BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Penulis Buku Politik Antikorupsi di Indonesia
Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi

Korupsi adalah soal moralitas

KPK sekarang telah didudukkan di suatu tempat yang membuatnya tersudut. Ini tentu paradoks bagi sebuah bangsa yang tengah mengalami dekadensi moral. Soal runtuhnya moral bangsa ini, banyak bukti yang dapat diajukan. Sebutlah, korupsi berlangsung secara massif, sistematis, meluas dengan konfigurasi yang sangat beragam, vertikal dan horizontal sekaligus. Mungkin tak ada bangsa di dunia yang bilik penjaranya dihuni oleh anak dan ayah, anak dan ibu, paman dan ponakan, suami dan istri, karena melakukan tindak pidana korupsi. Mungkin pula tak ada bangsa di dunia ini yang praktik korupsinya merambah hingga ke simbol-simbol agama: pengadaan al-Qur’an, pembangunan rumah ibadah—masjid, gereja, pura dan lain-lain (horizontal), dan merambah dari Pusat hingga ke desa-desa (vertikal). Inilah beberapa bukti bahwa dekadensi moral benar-benar telah terjadi. Dengan kata lain, korupsi rupanya bukan persoalan hukum, politik atau ekonomi semata.  Korupsi adalah masalah moralitas.

Bahwa korupsi lebih merupakan masalah moralitas ketimbang hukum, politik, ekonomi dan lain-lain juga tercerminkan dari survei BPS (2016) dan LSI (2017) yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi positif antara kesalehan individual dengan kesalehan sosial. Survei BPS (2018) bahkan menyatakan tingkat antikorupsi masyarakat Indonesia menurun dari 3,71 (2017) menjadi 3,66 (2018) dari skala 5 (semakin dekat ke angka 5 semakin antikorupsi). Dan survei BPS yang dirilis 16 September 2019 menyatakan bahwa masyarakat semakin permisif terkait korupsi. Semakin banyak hukum antikorupsi yang dibuat, semakin banyak pula praktik korupsi, bukan sebaliknya, lagi-lagi menjadi indikasi kuat runtuhnya moralitas itu. Tatkala moralitas sudah runtuh maka sistem yang baik sekalipun akan disalahgunakan. Untuk kasus Indonesia, korupsi dilancarkan dengan berbagai cara dan modus dan dilakukan dengan persiapan matang. Ketika isu korupsi dijauhkan dari persolan moralitas, korupsi mulai melekat dalam pelayanan publik. Korupsi lalu membonceng pada demokratisasi: naiknya indeks demokrasi justru eningkatkan angka korupsi dan bukan sebaliknya, semakin banyak aturan yang dibuat semakin banyak pula korupsi. Juga, pembangunan ekonomi melaju paralel dengan lajunya praktik korupsi. Begitulah demoralisasi membiakkan pengaruhnya ke segala sektor kehidupan. Maka benarlah Karl Kraus dengan mengatakan bahwa korupsi lebih buruk daripada pelacuran. Pelacuran merusak moral individu, korupsi merusak moral seluruh bangsa, katanya. Tak pelak, demoralisasi dan korupsi menjalin relasi negatif: demoralisasi menyuburkan korupsi, korupsi adalah akibat dari demoralisasi.

Munculnya KPK menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Politisi, pelaku ekonomi (terutama yang besar), pejabat publik, adalah pihak-pihak yang paling banyak menjadi korban operasional KPK sejauh ini. Di satu pihak, rakyat berada di belakang KPK. Tetapi di pihak lain, muncul kekhawatiran beberapa kalangan. Dari kalangan pemerintah umpama, kita biasa mendengar pernyataan bahwa banyaknya penyelenggara negara yang ditangkap oleh KPK menimbulkan ketakutan, dan hal itu dinilai mengganggu kinerja mereka. Di suatu daerah, pernah diberitakan sejumlah pejabat mengundurkan diri karena takut ditangkap kalau-kalau mereka melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Kejadian ini tentu tidak bisa dibaca sebagai dampak buruk gerakan antikorupsi yang dilancarkan KPK, apalagi jika hal itu mau dijadikan alasan untuk mempreteli kewenangan KPK.

Menyoal revisi UU KPK

Kalau revisi UU No.30/2002 tentang KPK yang menuai pro-kontra dicermati, tampak bahwa revisi itu sendiri menjadi bukti kemenangan tafsir hukum (yang dalam beberapa hal didukung tafsir ekonomi), atas tafsir politik. Sementara masyarakat sipil pendukung KPK dan anti-revisi gagal membangun kontra narasi.

KPK adalah anak kandung reformasi. Di titik ini, KPK menuai dukungan politik yang sangat kuat, tidak hanya di dalam parlemen (pada awal-awal kelahirannya) tapi lebih dari rakyat. Maka ketika ada upaya untuk mengganggu KPK, sontak rakyat dan elemen masyarakat sipil membelanya. Akan tetapi, dukungan ini mulai menunjukkan keretakan, setidak-tidaknya pada akhir masa jabatan pimpinan KPK jilid III, yang ujungnya adalah kriminalisasi Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Abraham Samad sendiri bahkan sempat dilaporkan oleh elemen LSM. Keduanya pun harus lengser sebelum masa jabatannya berakhir. Sampai di sini, dukungan politik kepada KPK tidak lagi bulat. Tafsir politik mulai goyah.

Akhir-akhir ini, mulai muncul pula tafsir-tafsir ekonomi yang tampaknya juga menggelayuti pemikiran kelompok yang pro revisi. Maka wajar jika muncul dugaan bahwa tindakan OTT yang gencar dilakukan oleh KPK berdampak tidak baik pada iklim perekonomian nasional. Pandangan ini selain sulit dibuktikan, lebih-lebih tidak memiliki pijakan teoretis yang kuat. Memang, beberapa ilmuan dalam tulisannya beberapa dasawarsa lalu menyebut korupsi sebagai minyak pelumas. Tapi pendapat itu kemudian dimentahkan oleh pendapat yang muncul kemudian yang diekstraksi dari penelitian yang dilakukan secara saksama. Dengan kata lain, korupsi justru merusak iklim perekonomian (investasi), bukan sebaliknya.

Bagaimana kedua tafsir ini hendak dibaca dalam kaitannya dengan revisi UU KPK beberapa hari lalu? Patut diduga bahwa tafsir ekonomi yang tak berdasar itu, turut dimanfaatkan dalam membangun alasan atau narasi oleh kelompok pro revisi untuk meng-goal-kan revisi UU KPK.

Tafsir lainnya yang juga dapat dicermati di sini ialah tafsir hukum. Ingin dikatakan, bahwa kasus korupsi yang berproses di pangadilan adalah medan pertarungan di antara para ahli hukum. Ahli hukumlah (baca: jaksa KPK) yang melakukan penuntutan terhadap pihak yang disangkakan melakukan korupsi. Mereka ini akan berhadapan dengan ahli hukum lainnya (baca: pengacara) yang melakukan pembelaan hukum terhadap tersangka.

Menariknya, tafsir hukum ini membonceng di atas supremasi hukum yang menyataka bahwa Indonesia adalah negara hukum (UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), yang dalam beberapa hal tampaknya didukung oleh tafsir ekonomi, sebagaimana telah disinggung di atas. Tafsir hukum juga digunakan untuk menempatkan kelembagaan KPK di bawah Eksekutif, membentuk Dewan Pengawas, mengatur penyadapan, menjadikan pegawai KPK sebagai ASN, dan lain-lain. Adanya niat dari awal untuk menjinakkan KPK kemudian dikaitkan-kaitkan dengan, misalnya, investor asing yang katanya lebih memilih Vietnam ketimbang RI. Suatu pendapat yang masih harus dibuktikan kebenarannya.

Memperkuat KPK, Menjamah Ranah Hulu

Bangsa ini masih membutuhkan KPK dengan kinerja yang gencar dan tanpa pandang bulu dalam melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi. Ini salah satu aspek penguatan KPK. Aspek lainnya ialah mulai mengarahkan KPK agar menambah energinya untuk memaksimalkan fungsi pencegahan. Berangkat dari aspek pencegahan ini, maka dengan sendirinya KPK mau tidak mau akan ambil bagian dalam upaya membenahi SDM dalam berbagai dimensinya. Hal yang paling krusial di sini adalah moralitas itu tadi. Artinya, KPK mesti menjamah ranah hulu (upstream) dengan intensitas dan energi berlipat-lipat daripada yang selama ini dilakukannya. Tentu saja tanpa mengabaikan ranah hilir (down stream), dalam hal ini penindakan. Itulah mengapa saya mendambakan sebuah KPK yang melakukan pembenahan manusia, manusia yang sudah mengalami dekadensi moral, krisis moralitas. Mengapa? Sistem apa pun yang kita buat dan terapkan, tidak akan efektif kalau moralitas manusianya tidak dibenahi. Dan sudah barang tentu ini membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Kritik saya terhadap politik pemberantasan korupsi saat ini adalah perhatian terlalu difokuskan pada penanganan ranah hilir, sementara ranah hulu kurang disentuh. Akibatnya, penindakan yang gencar dilakukan oleh KPK tidak juga menimbulkan efek jera, karena moral manusianya sudah runtuh. Jika dianalogikan sebuah pohon, dipangkas di utara akan muncul di selatan, dipangkas di barat sesaat kemudian muncul lagi di timur, begitu seterusnya. Pemangkasan di sini adalah OTT yang dilakukan KPK.  

Saya harus katakan bahwa revisi UU KPK saat ini lebih potensial melemahkan KPK, ketimbang menguatkannya (seperti diklaim oleh kelompok pro revisi). Tapi KPK belum habis, tentu dengan catatan, KPK saatnya untuk mulai menjamah ranah hulu yang saya sebutkan di atas. Bila ini dilakukan, KPK akan tampil sebagai kekuatan inti membenahi moralitas. Tentu saja, sekali lagi, tanpa mengendurkan fungsi penindakan.

KPK Masa Depan

Menjamah ranah hulu inilah yang mau saya sebut sebagai tugas masa depan KPK, bagi KPK masa depan. Saya percaya bahwa lebih banyak publik yang mendukung penguatan KPK ketimbang yang menginginkan sebaliknya. Bila KPK mengambil tugas ini, maka KPK mau tidak mau harus hadir di setiap provinsi dengan membuka kantor perwakilan. Itu artinya, KPK akan hadir dalam misi internalisasi  nilai-nilai antikorupsi secara lebih intensif kepada segenap warga bangsa di seluruh daerah, secara simultan. Tentu banyak hal yang harus disiapkan agar KPK benar-benar siap mengemban misi suci ini. Dalam rangka itulah, mau tidak mau KPK lagi-lagi harus diperkuat, misal melalui penguatan kewenangan, SDM, teknologi, anggaran dan lain-lain.

Sebagai penutup tulisan ini, saya ingin mengatakan bahwa dalam rangka pelaksanaa tugas maha besar itu, mungkin perlu dipikirkan untuk mengubah nomenklatur KPK menjadi KPPK: Komisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.(pso)

 

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

FOLLOW US

Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja