BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI
Sertifikasi Secara Terukur dan Hati-Hati

Pertama-tama yang perlu digaris bawahi adalah budidaya perikanan saat ini merupakan tulang punggung perikanan dunia, disaat pasokan ikan dunia melalui perikanan tangkap mulai mengalami penurunan. Begitupun juga terlihat dari produksi perikanan nasional selama 3 tahun belakangan ini.

Dari rata-rata produksi perikanan sebesar 20 juta ton/tahun, 70 persen merupakan sumbangsih dari budidaya perikanan yang sebagian besarnya didominasi oleh budidaya rumput laut. Sedangkan jumlah perikanan tangkap masih stagnan pada kisaran 6 juta ton/tahun.

Meskipun produksi perikanan terus mengalami peningkatan, namun daya saing produk perikanan Indonesia belum mengalami peningkatan yang sigifikan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus penolakan produk perikanan untuk masuk ke negara-negara tujuan ekspor. Tercatat sebanyak 7 kali penolakan produk perikanan indonesia untuk masuk ke Uni Eropa pada tahun 2016. Alasanya karena masalah administrasi dan mutu. Pada tahun yang sama produk perikanan Indonesia juga mengalami 79 kasus penolakan akibat busuk dan terkontaminasi salmonella serta kadar histamin tinggi.

Pada tahun 2017 penolakan produk perikanan telah mengalami penurunan menjadi 36 kasus, namun bukan berarti kualitas produk semakin meningkat. Paling tidak dari 10 negara dengan nilai ekspor tertinggi posisi Indonesia terus merosot, dari posisi 6 ke posisi 10 pada tahun 2017. Kalah jauh dari Vietnam yang berada di posisi 3.

Kedua, peningkatan kualitas ekspor harus sejalan dengan upaya restrukturisasi manajemen budidata perikanan nasional. Ini merupakan kewajiban konstitusional pemerintah/ Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam UU No 7 Tahun 2016, sebagai bentuk upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Oleh karena itu peningkatan kapasitas petambak ikan nasional harus terus mendapat perhatian dari pemerintah.

Ketiga, saya mengkritisi kebijakan KKP yang terlalu fokus pada penanggulangan IUU fishing, sehingga terkesan menganak-tirikan sektor budidaya yang notabene merupakan sumber produksi terbesar perikanan nasional selama ini. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran yang cukup kecil, atau paling kecil alokasi anggaran KKP setiap tahunnya. Padahal untuk mengejar ketertinggalan dari China dan negara-negara lain kita perlu fokus menggarap budidaya perikanan ini secara maksimal.

Terkait sertifikasi perikanan saat ini memang perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan kegiatan budidaya perikanan atau istilah KKP cara budidaya ikan yang baik (CBIB).  Akan tetapi hal ini harus dilakukan secara terukur dan hati-hati. Maksudnya, sosialisasi dan sertifikasi CBIB ke pembudidaya ikan kecil sifatnya mandatory untuk KKP, sebagai bentuk kewajiban konstitusional dalam pemberdayaan pembudidaya ikan. Namun untuk pembudidaya ikan sedang dan besar dengan tujuan ekspor merupakan kewajiban KKP dan tentu saja pengusaha tersebut.

Ihwal sertifikasi perikanan, masalahnya pada bukan hanya sosialisasi dan pembinaan, melainkan sudah menjadi kewajiban bagi KKP dan pengusaha budidaya ikan untuk melakukan sertifikasi. Namun kendalanya lebih kepada apa yang didapatkan oleh pembudidaya ikan setelah hasil budidayanya disertifikasi? Apakah kenaikan harga hasil budidaya, pemotongan pajak atau fasilitas lain yang membedakan  keadaan sebelum mendapatkan sertifikasi? Jika ada perbedaan yang didapatkan pelaku budidaya perikanan, secara otomatis akan mendongkrak keikutsertaan pelaku usaha terhadap kegiatan sertifikasi.

Kemudian terkait soal penyetaraan standar sertifikasi. Sertifikasi IndoGAP pada dasarnya sudah memenui standar minimal dari FAO, akan tetapi untuk dapat meningkatkan kualitas, nilai standar sertifikasi perlu ditingkatkan. Selain itu diperlukan upaya diplomasi ke negara tujuan ekspor untuk mendapatkan kemudahan, dan informasi terkait standar minimal yang dibutuhkan negara tujuan tersebut. Kerjasama pemerintah dan pengusaha merupakan suatu kewajiban nyata untuk bergerak bersama-sama.

Peluang menyaingi Thailand Vietnam masih sangat terbuka, kita hanya perlu merestrukturisasi sistem budidaya perikanan nasional agar lebih modern dan berorientasi ekspor. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF