• Rabu, 10 Agustus 2022

Presidential Threshold, Mahkamah Konstitusi dan Revolusi (Mental)

- Sabtu, 1 Januari 2022 | 18:30 WIB
Ilustasi/ Net
Ilustasi/ Net

Partai Politik melalui perwakilannnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat Indonesia berpotensi menjadi negara gagal, membuat Indonesia dikuasai para oligarki, membuat Indonesia menjadi negara tirani. Di mana ekonomi dan hukum dikuasai para penguasa oligarki tirani.

DPR membuat Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) yang berimplikasi Indonesia ‘for Sale’, dengan cara memanipulasi proses pemilihan presiden dan menetapkan Presidential Threshold 20 persen. Artinya, Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan jumlah suara minimal 20 persen dari jumlah kursi di DPR. 

Dengan demikian, akan terbentuk kartel politik (baca: koalisi) oligarki yang akan menguasai ekonomi Indonesia. Karena kartel politik hanya menyisakan dua calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keduanya adalah pilihan oligarki. Alias Presiden jadi-jadian, atau Presiden boneka. 

Rakyat muak. Rakyat marah. Karena dijadikan komoditas politik untuk Indonesia ‘for Sale’, untuk kekayaan oligarki. 

Sekelompok rakyat sudah beberapa kali mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Tetapi kandas. Dalam salah satu putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Presidential Threshold …… “adalah konstitusional karena ketentuan ini dibutuhkan untuk memberi kepastian dukungan parlemen terhadap presiden sebagai salah satu syarat stabilitas kinerja presiden. PT berfungsi untuk memperkuat sistem presidensial.” 

Sepertinya MK sudah keluar dari wewenangnya sebagai Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai pelaksana uji materi UU Pemilu terkait Presidential Threshold sebesar 20 persen terhadap UUD. Alasannya sebagai berikut.

Pertama, MK hanya diminta uji materi apakah Presidential Threshold 20 persen melanggar pasal 6A ayat (2) UUD, yang berbunyi: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” 

Dalam konteks ini, terkesan Presidential Threshold 20 persen melanggar Pasal 6A ayat 2 UUD tersebut. Tetapi, putusan MK tidak berdasarkan uji materi dengan UUD. Melainkan berdasarkan pendapat dan opini subjektif yang tidak berpatokan pada UUD. Sehingga putusan MK melanggar Konstitusi itu sendiri. seperti dijelaskan berikut ini. 

Kedua, MK tidak dimintai pendapatnya bagaimana memperkuat sistem presidensial. Atau, pasal mana di dalam UUD yang mengatakan bahwa Presidential Threshold 20 persen bisa dan wajib untuk memperkuat sistem presidensial? 

Halaman:

Editor: Admin

Terkini

Pertumbuhan Negeri Khayal dan Ilusi Deflator

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 13:30 WIB

Tambang Kehancuran

Jumat, 11 Februari 2022 | 07:00 WIB

BRI Kendari Kucurkan KUR Usaha Ikan Asap

Rabu, 9 Februari 2022 | 18:15 WIB

Siapa Pasangan Ideal Anies?

Rabu, 9 Februari 2022 | 10:30 WIB

Dari Demokrasi Elite ke Demokrasi Akar Rumput

Senin, 7 Februari 2022 | 17:35 WIB

Berebut Anies Baswedan

Kamis, 3 Februari 2022 | 11:10 WIB

Terlempar Dari PBNU, Akankah Suara PKB Gembos?

Rabu, 2 Februari 2022 | 09:30 WIB

Anies Menguat, Semua Merapat

Senin, 31 Januari 2022 | 21:00 WIB

Indonesia Akan Dikepung Relawan Anies

Kamis, 27 Januari 2022 | 13:10 WIB

Mampukah PKS Menjadi Partai Papan Atas?

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:05 WIB

Spiderman dan Lapang Merdeka Kota Sukabumi

Senin, 24 Januari 2022 | 13:45 WIB

Gravitasi Versus Gratifikasi

Senin, 24 Januari 2022 | 10:15 WIB

Manuver Cawapres Tak Kalah Gesit Dengan Capres

Selasa, 18 Januari 2022 | 09:15 WIB

Prabowo Gagal Nyapres, Gerindra Nyungsep

Senin, 17 Januari 2022 | 10:15 WIB
X