BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ahli Hukum Tata Negara, Pengamat Politik Indonesia
UU Ormas yang Baru Ancaman bagi Demokrasi Kita

Tidak ada insentif dari pemerintah dan akhirnya DPR untuk memprioritaskan revisi UU Ormas sebenarnya tidak menguntungkan pemerintah, tetapi menguntungkan siapapun yang berkuasa. Siapapun yang berkuasa nantinya akan memiliki wewenang untuk membubarkan ormas tanpa proses hukum. Kalau seperti itu, untuk apa memprioritaskan revisi UU tersebut? Mereka yang mendukung dan mengatakan UU Ormas agar segera direvisi, siap-siaplah untuk kecewa. Terutama Partai Demokrat yang juga mendukung dengan opsi revisi.

Sejak awal saya sudah mengatakan tidak boleh mentoleransi produk-produk yang berbahaya dalam proses demokrasi kita. Terutama yang mengancam kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Padahal kalau ada ormas yang melanggar, seperti organisasi-organisasi yang diklaim anti Pancasila UU Ormas lama cukup sebenarnya. Namun selama ini pemerintah lalai, lalai dalam pembinaan, pengawasan, dan sebagainya.

Menurut saya, revisi UU Ormas ini dikhawatirkan bisa menjadi ancaman bagi proses demokratisasi. Kita tidak bisa memberikan ‘cek kosong’ kepada pemerintah yang bisa dipakai kapanpun, karena pemerintahakan kapan saja bisa berganti. Pemerintah saat ini pun bisa berganti.

Kalau tidak masuk Prolegnas tentunya harus ada alasan, alasan terbuka maupun tertutup. Alasan terbuka misalnya preseden atas dinamika sosial politik yang ada, preseden tuntutan masalah konstitusi, dan tindakan-tindakan lain yang membutuhkan pembuatan UU segera. Pembuatan Perppu Ormas yang kemudian menjadi UU sudah jelas arahnya.

Saya berharap bahwa MK benar-benar menjadi the guardian of constitution (penjaga konstitusi). Artinya kalau ada putusan MK yang membatalkan UU Ormas yang baru, mereka tergerak untuk melakukan revisi. Namun kalau MK tidak membatalkan UU tersebut, makin melegitimasi produk yang berbahaya bagi proses demokrasi itu dilegalkan dan dikonstitusionalkan. Ini makin makin membuat pemerintah dan DPR tidak akan mengubah Perppu yang sekarang menjadi UU. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF