BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu)
UU Pemilu dan PKPU Dibatasi UU Kebebasan Pendapat

Kampanye yang dimaksud dalam pemilu adalah yang tertuang dalam UU Pemilu dan PKPU/Perbawaslu. Dalam konteks itu kampanye harus melibatkan secara formal peserta pemilu, baik tim kampanye untuk capres-cawapres atau pelaksana kampanye untuk parpol dan DPD.

Batasan kampanye yang dinilai adalah tim kampanye/pelaksana kampanye atau pihak yang ditunjuk mereka untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program atau citra diri peserta pemilu. 

Citra diri yang dimaksud dalam kampanye hanya berkutat pada aspek formal adanya alat peraga kampanye atau materi kampanye yang mengandung unsur logo atau gambar serta nomor urut peserta pemilu.

Sifat khusus pemilu yang mengatur soal kebebasan berpendapat namun berisi nuansa ajakan atau pengaruh kampanye tidak sepenuhnya terjadi. Alasan adanya kebebasan berpendapat seperti yang diatur oleh UU nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, harusnya dibatasi oleh UU pemilu. Inilah yang menjadi celah kampanye terselubung. 

Dalam PKPU dan Perbawaslu malah terkungkung pengaturan UU nomor 9 yahut 1998 atas penilaian apakah kampanye atau bukan semuanya harus izin polisi. KPU dan Bawaslu tidak membuat hukum pemilu khusus karena urusan pada masa pemilu yang dimensinya luas bergantung kepada mereka. Tetap kembali ke kepolisian. Sehingga izin/pemberitahuan kampanye pun ditujukan ke polisi. Mereka berdua hanya dapat tembusan. 

Jadi polisilah yang tetap berkuasa. Hal ini mengurangi marwah KPU Bawaslu sebagai pihak independen untuk mengukur demokratis atau tidak suatu hajatan publik pada masa kampanye ini. 

Sebaiknya pihak yang dirugikan bisa mengajukan sengketa atas ini ke Bawaslu, karena sifat rapat umum kampanye hanya berlaku 21 Hari menjelang masa tenang.

Jadi persepsi publik atas kampanye dan pengaturan kampanye di sisi lain terdapat kontradiksi. Oleh karena itu publik terbelah. Disebut kampanye bukan, tapi isinya kampanye. Hal ini perlu disikapi serius agar pemilu tidak menjadi ajang pendidikan yang membodohkan.

Ketentuan tentang citra diri dapat menjadi pintu masuk untuk mengurai masalah ini. Esensinya pencitraan. Namun Bawaslu punya pandangan yang formal. Tidak menyentuh pada pengaturan yang mendidik. Dengan ditetapkan sebagai peserta pemilu semuanya adalah pencitraan. Dunia periklanan paham itu. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF