BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)
Undang-undang Terorisme Abaikan Hak Korban

UU Tindak Pidana Terorisme memang menjadi akar permasalahan lemahnya perlindungan terhadap korban terorisme. Bahkan tidak membuat definisi korban dalam ketentuan umum.

Undang-undang tersebut telah gagal menyatakan bahwa terorisme terjadi karena negara lalai menjaga keamanan bangsa. Harusnya ada jaminan dan pengakuan bahwa peristiwa terorisme yang meneror masyarakat itu menjadi tanggung jawab negara. Tanpa terkecuali. Oleh sebabnya, segala bentuk kerugian yang menimpa korban harus menjadi tanggung jawab negara; mulai dari rehabilitasi (baik secara psikologis, kesehatan, atau pun hak pemulihan lainnya), kompensasi, dan rekonsiliasi.

Tidak bisa dikatakan bahwa rekonsiliasi akan gagal kalau tidak ada kompensasi terhadap korban. Karena keduanya tidak serta-merta memiliki keterkaitan. Bahkan bisa dianggap dua hal yang berbeda; pemberian ganti rugi kepada penyintas dalam rangka negara menjamin segala kebutuhan yang menyangkut kepentingan korban agar bisa hidup seperti biasa. Sementara rekonsiliasi sebagai upaya penyelesaian sengkata. Kalau kompensasi harus terus dikait-kaitkan dengan rekonsiliasi, ya, nasibnya bakal seperti korban 1965.

Mekanisme hukum harus benar-benar menjamin bahwa negara mengakui peristiwa terorisme, dan atas dasar itu negara wajib hadir guna melindungi hak-hak penyintas. Tapi sayangnya, UU Tindak Pidana Terorisme lalai melindungi hak-hak korban.

Terkait dengan revisi UU Anti-Terorisme. Syukurnya Panja RUU Anti-Terorisme sempat membahas muatan pasal terkait hak-hak korban pada Oktober 2017 lalu. Di mana revisi Undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa jaminan penyintas  merupakan tanggung jawab negara, juga hak-hak korban diperluas; hak mendapat bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta memberikan santunan kepada keluarga bagi korban yang meninggal.

Tetapi upaya untuk menjamin penyintas mendapat kompensasi yang tidak harus melalui putusan pengadilan masih belum jelas. Demi melindungi hak korban terorisme, mekanisme pemberian kompensasi tidak boleh bergantung kepada putusan hakim! (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF