Ahmad Hanafi
Penalar
news
Direktur Eksekutif Indonesian Parliamentay Center
Opini ( 13 )
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Ketika Parpol Berebut Kursi Ketua MPR

Watyutink.com - Nyaris semua partai politik berebut kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024. Masing-masing parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf... - 23 Juli 2019

OPINI (4)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Pansus Pemilu 2019, Upaya Benahi Pemilu Menyeluruh?

Watyutink.com - Wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) Pemilu 2019 terus bergulir. Sebagian fraksi di DPR RI sepakat pansus ini dibentuk. Tapi sebagian fraksi menolak... - 11 Mei 2019

OPINI (3)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Legislator Belum Lapor Harta Kekayaan, Ada Apa?

Watyutink.com - Kritik publik terhadap DPR seolah tak ada habisnya. Kali ini gara-gara sebagian besar anggota legislatif belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelen... - 01 Februari 2019

OPINI (2)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

DPRD Kota Malang Bikin Malang

Nasib DPRD Kota Malang sungguh malang. Nyaris seluruh legislatornya terjerat kasus korupsi. Senin (3/9/2018), KPK menetapkan 22 anggota DPRD sebagai tersangka kasus dugaan suap pengesahan... - 04 September 2018

OPINI (5)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

73 Tahun Merdeka, Musyawarah-Mufakat Terpinggirkan

Di usia 73 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, musyawarah-mufakat tampaknya sudah mulai terpinggirkan dalam kehidupan bernegara. Padahal itu merupakan ajaran leluhur dalam menjalankan m... - 15 Agustus 2018

OPINI (3)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Pasca Putusan MK: OSO Memaki, MK Layangkan Somasi

Oesman Sapta Odang alias OSO menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) ‘goblok’. MK merasa keberatan. Selasa (31/7/2018), MK melayangkan surat keberatan kepada Ketua Dewan Perwakilan ... - 01 Agustus 2018

OPINI (4)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Kini, Parpol Dilarang ‘Sabotase’ DPD

Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pengurus partai politik mendaftar jadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 menyatakan bahwa frasa “pekerj... - 26 Juli 2018

OPINI (2)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Caleg Berintegritas Sebatas Harapan?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi membuka pendaftaran bakal calon legislatif (caleg) Pemilu 2019 pada 4-17 Juli 2018. Kemudian, KPU melakukan tahapan di antaranya verifikasi kelengkapan a... - 04 Juli 2018

OPINI (4)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Norma UU MD3 Dibatalkan, DPR Tak Pahami Konstitusi?

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali membatalkan sejumlah norma dalam undang-undang. Kamis (28/6/2018), MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, D... - 02 Juli 2018

OPINI (3)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Eks Koruptor Nyaleg? No..! Yes..! No..!

Sudah dua bulan polemik larangan eks narapidana (napi) korupsi nyaleg tak kunjung usai. Pro-kontra terjadi di antara para penyelenggara negara. Selasa (29/5), Presiden Jokowi pun angkat s... - 30 Mei 2018

OPINI (5)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Bagi Sembako: Antara Mengerek Citra vs Rusaknya Tata Kelola Anggaran

Presiden Jokowi kembali dihantam isu sembako. Kali ini soal pengadaan tas sembako bantuan presiden senilai Rp3 miliar dipergunjingkan publik.

OPINI (4)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Kaji Ulang Pilkada Langsung = Semangat Orde Baru (?)

Menteri Dalam Negeri melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan DPR pada Jumat (06/04/18), salah satunya membahas evaluasi pelaksanaan pilkada langsung. Pemerintah dan DPR pun sepakat a... - 09 April 2018

OPINI (4)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

KPU (Akan) Larang Mantan Napi Kasus Korupsi Nyaleg

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merumuskan larangan mantan narapidana (napi) kasus korupsi mendaftar calon legislatif (caleg) dalam Rancangan Peraturan KPU (PKPU). Elite Senayan menudin... - 05 April 2018

OPINI (5)
search
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

FOLLOW US

Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!             Perekonomian Dunia Masih Dihantui Ketegangan dan Ketidakpastian             Revisi Aturan-aturan yang Tidak Pro Kepada Nelayan!             Kebijakan KKP yang Baru Harus Didukung             Figur Menjadi Penting untuk Melaksanakan Dua Peran BUMN             Restrukturisasi, Reorganisasi untuk Efisiensi dan Efektivitas BUMN             Kembalikan Proses Pemilihan Pejabat BUMN kepada Spirit Reformasi             Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong