BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua KIDI Periode 2014-2017 dan Pengurus ARSADA Pusat
Sosialisasi BPJS Harus Ditingkatkan

Secara kronologis, menurut keterangan pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, pasien datang dalam keadaan sakit dalam katagori gawat. Selanjutnya dokter jaga menangani tanpa waktu tunggu. Melihat kondisi pasien, dokter jaga lalu melaporkan ke dokter spesialis anak untuk dilakukan tindakan medis. Seluruh tindakan tersebut dinamakan kegiatan stabilisasi yang bertujuan untuk mencegah kematian dan mempersiapkan pasien setelah proses stabilisasi. Ternyata melihat proses stabilisasi selama 6 jam yang belum selesai, kondisi pasien semakin menurun. Artinya secara teknis medis dan prosedural telah dikerjakan, walapun dalam menuju proses stabilisasi hasilnya tak maksimal.

Pada saat proses stabilisasi, di sisi lain ada proses administrasi. Pada saat suaminya datang untuk mengurus administrasi, terjadi komunikasi yang kurang pas, seakan-akan pasien wajib memberikan uang muka untuk masuk ruang PICU. Berdasarkan prosedural, sebelum ada keputusan, maka dokter belum dapat memasukan pasien ke ruang PICU. Memang ada usaha dari rumah sakit untuk melakukan rujukan ke RS lain karena pasien ini dianggap pasien bukan pasien BPJS. Oleh sebab itu pihak RS memberikan arahan kalau masuk di PICU biayanya sangat tinggi, minimal harus ada 50 persen. Karena itu pihak RS memberikan informasi tersebut.

Nah, antara vonis medis dan masalah administrasi tak berjalan seiring. Anehnya saat ini yang berkembang proses administrasinya. Artinya vonis medisnya tidak mengalami masalah. Ini akan dibuktikan dengan audit tim medis yang nanti diserahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Kebetulan saya anggota badan pengawas rumah sakit. Kami hanya melakukan pemantauan atau pengawasan. Dalam hal ini kami periksa sistem administrasinya. Seharusnya seorang pasien pada saat masuk harus ditanya memakai biaya pribadi atau asuransi. Asuransi BPJS atau asuransi yang lain sebagainya. Nah, ini memang tidak dikerjakan. Pasien sendiri pada saat masuk tidak menyampaikan bahwa dia adalah pasien BPJS. Setelah proses waktu memutuskan bahwa pasien harus bayar sejumlah tertentu, baru ditanya pihak rumah sakit bahwa Bapak punya kartu asuransi apa, dan dijawab dia punya kartu BPJS. Ini semua dari hasil yang saya ikuti.

Secara umum saya lihat BPJS sudah berjalan. Namun ada dua sisi yang menjadi catatan. Pertama dari pasien, dimana sering terjadi pasien itu datang ke rumah sakit takut menyatakan bahwa peserta BPJS karena merasa pasien BPJS dibedakan dengan pasien umum. Kedua, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi tentang BPJS. Seharusnya BPJS sendiri, bukan pihak rumah sakit. Nah ini yang saya lihat kurang. Sosialisasi BPJS terhadap peserta BPJS tentang hak-hak dan kewajibannya itu masih sangat minim.

Saat ini BPJS sangat tergantung dari kesiapan rumah sakit secara administratif. Kalau rumah sakit itu tertib secara adminitstratif, dimana dokternya tidak mengada-ada dalam pemeriksaan prosedural, akan mempermudah proses pembayaran.

Akan tetapi yang terjadi adalah perbedaan persepsi. Pada saat proses verifikasi, BPJS merasa ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan akan tetapi dilakukan pihak rumah sakit. Nah perbedaan persepsi yang membuat waktu verifikasi molor, sehinga terjadi penundaan pembayaran.

Seyogyanya RS benar-benar menjalankan pengobatan sesuai dengan diagnostik. Tidak menambahkan lagi pemeriksaan penunjang kesehatan. Kalau ini dilakukan dengan benar dan tertib maka verifikasi BPJS akan cepat sehingga pembayaran tidak tertunda. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF