BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI
Waktu Pembebasan Bersyarat Ahok dan Jadwal Pendaftaran Capres

Yang dimaksud dengan “pembebasan bersyarat” adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf k UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembebasan Bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pembebasan Bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak (untuk anak/berusia 12 tahun dan belum berumur 18 tahun; tidak disebut dengan narapidana) ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pembebasan Bersyarat harus bermanfaat bagi Narapidana dan Anak serta Keluarganya dan diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam kasus Ahok menjadi hak yang bersangkutan untuk mengajukan pembebasan bersyarat atau tidak jika telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut. Atau ada pertimbangan lain karena pada tanggal 4 sampai 10 Agustus 2018 adalah masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, karena ada kekhawatiran isu penistaan agama akan muncul kembali dalam memori massa rakyat. Tentu Ahok dan penasehat hukumnya yang paling mengetahui tentang diajukan atau tidaknya pembebasan bersyarat. Toh, juga tidak harus serta merta tepat di masa dua pertiga setelah menjalani hukuman. Boleh jadi akan diajukan oleh Ahok bersamaan dengan mendapat remisi 17 Agustus atau di waktu Natal karena mendapat remisi hari keagamaan atau pada waktu-waktu yang dianggap tepat oleh yang bersangkutan. Bisa juga memang akan menunggu habisnya masa tahanan pada Mei 2019 yang kebetulan telah berakhirnya pemungutan suara pilpres pada bulan April 2019 (jika tidak ada perubahan jadwal).

Permasalahan yang serius dalam pelaksanaan pidana kasus Ahok adalah ditempatkannya yang bersangkutan di dalam rumah tahanan, padahal telah diputus oleh pengadilan dengan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Seharusnya yang bersangkutan di tempatkan dalam lembaga pemasyarakatan. Jika karena alasan keamanan seharusnya Ahok di tempatkan di lembaga pemasyarakatan yang berkeamanan tinggi (maximum security). Atau untuk kebaikan yang bersangkutan dan keluarganya dapat di tempatkan di lembaga pemasyarakatan di Bangka Belitung. (cmk)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF