BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat
Ujian Gatot dalam Politik Praktis

Secara pribadi saya merasa jabatan sekelas gubernur atau kepala daerah terlalu rendah buat Jenderal Gatot Nurmantyo karena selama ini beliau telah digadang-gadang untuk maju dalam bursa Pilpres 2019 baik itu sebagai RI 1-RI 2.  Akan tetapi,  mungkin yang bersangkutan saat ini memerlukan batu loncatan untuk meraih jabatan nasional atau bersaing memperebutkan Posisi RI-1, mungkin jabatan Jateng-1 menjadi panggung politik yang beliau perlukan setelah pensiun.

Dengan jabatan Jateng-1, kiranya beliau mendapat keleluasaan untuk setiap kali bicara dalam mempertahankan keberadaannya dalam kancah politik nasional. Syukur kalau beliau mampu menunjukkan prestasi kepemimpinan, sehingga peluang untuk naik kelas semakin terbuka lebar serta akan mudah untuk mendapatkan dukungan.

Demikian pula upaya untuk memenangkan pilkada juga dapat digunakan dalam menghimpun suara serta potensi pendukungnya, baik dari kalangan partai maupun perorangan. Dukungan perorangan maupun partai politik lewat pilkada itu merupakan arena untuk mengundang simpatisan dan pendukung pencalonannya sebagai RI-1.

Oleh karena itu, mungkin ini cara Jenderal Gatot dapat mengukur kesungguhan partai  politik dan masyarakat sebagai pendukungnya dalam Pilpres 2019.

Sebagai catatan dewasa ini sulit mengandalkan dukungan partai politik karena semuanya mengejar suara pemilih bukan memperjuangkan ideologi tertentu.

Jadi partai politik berlomba berebut suara dengan mengorbankan ideologi. Buat Jenderal Gatot sulit mengandalkan dukungan parpol sepenuh hati karena ia berpegang dan berjuang dengan ideologi yang telah membentuk kepribadian yang telah menghantar ke puncak karier sebagai militer.

(cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik