Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di republik ini. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Termasuk dalam soal ekonomi. Kalimat ini sangat klise, . Faktanya, itu hanya ada di mimbar pidato pejabat.
Kenyataannya sistem ekonomi kita sehari hari itu jatuh ke tangan segelintir elit kaya konglomerat yang berkongkalikong dengan elit politik. Segelintir elit konglomerat dan politisilah yang riil berkuasa dalam soal ekonomi. Rakyat hanya jadi ornamen. Gambar tak berguna yang selalu jadi obyek dari keseluruhan praktek sistem ekonomi kita.
Faktanya, pengusaha kita 64 juta atau 99,6 persennya adalah ekonomi lemah korban rentenir harian. Pekerja kita isinya 90 persen adalah buruh informal dan outsourcing yang tak jelas nasibnya. Petani, petambak dan nelayan, peternak, perajin kita adalah kelas gurem. Hidup segan mati sungkan.
Parahnya lagi, kondisi di atas malah seringkali diglorifikasi, dibanggakan. Seakan kalau ekonomi rakyat itu ya memang harus mikro, kumuh, lemah, tak berdaya.
Kata daulat itu artinya berkuasa penuh. Kedaulatan rakyat ini juga padanan dari kata demokrasi. Jadi demokrasi ekonomi artinya sistem ekonomi daulat rakyat sebagaimana diperintahkan dalam Konstitusi.
Ekonomi daulat rakyat itu artinya gambarkan kekayaan dan pendapatanya menyebar adil dan merata. Tapi kenyataannya, kekayaan kita itu menumpuk pada segelintir orang.
Empat keluarga kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat miskin Indonesia ( Oxfarm, 2020). Ketimpangan kekayaan kita juga sudah sangat parah, yaitu 0,77 dalam skala rasio gini kekayaan. Dari 82 persen orang dewasa hanya punya kekayaan di bawah 150 juta. Rata rata dunia 58 persen. Mereka yang punya kekayaan di atas 1,5 milyard hanya 1,1 persen dari total orang dewasa kita. Rata rata dunia 10,6 persen (Suissie Credit, 2020).
Padahal kita tahu, kekayaan dan penguasaan atas kekayaan itulah sumber dari kreasi pendapatan. Sehingga yang terjadi adalah segelintir elit kaya dan politisi itu semakin kaya raya dan rakyat banyak semakin miskin papa.
Kedaulatan rakyat telah mereka sabotase. Mereka bahkan masuk menjadi anggota legislatif dan eksekutif. Separuh lebih anggota parlemen kita adalah pengusaha kaya. Eksekutif kita isinya juga sama, dan kalaupun bukan dari kelompok elit kaya berperangai sebagai agen kepentingan mereka.
