BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI
Target Utama Kerja KPK Membersihkan Aparat Penegak Hukum

Dalam konsiderasi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana terdapat dalam diktum menimbang butir b yang menyebutkan "bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi".

Dalam Penjelasan Umum undang-undang tersebut dikatakan bahwa “... Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, ...”

Bagaimana kita melihat target utama KPK dalam bekerja? Dengan menggunakan pendekatan yang terdapat dalam Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menerangkan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sejauh mana tindakan yang telah dilakukan oleh KPK terhadap aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi? Jika mengacu pada pasal 11 huruf a, b dan c tersebut di atas, pembuat undang-undang meletakkan urut-urutan itu sebagai prioritas penanganan perkara yang seharusnya ditangani oleh KPK. Dalam praktiknya seolah-olah prioritas tersebut dilaksanakan secara terbalik. Sehingga tindak pidana korupsi yang nilainya di atas Rp1 miliar menjadi prioritas utama.

Jika KPK berani menindak hakim. Publik menunggu-nunggu kapan KPK berani menindak aparat penegak hukum lainnya?! Sehingga secara umum dapat dikatakan aparat penegak hukum bebas dari KKN.

Dengan demikian masyarakat adil dan makmur sebagai cita-cita Indonesia merdeka sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 bukanlah sesuatu yang sulit untuk dicapai. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF