BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Kadin Kendal 2018-2023 dan Ketua BPC PHRI Kab. Kendal
Tawaran Lahan Milik Daerah untuk Dijadikan Rest Area

Jalan tol adalah salah satu wujud dari perkembangan negara atau wilayah, bagaimana hal itu seharusnya dapat memberikan efek samping yang berguna bagi perkembangan perekonomian.

Saat ini karena tol trans Jawa juga melintasi wilayah kabupaten Kendal, dari perbatasan Batang sampai dengan perbatasan kota Semarang, maka kami para pemilik usaha warung makan atau restoran, hotel dan cindera mata/UMKM yang tergabung dalam Kadin Kendal setiap bulan berdiskusi terkait dampak-dampak dari adanya jalan tol trans Jawa.

Hasil sharing kami, melaporkan bahwa rata-rata omzet pelaku usaha di sini rata-rata turun 60 persen per bulan. Hal itu berdampak bagi pelaku usaha warung makan atau rumah makan, hotel, yang segmentasi pasarnya adalah pelintas dari Jakarta menuju Surabaya. Bagi warung makan, restoran atau hotel atau pelaku usaha cindera mata/UMKM yang pelanggannya adalah lokal, omzetnya turun sekitar 30 persen.  

Tetapi bagi rumah makan yang selama ini melayani konsumen bus antar kota atau travel, omzet mereka anjlok sampai 60 persen. Sebab, bus atau travel ketika ada jalan tol trans Jawa pasti memilih jalan tol, dan tidak melewati jalan Pantura non tol.

Ihwal sewa lahan di rest area tol trans Jawa, maka pertama, ketika Pemerintah kabupaten Kendal tidak mengambil inisiatif, maka Kadin Kendal yang di dalamnya juga ada PHRI wilayah Kendal, telah mengambil inisiatif untuk melakukan negosiasi dengan pihak Direktur Utama PT Jasa Marga Property (JMP). Kami telah bertemu 2 kali yang pertama dengan Dirut PT JMP dan kedua dengan pimpinan Divisi yang menangani rest area tol trans Jawa khusus wilayah Brebes sampai dengan Sragen. Informasi yang kami dapat, sewa lahan per tahun bagi kami sangat mahal.

Saat ini kami sedang negosiasi dengan pihak Jasa Marga apakah diizinkan pembukaan lahan khusus untuk rest area bagi pengusaha warung makan, hotel dan restoran yang berada di area lintasan Kendal. Lahan itu akan kami namakan “Rest Area Kadin Kendal”.

Kami sudah menyiapkan lahan seluas 5,6 hektar di kecamatan Kaliwungu Kendal. Kalau nanti permohonan izin ke Jasa Marga disetujui maka kita akan menempati yang namanya rest area PHRI Kadin Kendal.

Negosiasi kami kemarin adalah bahwa kami memiliki lahan 5,6 hektar dan 0,5 hektarnya akan kami hibahkan kepada Jasa Marga sebagai kompensasi. Kalau diizinkan itu nanti kami serahkan secara hibah murni. Hal itu untuk membuka akses keluar ke jalan tol trans Jawa. Lahan itu berhimpitan dengan lintasan jalan tol yang ada di wilayah Batang dan Semarang. Kiri jalan dari arah Batang.

Harapan kami semua termasuk sektor UMKM, bahwa tawaran kami tersebut adalah merupakan solusi terbaik dan terjangkau bagi teman-teman pelaku usaha khususnya UMKM dan pengusaha rumah makan yang selama ini sudah bekerjasama dengan pengusaha bus antarkota.

Dalam beberapa hari ini kami akan melakukan negosiasi ulang terkait tawaran kami di atas, dan jika disetujui maka kami akan menempati rest area khusus tersebut. Itu bagi kami adalah solusi dari mahalnya tarif sewa lahan Jasa Marga.

Terkait Pemkab Kendal, kami lakukan inisiatif seperti ini karena pihak Pemkab tidak punya inisiasi konkrit bagi kami para pelaku usaha yang terkena dampak tol trans Jawa. Kami langsung menghubungi pihak Dirut Jasa Marga Properti yang menjadi anak perusahaan dari Jasa Marga Persero yang mengurusi masalah rest area.

Kalau boleh kami sampaikan, bahwa kami iri dengan apa yang dilakukan oleh Bupati atau Pemkab Batang dan juga Pemkab Brebes yang bisa membuat satu rest area khusus. Di Brebes ada lahan bekas pabrik gula yang sudah tidak beroperasi bisa dibuat sebuah rest area dan digunakan untuk menampung pengusaha restoran dan UMKM yang selama ini mengais rezeki dari para pelintas Pantura.

Jadi andaikata Pemkab Kendal punya inisiatif untuk mengajukan lahan seperti di Batang atau Brebes, itu sebetulnya mempunyai dampak bagus bagi peningkatan PAD atau Pendapatan Asli Daerah kabupaten Kendal. Tapi kalau hendak menyewa lahan milik JMP maka Pemkab tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu seharusnya Bupati Kendal segera merespon dampak adanya jalan tol yang melintasi wilayah Kendal dan berakibat pada penurunan omzet yang sangat signifikan. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998