BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Tak Perlu Saingi China, Bermitra Saja

Belt and Road Initative ditinjau dari kacamata perdagangan dan industri, merupakan investasi China, terutama dalam bentuk infrastruktur di jalur sutra. Harapannya, produk yang dihasilkan oleh China dan program inisiasi industrialisasi China (Made In China 2025) dan program pembangunan 5 tahun yang ke-13 (13th 5 year development program) mereka dapat berjalan dengan baik.

China melakukan apa yang disebut sebagai manifestasi reglobalisasi di tataran ekonomi. Ke depan negara tersebut tidak perlu khawatir dalam mendistribusikan barang yang mereka hasilkan, karena infrastrukturnya sudah terkoneksi dari negaranya menuju Eropa dan Asia, bahkan hingga Afrika.

Kerja sama secara luas (comprehensive) Indonesia dengan China melalui BRI sebenarnya sudah muncul sejak 2013 dan secara resmi dimulai pada 2015, ketika kedua pihak menandatangani joint statement pada tahun tersebut.

Dalam Joint Statement itu masuk beberapa proyek diantaranya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan beberapa KEK lainnya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pengoperasian tahap 1 PLTU 10,000 MW, hingga partisipasi dalam proyek lima tahun listrik 35,000 MW.

China sendiri merupakan mitra dagang utama Indonesia, yang mana frekuensi dari perdagangan antara kedua negara ini tertinggi diantara mitra dagang lain, mencapai 72,6 miliar dolar AS pada tahun lalu.

Komoditas utama yang diimpor oleh Indonesia dari China adalah peralatan elektronik, mesin, dan besi baja, sementara ekspor Indonesia ke negara tersebut adalah produk sawit dan batu bara.

Dengan karakteristik komoditas yang diekspor, Indonesia mendapatkan keuntungan ketika terjadi perang dagang antara China dan Amerika Serikat, dimulai dari 2017. Permintaan ekspor produk sawit dari Indonesia ke China meningkat drastis. Tidak hanya CPO tetapi juga seluruh turunannya.

Sawit sebagai komoditas ekspor unggulan cukup tertolong oleh upaya pembelian yang dilakukan oleh China, meski di pasar lain terkena penerapkan tarif impor dan pelarangan masuk ke negara tertentu seperti India, negara-negara Eropa, dan Amerika Serikat.

Di sektor kawasan industri, KEK yang cukup pesat perkembangan di Indonesia saat ini adalah KEK Morowali. Kawasan tersebut menjadi pusat hilirisasi nikel terbesar di Indonesia saat ini. Kontribusi KEK ini tidak lepas dari peran China dan program BRI-nya. Tidak hanya perusahaan, tetapi juga tenaga kerja asing berasal dari China.

Nikel adalah bahan baku baterai untuk berbagai macam kebutuhab seperti untuk handphone hingga electronic vehicle (EV) atau mobil listrik. Dalam 10 tahun ke depan dibutuhkan sedikitnya 1,3 juta ton nikel.

China dengan ekspansi teknologinya mengharapkan investasi nikel di Indonesia mampu memenuhi kebutuhannya dan dapat menekan biaya sehingga produk-produk elektronik yang dihasilkan tetap kompetitif dibandingkan dengan negara lain.

Kerja sama dengan China dengan program BRI-nya ini tentu mempunyai efek bagi Indonesia terutama dari segi industri. Sayangnya, saat ini saya tidak bisa mengakses MoU 28 proyek senilai 91,1 miliar dolar AS yang sudah ditandatangani antara kedua negara pada bulan lalu. Informasi mengenai beberapa proyek berasal dari media massa.

Bisa dikatakan bahwa pintu masuk BRI adalah Medan. Beberapa kesepakatan pembangunan proyek meliputi Pelabuhan Kuala Tanjung, Kota Bandara Kualanamu, dan KEK Sei Mangkei. Investasi akan masuk di sektor transportasi hingga kawasan industri.

Indonesia kesulitan menawarkan KEK kepada investor asing, di dalamnya termasuk KEK Sei Mangkei. Padahal KEK ini merupakan KEK strategis dengan fokus pada hilirisasi sawit. Baru dua perusahaan asing besar yang memiliki tenant di kawasan tersebut, yakni Unilever dengan Pabrik Oleochemical dan Shimizu Corporation yang mengembangkan biomass. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh KEK ini, mulai dari janji insentif yang tidak ditepati hingga bahan baku sawit yang justru sulit didapatkan.

Masuknya China ke dalam KEK ini diharapkan dapat melakukan hilirisasi sawit di dalam negeri sehingga ke depan kita tidak bergantung pada ekspor sawit mentah atau produk turunan yang rendah.

Namun, tentu perlu waspada, bahwa bisa saja hirilisasi sawit tidak terjadi, tetapi justru memberikan kesempatan bagi China untuk mengeruk peluang mendapatkan CPO dengan harga terjangkau dari Indonesia. Perlu diingat, ke depan akan terjadi peningkatan penyerapan CPO Indonesia oleh China.

Risiko lain adalah karena yang digalakkan dan digencarkan adalah model kerja sama B2B, maka sejak 2012, 40 perusahaan BUMN China sudah menyetujui mengambil peran di dalam kontestasi BRI. Mereka akan berhadapan dan berkompetisi secara langsung (head-to-head) dengan BUMN Indonesia.

Ke depan ada risiko kerugian yang akan ditanggung langsung oleh BUMN pengolahan sawit seperti PTPN III. Kemungkinan terburuk adalah KEK ini akan menjadi milik China dengan penguasaan secara menyeluruh hingga pada tahap operasionalnya yang saat ini dikuasai oleh anak perusahaan PTPN III yaitu PT Kinra.

Belum lagi TKA yang akan masuk seiring dengan masuknya investasi China ke KEK Sei Mangkei yang mana seharusnya tenaga kerja yang terserap bukan dari China, namun dari daerah Sei Mangkei, Simalungun, Medan dan sekitarnya. Indonesia harus belajar dari kasus KEK Morowali.

Namun ada juga peluang yang bisa diraih dari kerja sama dengan China dengan program BRI-nya tersebut.  Industri di Tanah Air tidak semapan industri China, sehingga industri domestik seharusnya difasilitasi oleh China, bukan head-to-head.

Contoh paling sederhana adalah e-commerce. UMKM Indonesia dipaksakan untuk head-to-head dengan UMKM dari China di marketplace mereka atau ironinya di marketplace kita sendiri. Banyak diantara kita membeli produk yang tarif pengiriman 0 persen dan hanya menunggu tidak lebih dari 1 minggu mendapatkan produk langsung dari China. Dari harga saja, IKM dan UMKM Indonesia sudah kalah oleh China. Maka caranya bukanlah head-to-head, tetapi bermitra.

Perlu menjalin kerja sama agar produk yang dihasilkan Indonesia bisa langsung dijual ke sasaran yang tepat tanpa perlu bersaing sengit dengan IKM dan UMKM China. Indonesia bisa mencontoh penjualan durian Thailand.

 MoU yang diteken tahun lalu oleh pemerintah Thailand dan Alibaba, membuat UMKM Thailand bisa menjual durian monthong sebanyak 2 juta ton melalui Alibaba. Ketika diposting pertama kali, 80 ribu durian monthong terjual dalam waktu 1 menit saja. Distribusi kuat, marketplace ada dan disediakan oleh Alibaba, dan ada pasarnya di China. Inilah bentuk kerja sama yang komprehensif dan saling menguntungkan.

Industri Indonesia tidak begitu mengambil peran di rantai pasok dunia, hanya memiliki GVC participation rate sebesar 37,1 persen dari total ekspor, di bawah negara berkembang yang sebesar 41,4 persen.

Namun Indonesia melihat bahwa China adalah sumber di mana industri nasional bisa berkembang. Sebanyak 19,5 persen konten produk ekspor Indonesia berasal China. Artinya, bahan baku industri di Indonesia sebagian besar berasal dari China. Selain itu, sebanyak 13,3 persen produk industri Indonesia menjadi bagian dari produk mereka. Ini artinya, Indonesia juga mengekspor bahan baku untuk produk industri ChIN. Angka ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat.

Ke depan kerja sama dengan China melalui BRI seharusnya bukan lagi berada pada pembangunan infrastruktur yang memudahkan barang konsumsi mereka langsung dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, tetapi ditujukan pada pengembangan industri domestik yang berbasis ekspor. Dengan cara ini Indonesia dapat mengambil manfaat, mulai dari reindustrialisasi hingga perbaikan defisit transaksi berjalan. (sar)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung             Idealnya Penjara Tidak Untuk Lansia             Selesaikan PR di Periode Kedua             Jemput Bola Tarik Investasi             Fokus Pada Daya Saing, Reindustrialisasi, Pemerataan             Memperkokoh kemampuan mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo              Simbol Kemajuan Bangsa dan Rekonsiliasi dalam Pertemuan Jokowi dan Prabowo             Apapun Tafsirnya, Kita Bangga Jokowi - Prabowo Bertemu