkan surat dengan isi memberikan penjelasan atas ketidakhadiran Novanto, maka hampir pasti itu bukan karena Setjen tidak paham dengan fungsinya. Kemungkinan bahwa Setjen telah dimanfaatkan oleh kubu Novanto sangat terbuka.

Dengan demikian kelihatan sekali bagaimana kubu Novanto memanfaatkan segala macam cara untuk memastikan upaya KPK memprosesnya secara hukum terkait kasus KTP-el gagal terlaksana. Belum lagi Pansus Angket KPK masih terus berteriak soal kelemahan KPK yang membuat lembaga tersebut pantas untuk disingkirkan.

Rangkaian upaya dari kubu Novanto seakan-akan ingin memastikan bahwa SPDP kedua atas diri Novanto urung dikeluarkan KPK. Akan tetapi KPK yang telah "dikalahkan" melalui praperadilan oleh Novanto hampir pasti mempertaruhkan reputasinya demi memastikan apa yang telah diputuskannya terkait Novanto, walau dibatalkan oleh pengadilan, bukanlah keputusan yang mengada-ada. Sangat penting bagi KPK untuk tidak mengulangi kesalahan terdahulu dalam menetapkan Novanto.

Beredarnya SPDP Novanto hari Senin (6/11/17) kemarin saya kira menunjukkan bahwa penetapan Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya tinggal menunggu waktu. Kalaupun SPDP tersebut bukan merupakan SPDP asli, maka itupun tetap penting untuk memberi pesan kepada KPK agar segera menetapkan status tersangka kepada Novanto lagi. Keseriusan KPK harus dibuktikan melalui kehati-hatian mereka dalam menaati proses sesuai yang ditetapkan oleh UU terkait dan juga keputusan praperadilan terdahulu. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF