BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Setop Penyebaran Covid-19, Bukan Stimulus

Dalam berbagai proyeksi ekonomi untuk tahun ini yang dilakukan pada tahun lalu, tidak ada yang menyangka bahwa tahun ini akan ada pandemik, yakni Covid-19 yang memiliki dampak besar bagi ekonomi;

Parahnya, wabah penyakit tersebut bersumber dari negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, Tiongkok. Di sisi lain, Indonesia memiliki hubungan ekonomi yang sangat kuat dengan Tiongkok, terutama investasi.

Sejak 2016, investasi dari Tiongkok di Indonesia merupakan terbesar ketiga setelah Singapura dan Jepang, sehingga dapat dipastikan realisasi investasi dari Tiongkok dan negara lain yang sudah terimbas Covid-19 akan terganggu. Selain itu, WHO baru saja mengumumkan bahwa Eropa sudah menjadi epicentrum baru Covid-19.

Namun demikian, berdasarkan tren Covid-19, insentif yang baru saja diumumkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif penyebaran virus Corona terhadap perekonomian nasional tidak akan efektif.

Dalam paket insentif tersebut pemerintah hanya mencoba untuk mengurangi dampak ekonomi dari Covid-19. Padahal insentif harus diarahkan untuk mengatasi inti masalah, yakni penyebaran Covid-19. Artinya, jika pemerintah hanya memprioritaskan dampak ekonomi, bukan mengatasi penyebaran Covid-19, maka hal tersebut akan sia-sia, sebab Covid-19 dapat menjangkit siapa saja, tanpa mengenal kondisi kesehatan, status, dan lain-lain.

Covid-19 sudah menjangkit beberapa olahragawan profesional dunia dan pejabat di berbagai negara. Di Indonesia, Menteri Perhubungan sudah positif terjangkit virus Corona. Artinya, siapapun dapat terjangkit Covid-19.

Oleh sebab itu, kebijakan/insentif investasi yang dikeluarkan harus mendorong pengurangan penyebaran Covid-19 serta peningkatan imunitas.

Dalam kebijakan investasi, BKPM dapat mewajibkan investor existing untuk melakukan disinfektan pabrik, kantor atau lokasi investasi setiap hari, pengecekan kesehatan (temperature check) berkala kepada karyawan/staf, menyediakan hand sanitizer di semua pintu masuk gedung dan ruangan kantor, dan rotasi penugasan karyawan yang kerja di kantor, serta menunda kegiatan aktivitas keramaian seperti outing, serta social distancing.

Selain itu, BKPM dan Kementerian Ketenagakerjaan perlu menyusun pola komunikasi digital dari existing investor kepada pemerintah terkait karyawan yang positif atau suspected Covid-19.

Untuk promosi investasi, BKPM harus memprioritaskan investasi sektor farmasi dan alat-alat kesehatan, serta menggunakan video conference dalam melakukan business meeting, sehingga penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan dan aktivitas ekonomi segera recover.

Kesehatan merupakan aspek penting bagi ekonomi, sehingga ke depan pemerintah perlu memberikan prioritas terhadap aspek kesehatan, bukan omnibus law atau proyek pindah ibu kota. (msw)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

Edgar Ekaputra

Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Lia KIan, Dr.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila