BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Indonesia Budget Center
Sumber Dana Berpotensi Ilegal

Pelaporan dana kampanye guna memastikan sumber pendanaan kampanye berasal dari sumbangan yang jelas atau bukan berasal dari dana ilegal yang tidak disahkan menurut perundang-undangan. Banyak pasangan calon (paslon) kepala daerah yang diduga memanipulasi dana kampanye pertanda rendahnya tingkat kepatuhan kandidat terhadap aturan mengenai pengelolaan dana kampanye. Ketidakpatuhan tersebut tentu sangat disayangkan.

Ketika paslon tidak melaporkan dana kampanye melalui rekening khusus dana kampanye, itu artinya upaya menghindari sumber dana kampanye agar tidak diketahui oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau pun Bawaslu. Sehingga tindakan tersebut sangat berpotensi bahwa dana kampanye berasal dari sumber yang ilegal. Baik berasal dari hasil korupsi, kongkalingkong dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau pun berasal sumbangan pihak ketiga yang melebihi batas sumbangan dana kampanye. Bahkan bisa saja berasal dari sumbangan yang tidak dibolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 PKPU Nomor 5 Tahun 2017, di antaranya sumbangan dari BUMN dan BUMD.

Kalau melihat fakta dilapangan manipulasi dana kampanye bisa melebihi nominal yang teridentifikasi oleh Bawaslu, karena sejak awal ditetapkan sebagai paslon sebenarnya kandidat sudah melakukan aktifitas kampanye meski tidak secara terbuka.

Berkaitan dengan 186 paslon terindikasi melakukan penyelewengan pengelolaan dana kampanye, mestinya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa mempublikasi paslon yang melakukan manipulasi dana kampanye.

Sebab potensi pelanggaran dana kampanye sangat tinggi pada Pilkada 2018, karena perilaku partai politik (parpol) dan paslon belum banyak berubah. Bahkan posisi parpol tidak mendorong kandidat untuk akuntabel dan transparan terhadap pengelolaan dana kampanye.

Di sisi lain, pengawasan masyarakat juga masih lemah. Untuk itu Bawaslu juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat pengawasan partisipatif (masyarakat turut melakukan pengawasan). Lagi-lagi syaratnya Bawaslu harus bisa memberikan informasi yang cepat kepada publik tentang siapa paslon kepala daerah yang terindikasi melakukan manipulasi dana kampanye. Jangan sampai hanya menguap saja. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF