BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Selesaikan PR di Periode Kedua

Secara ekonomi politik pertemuan Jokowi - Prabowo bersifat informal tetapi bermakna besar sebagai suatu rekonsiliasi politik,  berdampak terhadap ekonomi, kebijakan ekonomi, dan masa depan ekonomi Indonesia.

Secara ekonomi politik proses pemilu yang membelah dua bangsa ini mulai cair ketika Prabowo dengan legowo bertemu rivalnya Jokowi.  Pemimpin harus mempertimbangkan kepentingan nasional. Jika pemimpin pecah, maka kepentingan nasional terancam.

Mungkin banyak yang kecewa karena merasa banyak kekurangan dan cacat dalam pemilu sekarang ini. Tetapi itu hal lain yang bisa dipersoalkan secara terpisah dan diperlakukan sebagai landasan untuk perbaikan pemilu yang akan datang.

Diskusi ekonomi 5 tahun mendatang dan evaluainya 5 tahun yang lalu dengan mengambil momentum pertemuan dua pemimpin ini penting karena Jokowi mempunyai landasan politik yang baik untuk bekerja. Pekerjaan rumah (PR) yang tidak selesai semestinya ditunaikan pada periode kedua ini.

Jadi pertemuan Jokowi Prabowo dilihat dari kepentingan ekonomi maupun politik bersifat positif. Dengan segala kelemahannya demokrasi menjadi lebih matang, sehat dan dampaknya terhadap ekonomi juga akan positif, terutama kepastian dunia usaha. 

Demokrasi adalah konstitutional game, jika permainan sudah selesai maka pelakunya kembali seperti biasa.  Pemimpin yang baik  membawa bangsa ini bersatu, NKRI kuat dan bukan sebaliknya karena pemilu menjadi pecah, bermusuhan, saling merusak. Momentum rekonsiliasi adalah landasan penting.

Tetapi tidak berarti masalah lalu selesai. Banyak pekerjaan rumah belum selesai pada periode pertama. Dari banyak sasaran yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hanya satu yang berhasil dicapai, yakni kebijakan pengendalian inflasi.

Namun masih banyak rencana pembangunan lain gagal dicapai karena banyak faktor diantaranya tim ekonomi yang tidak solid dan tidak berhasil meluncurkan dan menjalankan kebijakan yang memadai.  Kinerja tim ekonomi di masa datang sangat tergantung pada team work dan kepemimpinan ekonomi  yang akan dijalankan.  Jika tim kerja dipilih berdasarkan dagang sapi saja dengan mengabaikan kemampuan, maka kinerja ekonomi ke depan bisa dipastikan sama dengan 4 tahun terakhir ini.

Bagaimana kinerja 4 tahun lalu dan apa agenda ekonomi ke depan?  Pertama, evaluasi dahulu dimana secara makro sasaran pertumbuhan ekonomi selama 4,5 tahun kepemimpinan Jokowi tidak tercapai.

Sasaran pertumbuhan ekonomi 7-8 persen tidak terwujud sehingga ekonomi Indonesia merangkak hanya pada tingkat 5 persen.  Memang relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju yang sudah matang dan tidak bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Tetapi bagi Indonesia pertumbuhan ekonomi tinggi sangat diperlukan untuk menarik golongan muda masuk pasar kerja dan kelompok penganggur dan setengah pengangguran yang ada.

Janji kampanye pertumbuhan 7 persen tidak tercapai karena banyak faktor ekonomi dan politik. Selain itu, PDB per kapita, nilai tukar rupiah, pertumbuhan impor dan ekspor, cadangan devisa, keseimbangan primer APBN, surplus/defisit APBN terhadap PDB, penerimaan pajak per PDB, stok utang pemerintah per PDB, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan.

Janji kampanye periode lalu dan secara resmi ada di dalam RPJMN. Hampir keseluruhan tidak terwujud. Pada periode kedua Jokowi tidak boleh lagi menjalankan kebijakan populis yang tidak targeted. Sasaran dan target inflasi berhasil dicapai dengan baik. Ini perlu dipuji dan perlu dilanjutkan agar ekonomi makro tetap stabil seperti sekarang.

Agenda utama dalam bidang ekonomi adalah memastikan Indonesia tidak tumbuh lemah pada tingkat moderat hanya 5 persen, karena tingkat pertumbuhan sebesar itu tidak cukup untuk menggiring masuk jumlah penganggur penuh dan terselubuhng masuk lapangan kerja yang produktif dan berkualitas.

Mendongkrak tingkat pertumbuhan dari 5 persen ke 6,5 persen atau 7 persen seperti janji kampanye sangat penting dan harus menjadi sasaran utama agar Indonesia lepas dari jebakan middle income. Jika tidak, sulit Indonesia masuk ke dalam jajaran negara ekonomi besar ke 10 lalu ke 5 di dunia beberapa dekade mendatang jika pertumbuhan melempem, terjebak di tingkat 5 persen.

Untuk itu maka kebijakan pemerintah harus memperkuat sektor-sektor utama yang punya pengaruh besar terhadap ekonomi dan sosial, seperti sektor industri, pertanian, pariwisata.  Sektor industri tidak bisa lagi dibiarkan seperti selama 4 tahun terakhir ini tumbuh rendah hanya 4 persen.

Sektor industri ini harus tumbuh lebih tingggi dari pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan mesti seperti 2-3  dekade yang lalu tumbuh hampir dua kali pertumbuhan ekonomi.  Mengapa tingkat pertumbuhan yang lalu tinggi ? Sebabnya tidak lain ada kebijakan reformasi struktural yang berkesinambungan, mengembangkan daya saing, orientasi kekuatan industri kepada ekspor dan pasar internasional, reformasi birokrasi, dan perbaikan seluruh lini penunjang ekonomi.

Kebijakan komprehensif yang pernah dilakukan sebagai the best practice bisa diulangi dengan perubahan—perubahan tetapi dengan  kepemimpinan ekonomi yang kuat. Tidak seperti sekarang, kepemimpinan ekonomi lemah dan bahkan investor melihat mencla-mencle, tidak pasti. Hari ini pengumuman kebijakan ekonomi, besok dibatalkan.

Jika sektor industri dibiarkan apa adanya dan hanya dengan sentuhan kebijakan parsial yang tidak signifikan, maka jangan harap tingkat pertumbuhan ekonomi dan industri akan lebih baik.

Sektor industri yang porsinya paling besar dalam kue PDB, tingkat pertumbuhannya rendah hanya 3-4 persen. Sektor yang penting ini tidak bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi jika pertumbuhan hanya sebesar itu. Sebagai perbandingn dua-tiga dekade yang lalu pertumbuhan sektor industri bisa mencapai 10 persen, dua digit.

Sektor industri dan perdagangan adalah sektor yang agak lumayan kocar-kacir, tidak memperlihatkan adanya sentuhan kebijakan yang memadai. Sektor ini harus menjadi agenda keras dan perhatian utama dari tim ekonomi pada periode kedua.

Jika dikemas dengan kebijakan dan kepemimpinan ekonomi melambai seperti sekarang, maka ekonomi bukan tidak mungkin merosot di bawah 5 persen karena tantangan eksternalnya jauh lebih besar pada tahun-tahun mendatang karena adanya perang dagang.

Hasil dari kinerja melambai tersebut adalah defisit perdagangan produk industri dan produk-produk lain secara keseluruhan. Di masa lalu perdagangan barang hampir tidak pernah defisit karena Indonesia mempunyai sumberdaya alam yang banyak, seperti sawit, kayu, tambang mineral, produk perikanan dan sebagainya. Sekarang defisit di sektor perdagangan menambah tekanan terhadap ekonomi bersamaan dengan defisit jasa.

Sejak beberapa dekade yang lalu neraca perdagangan selalu menunjukkan kinerja surplus karena Indonesia kaya sumberdaya alam. Tinggal dieksploitasi seperti karet, batubara, produk perikanan, sawit dan lain-lain. Sekarang neraca perdagangan pun jebol. Mengapa? Karena kepemimpinan dan tim ekonomi tidak memadai.

Sektor pertanian, perkebunan dan pertambangan sangat penting karena itu merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sektor ini tidak boleh sekadar dikelola sebagai bahan mentah yang rendah nilainya tetapi juga dihilirisasikan dan didorong menjadi komoditas industri sehingga menjadi agro atau resource based industry dengan nilai tambah yang tinggi.

Program hiulirisasi juga tidak berjalan dengan baik karena fokus pada infrastruktur seolah-olah kalau infrastruktur baik, maka sektor-sektor lain otomatis baik. Perlu ada kebijakan membangun resource based industri dimana bahan bakunya melimpah, jangan dijual mentah sebagai karet crumb rubber, minyak sawit mentah, ikan mentah, dan lain-lain..

Sektor parisiwata juga sangat penting untuk menghasilkan devisa, memperkuat neraca jasa dan neraca berjalan. Cadangan devisa Indonesia lemah secara relatif karena beban impor sangat besar dan beban pembayaran sektor jasa maupun pendapatan primer sangat besar.

Hal ini sangat memperlemah rupiah dan akan terus tertekan karena faktor tekanan impor barang dan jasa yang besar tadi. Dua dekade yang lalu, 5 negara  yang  mengalami krisis mempunyai ciri utama yakni kondisi sektor luar negerinya yang lemah, neraca berjalan negatif sehingga dengan mudah menghantam nilai tukarnya (Baht, Ringgit, peso, won dan rupiah).

Setelah dua dekade negara-negara tersebut mencapai kondisi neraca berjalan positif karena belajar dari krisis yang dialaminya. Thailand bahkan positif neraca berjalan sampai 8 persen. Tinggal Indonesia yang tertinggal mengalami defisit besar neraca berjalan karena kebijakan ekonomi, industri dan perdagangannya gagal.

Bahkan defisit neraca berjalan dalam satu tahun (2017-2018) meningkat dua kali lipat dari 16 miliar dolar AS menjadi 31 miliar dolar AS.  Ini terjadi karena tidak ada kebijakan setidaknya mempertahankan defisit yang sudah besar. Yang terjadi adalah kinerja tim ekonomi  yang semakin buruk. Ini adalah agenda 5 tahun ke depan, yakni meningkatkan kinerja sektor luar negeri.

Dengan makin melebarnya defisit transaksi berjalan mustahil rupiah akan menguat. Kalau ada  penguatan hanya sebatass spekulasi naik turun.

Pada dua dekade yang lalu ada 5 negara yang mengalami krisis dahsyat karena sektor luar negerinya rapuh, yakni Thailand, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, dan Filipina. Kelima negara ini mengalami krisis dimana kinerja neraca berjalannya negatif. Sebaliknya, negara sekitarnya yang mempunyai kinerja neraca berjalan positif tidak mengalami krisis, seperti Singapura, Hongkong, Taiwan, Cina.

Sekarang setelah dua dekade berlalu Thailand, Kore Selatan, dan Malaysia berhasil mengatasi sektor luar negerinya, yakni neraca berjalan surplus besar. Indonesia bertambah buruk kondisi neraca berjalannya.  Ini agenda besar yang tidak berhasil diselesaikan di masa lalu, kini menjadi pekerjaan rumah ke depan.

Pada 20 tahun lalu, Thailand adalah sumber krisis dahsyat. Sekarang neraca berjalan negara tersebut positif 8 persen. Kenapa Thailand dan Malaysia bisa surplus, tetapi Indonesia tidak bisa? Jawabannya adalah man behind the gun, plus kepemimpinan.

Jokowi meluncurkan Visi Indonesia. Tidak usah muluk-muluk, perbaiki kinerja 5 tahun lalu yang tidak berhasil dicapai. (Visi Indonesia Jokowi dalam 5 tahun ke depan adalah  meneruskan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya alam, membuka pintu investasi selebar-lebarnya, reformasi birokrasi, dan pengaturan anggaran pada APBN-Red).

Agenda yang penting lainnya adalah kepemimpinan ekonomi ke depan harus lebih kuat dan lebih solid dari yang berjalan sekarang.  Hasil dari kerja tim ekonomi dengan tingkat pertumbuhan 5 persen adalah keniscayaan tanpa usaha kebijakan yang memadai.

Pada periode kedua ini Presiden Jokowi tidak mempunyai interest pemilihan lagi di waktu mendatang. Periode ini adalah periode final.  Karena itu presiden tidak perlu menjalankan kebijakan populis maya tanpa menyentuh langsung permasalahan ekonomi dan tidak perlu ewuh pakewuh memilih tim kabinetnya karena tekanan partai.  Presiden perlu tim yang kuat, matang secara teknokratis dan mampu mengatasi masalah sosial politik yang menghadang. (sar)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar