BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Aktivis, Wakil Sekjen Projo
Tantangan Ketahanan Pangan Indonesia

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat tentu saja kebutuhan pangan terus meningkat.  Oleh karena itu pemerintah harus selalu menyediakan kebutuhan pangan yang cukup buat rakyatnya.

Apalagi dengan diberlakukannya ASEAN Ekonomi Community (AEC) pada tahun 2015 persaingan perdagangan komoditas pertanian akan semakin meningkat dan pasar domestik akan di banjiri oleh produk-produk pertanian dari luar.

Pada masa Orde Baru awalnya cukup serius membangun pertanian, sehingga bangsa kita bisa swasembada dan itu telah di akui  dunia internasional. Namun pencapaian swasembada pangan tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Karena harga beras ditekan dengan kebijakan dengan harga beras murah, sementara harga pupuk dan bibit meningkat. Sehingga swasembada beras tidak bertahan lama, pemerintah mendorong kebijaksanaan industrialisasi.

Pada tahun 2005 - 2014, pemerintah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) menetapkan swasembada pangan pada tahun 2014, yang menyangkut produksi padi sebesar 76,57 juta ton, kedelai sebesar 2,7 juta ton, gula sebesar 3,1 juta ton dll. Namun target itu tdk tercapai, Indonesia hanya sukses di kelapa sawit, karet, kakao, kopi. Tetapi kurang berhasil dalam pengembangan komoditas pangan.

Menurut data BPS saat ini, Indonesia mengimpor 29 jenis / komoditas pangan antara lain, beras, gula, bawang putih, bawang putih, kedelai, gandum, teh, kopi, cengkeh, dan lain-lain. Dengan impor yang begitu banyak akan menurunkan motivasi petani untuk meningkatkan produk pangan karena harga produk pangan jatuh. Ketidakadilan perdagangan pangan internasional menghambat ekspor atau non-tariff harriers. Idealnya, import yang dilakukan pemerintah harus di sesuaikan dengan produk dalam negeri. Faktanya impor tetap dijalankan.

Saat ini impor pangan secara langsung mempengaruhi pasokan dan harga yang terjaga sehingga mempengaruhi rendahnya inflasi. Pada akhirnya tantangan di bidang pangan memang membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang terintegrasi antar berbagai pihak terkait dengan pengelolaan pangan nasional.  Sinergitas keseluruhan aktor dapat menjadi modal pendorong Indonesia dalam upaya untuk mencapai ketahanan pangan sekaligus kedaulatan pangan. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998