BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas

1. Saya akan mulai dengan mengulang visi baru presiden untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Ini sangat sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa  dan cita-cita bangsa seperti tercantum dalam pembukaan konstitusi kita, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, cerdas akal, cerdas sosial dan lainnya.

2. Visi presiden periode kedua ini adalah membangun sumberdaya manusia yang berkualitas. Ini adalah visi yang sangat serius dan tidak bisa hanya direspons dengan jargon-jargon kerja-kerja atau yang penting infrastruktur.

3. Apa masalah mendasar yang harus diselesaikan dapam kurun lima tahun ke depan terkait kualitas sumberdaya manusia? Saya akan mulai dari Gojek dan pengojek. Kita bersyukur terbuka peluang kerja informal bernama transportasi online. Gojek dan transportasi online lainnya hanya menampung tenaga kerja informal, yang jumlahnya sangat besar di Indonesia. Kelompok ini tergolong setengah pengangguran, produktivitasnya rendah, kualitas pekerjaan juga rendah dan upah yang rendah pula. Pengojek selama puluhan tahun dengan kapasitas seperti itu akan tetap kualitasnya tidak akan naik dan abadi menjadi pekerja informal yang rendah produktivitasnya.

(Catatan saya, kasus gojek sangat terkait dengan isu sumberdaya manusia tidak produktif, tidak berkualitas, upah rendah. Itu sekarang masuk ke dalam peluang kerja baru transportasi online. Ini kasus Nadiem untuk dirinya sendiri).

Kita uji di awal menteri baru, apakah bisa mengatasi masalah yang ada di depannya.

Untuk melihat apakah visi mengambangkan kualitas SDM berhasil atau tidak, tinggal lihat saja apakah tenaga kerja yang ada di gojek meningkat sampai 5 tahun ke depan. Itu saja indikator dasarnya, baru yang lain-lain. Diuji di aspek mikro ini saja, tetapi mewakili jajaran tenaga kerja menganggur terselubung, yang masuk gojek

4. Sektor informal dan setengah pengangguran adalah isu lama yang tidak memberi tambahan kualitas sumberdaya manusia dalam jangka panjang. Isu pengangguran terselubung ini diselamatkan Gojek. Tetapi jika kualitasnya tetap tidak berubah sampai lima tahun ke depan, maka pekerja itu cuma pindah dari satu tempat ke tempat lain yang kualitasnya rendah.

Gojek ini adalah satu tantangan diantara tantangan besar lainnya dimana banyak tempat kerja yang tidak berkualitas. Saya perkirakan jika tidak ada desain pembangunan SDM pada golongan bawah, pekerja informal termasuk di Gojek akan abadi menjadi SDM kualitas rendah, yang besar jumlahnya.

5. Sepertinya Nadiem adalah menteri yang heboh. Saya tunjukkan fakta bahwa Gojek adalah berkah sebagai peluang kerja yang sangat besar, tetapi sebagai tempat penampungan tenaga kerja berkualitas rendah. Tenaga kerja tidak berkualitas seperti ini harus diubah menjadi tenaga kerja berkualitas. Jika tidak maka visi presiden jauh panggang dari api. 

Tetapi saya perkirakan tenaga kerja tidak berkualitas dalam kasus Gojek jika kebijakannya seperti ini, maka dua sampai tiga dekade ke depan hanya akan menjadi tempat penampung tenaga kerja tidak berketerampilan. Kritik publik menjadi gampang terhadap Menteri Nadiem. Di tempatnya sendiri Nadiem tidak bisa mengubah SDM menjadi berkualitas yang jumlahnya hanya ribuan.

Bagaimana bisa di tingkat nasional bisa mengubah puluhan juga orang berketerampilan rendah menjadi SDM berkualitas, seperti visi presiden.

Tabel 1 : Visi Pembangunan 2005 -2025

(Kita beri kesempatan Nadiem untuk bekerja karena dirinya adalah anak muda terbaik. Tetapi masalah di depan mata kita dan di depan dirinya adalah faktual. Visi presiden di atas saya ulangi seperti disampaikan Riza. Di dalam gojek tidak ada indikasi program atau kebijakan perusahaan atau pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM)

6. Apa masalah yang besar dan berskala raksasa? Data yang jelas secara makro adalah kondisi kualitas sumberdaya manusia rendah, sekitar 40 persen hanya lulusan SD ke bawah. Kualitas yang rendah ini harus diselesaikan dua arah, pertama, Pendidikan dasar dan menengah terus dijalankan massal di daerah-daerah yang jauh, remote dan tidak terjangkau pendidikan. Kedua, Harus ada pelatihan yang serius di daerah-daerah dengan ujung tombak pemerintah daerah agar sumberdaya manusia lapisan bawah ini produktif.

Tabel 2 : Prosentase Penduduk Bekerja

7. Kualitas tenaga kerja yang rendah juga terlihat dari tenaga kerja vokasi yang disiapkan siap kerja, justru paling tinggi tingkat penganggurannya. Ini berarti ada yang salah dalam sistem pendidikan vokasi dan harus mendapat tempat untuk diselesaikan pada periode 5 tahun ke depan. Masalah vokasi ini sudah berlangsung puluhan tahun karena tidak menghasilkan tenaga terampil yang memadai dan harus ada terobosan kebijakan. Tanpa itu, maka visi baru SDM ini sama saja dengan sebelumnya.

Tabel 3 :

8. Seperti juga dibahas Riza adalah indeks pembangunan manusia, yang rendah, pertanda tidak berkualitas. Ini kasat mata setiap tahun kita rasakan adalah Indeks pembangunan manusia Indonesia ada di jajaran paling buntut. Visi presiden untuk membangun sumberdaya manusia berkualitas juga harus memecahkan masalah ini.

Tabel 4 : Human Capital Index

9. Ranking PISA Indonesia sangat rendah, termasuk di jajaran negara yang rendah kualitas pendidikannya. Sebabnya jelas karena sejak puluhan tahun yang lalu kualitas guru sangat rendah. Pendidikan tidak diminati sehingga kualitas guru tidak memadai. Di sini Nadiem, sebenarnya punya peluang untuk mengembangkan sistem belajar mengajar dengan guru yang hebat melalui IT, teknologi secara massal dengan guru yang berkualitas tanpa harus mendatangi tempat-tempat yang jauh. Itu akan bisa jika mengandeng rekannya di Ruang Guru.

Tabel 5 : PISA Ranking

(Indonesia masuk ke dalam jajaran negara berwarna merah dengan Pisa indeks rendah. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah kita).

Terhadap rendahnya mutu SMK dan BLK, tadi saya angkat kasus Gojek sebagai masalah nasional dan masalah mikro Gojek, karena di situ ditampung tenaga kerja tidak berkualitas. Itu pekerjaan rumahnya (PR). Lulusan SMK tidak siap karena memang banyak SMK asal-asalan. Peran swasta kurang untuk membantu. Peran daerah apalagi.

Jadi ini “PR” kita secara kolektif. Cukup banyak SMK yang berkualitas tapi untuk kebutuhan nasional masih sangat sedikit. Di lain hal, banyak contoh sistem vokasi yang baik, seperti Jerman. Tinggal mencontoh. Tetapi masalahnya sumberdaya manusia, dana dan usaha. Dengan visi pengembangan kualitas SDM sekarang mudah-mudahan itu bisa diatasi.

Adapun ihwal semakin landainya investasi dan serapan tenaga kerja pada Q3-2019 dibanding tahun-tahun sebelumnya, Mengapa ekonomi landai, target kampanye 7 persen jauh dari tercapai? Sejak tahun 2012 kinerja pertumbuhan ekonomi menurun terus dari 6,5 persen menjadi hanya sekitar 5 persen karena andalan ekspor komoditas merosot.

Hal Itu berlanjut pada masa Presiden Jokowi periode pertama. Mestinya ketika ada gejala ini harus diatasi dengan structural adjustment, seperti tahun 1980-an, yang cukup sukses. Pemerintah gagal untuk menjalankannya pada periode pertama. Jika tetap dengan pola sebelumnya, maka saya khawatir investasi tetap seperti ini dan ekspor terus tertinggal dibandingkan Thailand, Vietnam, dan lain-lain.

Investasi banyak masuk tapi sepertinya tidak berdampak besar terhadap perekonomian terjadi karena ketiadaan kebijakan atau kekosongan program induk dari pemerintah untuk mengatasi masalah investasi dan ekspor, serta daya saing kita. Jika program induk tersebut tetap absen maka pertumbuhan diperkirakan akan di bawah 5 persen. Bahkan sudah mulai ada yang curiga pertumbuhan sebenarnya tidak 5 persen. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Salamudin Daeng

Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir