BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pakar Sosial Ekonomi dan Pakar Pertanian
Tidak Usah Ada Departemen Perdagangan

Untuk itulah ada konsep buffer stock Bulog untuk komoditas pangan yang bertujuan agar fluktuasi harga komoditas pangan jangan terlalu tinggi. Konsep ini mengatur harga komoditas pangan pada kisaran, yang memberikan keuntungan yang wajar kepada petani, tetapi tetap terjangkau oleh masyarakat untuk membeli.

Selama 30 tahun saya mengurusi bidang pertanian, bangsa ini tidak pernah memiliki kebijakan pertanian yang utuh. Melihat tak kunjung diselesaikannya permasalahan harga tingginya harga cabai yang kenaikannya sampai menjadi siklus tahunan, menunjukkan para pemimpin kita sekarang tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang bagaimana membangun pertanian. Yakni, mengembalikan tujuan dari pembangunan pertanian dengan menempuh langkah-langkah yang terukur dan komprehensif dengan membangun dan mendayagunakan instrumen penunjang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Cara berfikir yang utuh di sektor pertanian ini merupakan langkah revolusioner yang harus dilakukan secara serentak: revolusi benih dan benur, revolusi budidaya, dan revolusi pengolahan/peningkatan nilai-tambah.

Dalam hal ini, semua instrumen kebijakan dari Kementerian terkait dan masing-masing pemegang kebijakan harus dimainkan bersama tanpa ada tumpang tindih supaya searah. Harus ada tindakan bersama (concerted action) dalam menyelesaikan sektor pertanian agar bisa maju.

Oleh karena itu dahulu saya pernah sarankan agar Departemen/Kementerian Perdagangan dihapuskan saja (tidak usah ada). Jadi, masing-masing Departemen atau Kementerian yang menghasilkan komoditas, maka Departemen atau Kementerian tesebut pula yang mengatur atau memanage pemasarannya.

Selain itu, semestinya juga ada Departemen atau Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan. Jadi untuk masalah agro industri dan perdagangan menjadi wewenang Departemen atau Kementerian tersebut. Nah, hal inilah yang paling memungkinkan untuk membuat kawasan pedesaan yang menjadi pusat-pusat pertanian itu berkembang dan maju. Hal inilah yang dilakukan oleh Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, dan China.

Inilah yang kemudian menjadikan rakyat dan para petani yang tinggal di pedesaan tetap miskin. Karena tidak tersentuh oleh kebijakan dan polical will pemerintah. Meskipun kabarnya, ada subsidi maupun bantuan dana yang diberikan kepada petani melalui kartu tani, namun tanpa persiapan yang baik dan matang, dengan ketiadaan political economy di pedesaan, maka kebijakan tersebut tidak akan berefek. Tidak semua petani di desa bisa mengakses bantuan tersebut.

Hal ini diperparah dengan kekurang-pahaman pemerintah atas sektor pertanian. Sehingga, kebijakan yang dikeluarkan tidak sepenuhnya berpihak kepada petani dan sektor pertanian lokal. Selain itu, lobi-lobi importir sudah menguasai pembuat kebijakan. Para importir komoditas yang menjadi konglomerat karena keuntungan yang besar dari ‘memainkan’ komoditas pangan tersebut selalu ‘berhasil meyakinkan’ para penguasa atau pengambil keputusan untuk melakukan/mengeluarkan kebijakan secara jangka pendek, yakni Impor!

Melalui lobi-lobi konglomerat importir dalam negeri yang diawali oleh masuknya IMF yang meliberalisasi sektor pertanian dan pasar pangan nasional, semua subsidi dan insentif di sektor pertanian dihapuskan. Membuat ongkos produksi petani pun menjadi tinggi, dan produk pertanian lokal harganya tidak kompetitif lagi. Sementara, negara-negara maju, selalu menyediakan subsidi kepada ekspor bahan pangan dan pertaniannya. Produksi petani lokal sengaja diadu dengan produk pertanian impor yang harganya jauh lebih murah. Akibatnya, bahan pangan impor pun membanjiri pasar lokal.

Penyebab terjadi defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit) yang berlangsung saat ini, salah satu faktor utamanya adalah besarnya impor pangan yang dilakukan Indonesia. Asal tahu bahwa saat ini Indonesia importir gandum terbesar di dunia.

Kalau hal ini dibiarkan terus terjadi, lama-kelamaan pertanian kita akan mati, dan petani kita akan berhenti menjadi petani karena dianggap tidak menguntungkan dan menjamin masa depan, lalu bekerja di sektor lain. Swasembada hanya akan menjadi pepesan kosong. Dan kita tidak akan pernah lagi memiliki kedaulatan pangan. (afd)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik