BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia
Untuk Masyarakat Ekonomi Rendah, Air Bersih Harus Disubsidi

Air adalah kebutuhan ekonomi, ini sudah menjadi kesepakatan global, tidak hanya di Indonesia. Nah, persoalannya kebutuhan ekonomi dan finansial, sudah bisa dibedakan tidak? Inilah yang menimbulkan adanya pernyataan “air bersifat komersil”. Air sebagai kebutuhan ekonomi itu seharusnya tidak diperjualbelikan, tetapi adanya suatu kebijakan untuk “mengekonomikan” air atau kita sebut adanya subsidi air. 

Titik persoalannya adalah faktor psikilogis. Jika air gratis, maka sebagian besar orang akan menghamburkan air. Namun, saat air dibeli, inilah penerapan yang harus dipikirkan. Artinya harus ada kebijakan yang diterapkan, misalnya air disubsidikan berdasarkan jenjang ekonomi suatu keluarga dan kebutuhan airnya. Jadi, untuk yang masyarakat ekonomi rendah, air disubsidi pemerintah.

Pada kenyataannya kependudukan kita di Indonesia ada yang dikategorikan daerah legal dan illegal. Dengan kata lain, ada yang terdaftar secara administratif atau tidak. Sebetulnya mereka  yang illegal sering menganggap mereka tidak illegal karena mereka punya KTP dan bayar listrik juga. Untuk status keilegalan ini di daerah utaranya Jakarta, saya lihat di sana ada tangki air, berarti air diperjualbelikan ilegal. 
Ini sebenarnya tidak memadai. Untuk itu, tugas pemerintah untuk memberikan air, seperti yang tertulis dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang hak asasi memeroleh lingkungan sehat termasuk air bersih. Air yang dibeli menggunakan gerobak seperti di sana itu adalah illegal. Air diperjualbelikan, karena tentu ada pihak/pebisnis yang mengambil air dari PDAM. 

Berdasarkan penelitian yang sudah ada, lahan konversi atau lahan terbangun yang berkembang pesat menyebabkan kualitas air menurun. Ini jadi persoalan global terutama di Jakarta sendiri. Kita perlu menyadari bahwa kualitas air yang menurun, biota juga menurun. Dengan kata lain, kualitas air yang memprihatinkan seperti sekarang ini berdampak ke semua lapis, seperti kebutuhan makan, kebersihan diri, dan hal lainnya.

Menurut saya persoalan ini harus memerhatikan tiga hal, yakni kuantitas, kualitas dan kontinuitas. Agar ketiga ini seimbang, sumber airnya harus jelas. Tak dipungkiri, sumber air bersih di Jakarta sudah tercemar, perhatikan saja sungai Ciliwung yang tercemar sampah rumah tangga dan rumah industri. Jika kualitas air tercemar, kuantitasnya pun terkendala, akhirnya masalah ini menjadi berkesinambungan atau kontinu tanpa diputuskan dan melahirkan masalah besar. Belum lagi kebijakan tentang limbah dan hujan belum jelas, jadi tidak ada sistem pengelolaan atau pre-treatment yang disediakan oleh pemerintah.  

Ada beberapa kebijakan yang membuat saya bertanya-tanya “ini ada apa?” Contohnya banjir kanal timur dibangun untuk mengantisipasi bajir Jakarta tahun 1985, tetapi baru selesai dibangun pada 2010. Lalu ada juga kajian pembangunan waduk tahun 1992-1994, seperti waduk Jatiluhur ataupun di Cisadane, tetapi kenapa sampai sekarang belum selesai dibangun? Ini sudah 2018, loh. Menurut saya penyebabnya ini adalah permasalahan skala prioritas pemerintah. Lalu juga ada skenario besar dari negeri ini mengenai persoalan air mau dibawa kemana?
 
UU tentang sumber daya air yakni UU Nomor 7 Tahun 2004 dicabut pada tahun 2015, seingat saya ada ratusan wilayah membuat plan tata ruang yang mengacu pada pola sumber daya air. Ironis, belum semua plan selesai, eh Undang-Undangnya dicabut. Saya tidak tahu apa tujuannya padahal kita tahu ini pasti memakan biaya banyak. Masukan saya, harus ada kesinkronan pengembangan sumber daya air melalui tata ruang perencanaan dan kebijakannya.

Persoalan air bersih yang dikomersilkan harus diputuskan, terutama di daerah perkampungan kumuh Muara Angke. Jika memang mereka tidak terdaftar secara administratif, mereka tetaplah rakyat Indonesia juga, maka pemerintah atau pihak berwajib memberi penyuluhan ataupun satu kebijakan yang tegas tanpa harus berganti-ganti kebijakan. Titik pentingnya juga air adalah kebutuhan ekonomi, sehingga solusinya dinilai dari segi ekonomi, bukan finansial yang berujung pada bias menjadi nilai komersil. Air tidak hanya tugas pemerintah, tetapi masyarakat juga dari sekarang harus peduli air. (win)
 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF