BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF
Semangat Reformasi Perpajakan

Perpajakan Indonesia saat ini seakan-akan jalan di tempat. Setelah reformasi perpajakan pada awal kepemimpinan Sri Mulyani pada Kabinet SBY merupakan langkah yang membuat sistem perpajakan lebih baik. Namun pengembangannya saat ini terasa jalan di tempat. Kebijakan selanjutnya yang cukup fenomenal adalah keluarnya PMK yang memudahkan pajak untuk UMKM. Kebijakan ini sangat positif dengan mengedepankan kemampuan UMKM dalam pembuatan laporan usahanya. Meskipun sudah melakukan berbagai upaya kebijakan di atas dan ditambah kebijakan lainnya seperti tax amnesty, kinerja perpajakan nasional jauh dari kata berhasil. Terutama jika dilihat dari tax ratio Indonesia yang masih di bawah target.

Meskipun bukan satu-satunya indikator keberhasilan perpajakan, tax ratio ini merupakan indikator penting perpajakan. Tax ratio menggambarkan kemapuan pemerintah memungut pajak dari kegiatan ekonomi di suatu periode tertentu. Semakin tinggi tax ratio maka negara semakin mendapatkan manfaat pajak dari kegiatan ekonomi negara tersebut.
Tax ratio Indonesia sendiri masih berada di angka 10 persen-an. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir angkanya sempat menurun. Jika merujuk ke negara lain seperti Thailand yang sudah mencapai 15 persen. Malaysia dan Singapura sudah mencapai 13-14 persen. Jelas fakta ini merupakan fakta negatif dari perpajakan nasional kita.

Banyak permasalahan dalam perpajakan yang belum dituntaskan oleh pemerintahan saat ini. Pertama adalah data basis pajak. Data Basis pajak merupakan data yang menggambarkan potensi dari penerimaan yang sesungguhnya. Program-program seperti tax amnesty laiknya dapat meningkatkan data basis pajak. Namun sayang sekali program ini ternyata hanya untuk meningkatkan penerimaan secara instan. Seringkali petugas pajak di daerah menggunakan tax amnesty ini untuk mengalang dana perpajakan dengan cara membidik masyarakat yang tidak ikut tax amnesty hanya untuk tujuan penerimaan. Terkadang juga masyarakat yang dikecualikan tax amnesty menjadi sasarannya.

Kedua, banyak wajib pajak bukan pembayar pajak. Program pemerintah yang menggalakkan NPWP nampaknya tidak dapat meningkatkan tax ratio karena Wajib Pajak (WP) yang didapat bukan WP potensial. Padahal untuk menggaet WP butuh biaya. Maka dari itu, biaya itu akan sia-sia jika WP yang digaet bukan WP potensial. Harusnya DJP memperhatikan pembagian WP terutama WP baru.

Ketiga, jumlah pegawai pajak yang mengurusi WP (account representative/AR) masih sangat minim. Satu AR di sebuah KPP bisa menangani ratusan WP. Penerimaan pegawai pajak besar-besaran pada beberapa tahun yang lalu nampaknya belum dimanfaatkan secara optimal untuk menjadi AR. Seharusnya AR ini harus ditingkatkan jumlahnya sehingga pelayanan terhadap WP bisa optimal.

Kerja Kementerian Keuangan khususnya DJP untuk mencapai target tax ratio memang tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa dikejar. Perlu sebuah terobosan lagi dalam sistem perpajakan kita. Mudah-mudahan pemerintahan sekarang ini bisa memahami masalah perpajakan dan memberikan solusi yang efektif. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

FOLLOW US

Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter