BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Pusat Studi Hukum FH UII
Tidak Ada Alasan Mengabaikan Putusan MK

Prinsipnya, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku kedepan. Kalau diputuskan hari ini, misalnya, maka mengikat juga untuk penerapan hukum di masa yang akan datang. Jadi, bukan berarti hanya pihak-pihak yang mengajukan permohonan yang terikat oleh putusan MK, tetapi semua masyarakat terikat oleh putusan uji materi MK. Itu konsekuensi dari putusan MK.

Desain DPD itu lembaga perwakilan daerah, sehingga entitas DPD berbeda dengan DPR yang berangkat dari partai politik. Kalau tidak ada aturan yang melarangnya sekalipun, tidak pas DPD diisi oleh orang-orang partai politik. Karena  DPD murni dari representasi daerah, bukan representasi politik. Jangankan saat akan mencalonkan anggota DPD pada Pemilu 2019, saat Ketua DPD Oesman Sapta Oedang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Hanura pun sebenarnya bermasalah dari sisi kepatutan, karena DPD itu perwakilan daerah, bukan perwakilan politik.

Jadi, perlawanan OSO terhadap keputusan KPU--yang tidak meloloskannya jadi calon anggota DPD--jelas bertentangan dengan desain kelembagaan DPD. Kalau kita flashback, dalam UUD 1945 yang lama anggota MPR terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Kemudian, utusan daerah dan utusan golongan dihapus. Tapi dalam rangka pertimbangan otonomi daerah, maka dibentuklah DPD agar daerah-daerah di Indonesia tetap terlibat dalam proses penentuan kebijakan secara nasional.

Karena DPD merupakan desain utusan daerah, maka tidak tepat kalau orang partai politik masuk menjadi calon anggota DPD. Bahkan tidak tepat juga kalau yang mencalonkan diri jadi calon anggota DPD tidak berdomisili dari daerah yang diwakili. Karena bagaimanapun juga, dia harus membawa aspirasi daerah yang dia wakili. Kalau tidak berdomisi di daerah yang diwakilinya, sulit kiranya menentukan apakah dia bisa memahami kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi oleh daerah yang diwakili.

Terkait argumen yang menyatakan bahwa Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 tidak bisa diterapkan pada Pemilu 2019, yang saya pahami saat putusan tersebut dikeluarkan proses pencalonan DPD itu belum selesai di mana di mana masih dalam rangkaian tahapan pendaftaran dan belum ditetapkan sebagi calon anggota DPD. Artinya, karena putusan MK tersebut dikeluarkan sebelum OSO ditetapkan sebagai daftar calon tetap oleh KPU, maka tidak ada alasan juga bagi pihak manapun untuk mengabaikan putusan MK.

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 sebenarnya bukan hal baru. Di Pemilu 2009 juga pernah ada gugatan terhadap UU Pemilu yang akan dilaksanakan di Pemilu 2009, yang salah satunya mempermasalahkan soal keanggotaan parpol dan syarat domisili bagi calon anggota DPD periode 2009-2014. Saat itu, dalam putusannya, MK memberikan pertimbangan bahwa desain konstitusional DPD itu adalah perwakilan daerah, sehingga harus lepas dari unsur politik dan yang tidak kalah penting adalah calon anggota DPD harus berdomisili di daerah yang akan diwakilinya. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF