BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia
Tarik Investasi Tak Cukup Benahi Regulasi

Kerja sama Kementerian Perdagangan dengan Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN-CTAD), dalam menerapkan praktik terbaik pembuatan regulasi bidang perdagangan dan investasi  merupakan sesuatu yang positif dalam  mendorong ekspor Indonesia.

Namun dalam kasus yang terjadi baru-baru ini, ada kebijakan yang bersifat market friendly dengan mendorong investasi langsung tetapi yang terjadi lebih meningkatkan impor daripada ekspor Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan tidak lantas mendorong ekspor. Kesiapan untuk mendorong ekspor tidak maksimal.

Pasar domestik yang besar di Tanah Air justru menjadi sasaran dari banyak negara untuk bisa masuk sehingga hal ini harus diwaspadai.

Problem investasi tidak cukup diatasi dengan regulasi. Masalah yang harus dibenahi masih banyak. Jika daya saing di dalam negeri diperkuat sekalipun pemerintah melakukan kerja sama dengan negara lain, UN-CTAD, membebaskan kerja sama perdagangan, jasa, dan  investasi hasilnya tidak akan maksimal dalam meningkatkan kinerja perdagangan dan menarik investasi.

Banyak faktor yang mempengaruhi investasi seperti insentif fiskal, selain masalah di lapangan seperti konsistensi kebijakan, kejelasan arah kebijakan ke depan, aturan yang tidak tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah,  dan pengadaan lahan. Masalah di seputar investasi tersebut jika tidak diselesaikan dengan baik maka sulit untuk menarik investasi hanya dengan membenahi regulasi. (sar)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

FOLLOW US

Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter