BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengacara Publik LBH Masyarakat
Sesuatu yang Bersifat Privat Dilindungi Negara, Bukan Diintervensi

[Petisi untuk Komisi III DPR RI bertajuk "Tolak RKUHP yang Mengkriminalisasi Perempuan, Anak, Masyarakat Adat dan Kelompok Marjinal" di laman Change.org dibuat Tunggal Pawestri serta beberapa nama lain. Salah satunya Naila Rizqi.--red]

Kami membuat petisi di Change.org terkait pasal zina RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) karena upaya lobi dan advokasi ke DPR terhadap pemuatan pasal tersebut tidak digubris. Kami merasa hal ini perlu melibatkan partisipasi publik sebanyak-banyaknya. Menurut kami, publik perlu tahu. 

Di dua minggu terakhir kemarin mulai banyak teman-teman yang mengkritisi RKUHP. Dari situ kami melihat ada momentum untuk mengajak sebanyak mungkin orang mebolak dan mengkritisi RKUHP yang punya ancaman luar biasa terhadap privasi warga negara. 

Dari situ kami memutuskan membuat petisi tersebut. Karena kami yakin bila publik tahu akan ancaman-ancaman tersebut, publik akan menolak pasal-pasal yang ada sekarang. 

Kami bergerak di Koalisi Masyarakat Sipil. Dan LBH Masyarakat tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersama sejumlah LSM lain, di antaranya ICJR (Institute for Criminal Justice Reform). Teman-teman di aliansi telah bergerak lama (mengkritisi RKUHP) dari sejak draft pertama dibuat. RKUHP masuk prolegnas (program legislasi nasional) tahun 2015, di masa pemerintahan Jokowi. Sejak itu kami sudah melakukan kajian-kajian hukum maupun dampak sosial-ekonomi terhadap pengaturan RUU KUHP ini.        

Kritiknya sudah sejak lama kami diskusikan dan serahkan pada teman-teman di DPR tapi ternyata memang tidak membawa perubahan signifikan terhadap RKUHP itu sendiri. Maka, teman-teman Aliansi memutuskan untuk mendorong atau menyadarkan publik tentang RKUHP ini lewat kampanye di media dan sosial media. Kami ingin publik sadar RKUHP ini berbahaya terutama di pasal-pasal kesusilaan, pasal penghinaan presiden dan lain-lain. 

Usulan perluasan makna perzinaan telah ada sejak era Menteri Hukum HAM dijabat Patrialis Akbar (Oktober 2009-Oktober 2011, era pemerintahan SBY--red). Argumentasi kemunculan perluasan makna itu adalah moralitas; Indonesia negara bermoral, zina perbuatan amoral yang dilarang semua agama. Tapi problemnya, apakah alat untuk mengatasi masalah moralitas ini adalah hukum pidana?

Hal itu yang luput dilihat oleh DPR. DPR hanya menyederhanakan (persoalan): zina sudah dilarang (agama), maka dipidanakan saja. Mereka tak melihat apakah mengancam hak azasi atau tidak, bisa menimbulkan persekusi atau tidak, atau akankah merugikan orang. 

Sesuatu yang sifatnya privat seharusnya dilindungi negara. Bukan diintervensi, dirusak atau diganggu. Negara sepatutnya menjamin hak privasi warganya. Orang lain nggak boleh mengusik hak privasi seseorang. Misalnya UUITE melindungi data pribadi. 

Batasan privasi antar manusia yang bisa dilindungi negara ketika salah satunya mengalami kerugian. Misalnya, ketika salah satu pihak mengalami kekerasan. Contohnya, usai hubungan seksual, si wanita dipukuli, negara masuk di situ. Hukum masuk ketika hubungan privat merugikan salah satu orang, bukan merugikan di luar orang yang berhubungan.   

Secara teoritis argumen moralitas yang dipakai tidak dibolehkan. Secara praktek juga membahayakan. Bagaimana seseorang bisa mengklaim moralitasnya terganggu karena ada orang berhubungan seksual di luar sana?     

Per tanggal 5 Februari kemarin ketika panja tim perumus dan penyusun rapat, salah satu keputusannya adalah ada perbaikan pada pasal zina tersebut. Namun tetap disetuji tetap ada perluasan (makna zina). Perbaikannya hanya pada soal deliknya, tentang delik aduan siapa yang bisa melaporkan, akan dibatasi (oleh undang-undang).

Jika DPR ingin membuka ruang partisipasi (masyarakat), DPR harus mau mendengar pendapat publik. Terutama kelompok-kelompok yang akan terdampak undang-undang ini. Kami berharap pasal zina tidak jadi diundangkan. Tapi apabila tetap diundangkan, perlu ditempuh cara-cara lain undang-undang ini sesuai UUD atau tidak. Judicial review mungkin bisa dilakukan atau mungkin bisa juga meminta DPR melakukan legislative review terhadap produk hukumnya sendiri. (ade)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

Gejala Diabetes Pada Anak, Waspadalah

0 OPINI | 15 October 2019

Bau Rumput Bisa Hilangkan Stres

0 OPINI | 15 October 2019

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI

FOLLOW US

Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas