M. Akhyar Adnan, Prof., Ph.D., M.B.A., Ak.,C.A.
Penalar
news
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY/ Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Opini ( 4 )
Alternative title

linkSelengkapnya

Ekonomika

Mempertanyakan 'Zakat Profesi'

Anda sudah mengenal Zakat Profesi? Jenis zakat ini tengah menjadi perbincangan seiring dengan munculnya niat pemerintah, melalui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, akan memberlakukan z... - 08 Februari 2018

OPINI (9)
Alternative title

linkSelengkapnya

Ekonomika

Pajak (PPN) Haji dan Umroh ke Tanah Suci, Apa Kabar Dana Haji?

Pada 1 Januari 2018 Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menerbitkan aturan baru tentang penerapan pajak (PPN) bagi sejumlah barang dan jasa seperti makanan, pakaian,barang elektronik dan bensi... - 09 Januari 2018

OPINI (2)
Alternative title

linkSelengkapnya

Ekonomika

Perburuan Pajak Google: Anti klimaks!

Menyandang nama besar,  bukan berarti bisa seenaknya di Negara orang. Google, perusahaan mesin pencari (search engine) internasional yang beroperasi di Indonesia sejak 2011,... - 03 Desember 2017

OPINI (5)
Alternative title

linkSelengkapnya

Ekonomika

Zakat Harta Jadi Andalan Baru?

Zakat  bisa dikelola profesional, seperti pajak. Dana zakat, hemat Menteri Keuangan Sri Mulyani, bisa dijadikan salah satu potensi keuangan pengentas kemiskinan, bahkan pengurang ket... - 25 Agustus 2017

OPINI (3)
search
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Stabilitas Sangat Berdampak Pada Ekonomi             Tarik Investasi Tak Cukup Benahi Regulasi             Tidak Bijak Membandingkan Negara Lain             Semangat Reformasi Perpajakan             People Power and Power of Love             Polisi Tak Boleh Berpolitik             Laksanakan Reformasi Perpajakan Secara Konsekuen             Tunjukkan Sikap Politik yang Matang             Menagih Janji Deregulasi dan Perbaikan Infrastruktur Investasi             Perlu Inventarisasi Perundangan dan Peraturan