BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Ketua Badan Bantuan Hukum PA GMNI
Warisan Dosa orde baru

Orde Baru merupakan istilah yang dipakai Soeharto untuk membedakan pemerintahannya dengan  pemerintah sebelumnya atau Orde Lama.

Orde Lama dinilai terlalu memberi ruang kepada hiruk pikuk politik sehingga pemerintahan menjadi tidak stabil dan pembangunan tidak berjalan secara efektif, sehingga ketika berkuasa Soeharto melakukan penyederhanaan partai serta floating mass agar kehidupan politik menjadi lebih tenang. Saat berkuasa hampir semua istrumen politik dalam kontrolnya.

Dengan Golkar sebagai legitimasi politik serta di-backup oleh militer yang solid, kekuasaan Soeharto berjalan begitu efektif dan ditakuti.  Sàat itu pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan relatif baik, rata-rata 7,7 persen dengan tingkat inflasi di bawah 2 digit.

Saat Soeharto berkuasa hampir semua istrumen politik dalam kontrolnya. Negara demokrasi tetapi  tidak demokratis, kebebasan berpendapat dibatasi, kritik terhadap  pemerintah dianggap anti pembangunan, anti pancasila bahkan kritik keras bisa dituduh merongrong kewibawaan negara atau subversib. 

Perilaku politik ordebaru yang tidak demokratis itulah yang menjadi cikal bakal terjadinya abuse of power, seperti pelanggaran HAM, korupsi, kolusi dan nepotisme dan sebagainya. 

Dengan tumbangnya Soeharto Mei 1998, maka sejak itulah Orde Baru dianggap berakhir, digantikan dengan Orde Reformasi dimana hal yang berbau Orde Baru disingkirkan.  Kritik terhadap Orde Baru diakomodir dalam amandemen UUD45 dan UU yang bercitarasa reformasi. Seperti pembatasan masa presiden, otonomi daerah, TNI back to basic, kebebasan pers, perlindungan HAM dan lain lain. Yang intinya negara harus menjamin hak-hak politik rakyat melakukan  kontrol terhadap pemerintah, sehingga perilaku Orde Baru tidak lagu terulang.

Terkait dengan PSI yang mengangkat kembali isu tentang bahayanya Orde Baru dalam kontek sejarah tentu boleh boleh saja. Sama dengan sejarah penjajahan, karena kita sudah merdeka tentu nilai-nilai kemerdekaan dan  kepahlawan para  pejuang yang lebih ditonjolkan ketimbang membangun kebencian kepada Belanda dan Jepang. 

Dalam kontek kekinian sentimen anti orde baru  yang diusung PSI  secara politik sudah tidak update, Orde Baru sudah tumbang 20 tahun lalu. Momentum itu sudah diklaim milik Angkatan 98. Orde Baru sebagai sebuah sistem sudah dikoreksi dengan Amandemen UUD45. Oleh karena itu partai manapun wajib mengingatkan pemerintahan saat ini untuk tetap menjalankan amanat reformasi secara benar, dan khususnya tidak meniru perilaku otoriter Orde Baru.

Jika yang disasar oleh PSI adalah para mantan pendukung (kroni-kroni) rezim Orde Baru agar tidak mendapat tempat dalam penyelengaràn negara, maka ada kesulitan kita dalam menarik garis demarkasinya. Bisa dikatakan hampir sebagian besar  tokoh-tokoh politik yang berkibar saat ini baik di pemeritahan, maupun oposisi mempunyai sejarah manis dengan Orde Baru. Terutama militer dan PNS yang saat itu menganut asas monoloyalitas terhadap pemerintah.

Keberatan Partai Berkarya terhadap PSI secara emosional tentu beralasan, karena Ketumnya merupakan anak dari penguasa Orde Baru. Dan apa yang dilakukan PSI yang notabene "anak kemaren sore" dianggap sekedar mencari panggung politik dengan mengorek-ngorek luka lama yang  sudah mulai mengering. Selama 20 tahun keluarga Cendana menerima cacian, hujatan atas dosa politik ordebaru. Kni nampaknya mereka mulai berani menampilkan diri di pentas politik.  Mau tak mau dosa politik Orde Baru adalah warisan yang harus mereka pikul.  Mampukah mereka mengikuti langkah Megawati anak sukarno? Wallahualam. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!