• Rabu, 10 Agustus 2022

Bahaya Hoax dan Perlunya Tindakan Hukum

- Kamis, 6 Januari 2022 | 15:30 WIB
Ilustrasi/ Net
Ilustrasi/ Net

Sebelum membahas bahaya hoax (bohong atau kebohongan) dalam suatu sistem sosial (negara), perlu diurai pemadanan kata “berita” dengan kata “hoax,” dan kata “informasi” dengan kata “hoax”, untuk melihat makna pemasangan kata tersebut. Hal ini penting agar terjadi pemahaman yang tepat di ruang publik. Selama ini terjadi pemasangan kata tersebut terus menerus sehingga seolah diterima sebagai benar pula.

Wacana tentang hoax (berbohong) mengemuka lagi di ruang publik di ujung awal tahun baru 2022 ini dengan menyertakan diksi “berita hoax” dan “informasi hoax”. Pemakaian kata “berita” di depan kata  “hoax” (bohong) sebagai kebiasaan yang kurang tepat. Bila merujuk pada berbagai definisi, berita (news) itu pasti berdasarkan fakta, data, bukti yang telah melalui proses check and recheck yang ketat. Jadi, berita itu bukan hoax. Berita, ya berita. Hoax, ya hoax. Dengan demikian, berita berada di posisi berseberangan dengan hoax.

Sedangkan informasi dapat didefinisikan sebagai suatu yang dapat mengurangi ketidakpastian. Karena itu, informasi berbasis fakta, atau kejadian, atau peristiwa (benar terjadi). Jadi, hoax itu berbeda dengan informasi. Informasi, ya informasi. Hoax, ya hoax. Dengan demikian, informasi berada di kutub yang berbeda dengan hoax.

Sebagai kebalikan dari berita atau informasi, hoax sangat berbahaya dalam suatu tatanan sosial berbangsa dan bernegara. Hoax merupakan kejahatan luar biasa yang dapat menjadi peletup konflik dan perpecahan sosial, utamanya benturan horizontal antara satu dengan yang lain di tengah masyarakat. Bisa saja satu negara terpecah-pecah karena menyebarnya hoax secara masif dan tak terkendali. Karena itu, daya rusak hoax lebih dahsyat dari perbuatan korupsi. Kenapa? Perilaku korupsi itu mengerogoti ABPN. Artinya yang dirusak materi (barang) dan atau uang. Tapi, hoax merusak peta kongisi dan persepsi orang perorangan yang pada gilirananya membentuk opini publik yang destruktif. Kalau terjadi opini publik destruktif, bisa memicu konflik horizontal yang relatif lebih sulit dikendalikan dibanding konflik sosial vertikal.

Realitas sosial menunjukkan, acap kali hoax mempertajam perbedaaan dan menimbulkan ekslusivitas yang semakin menganga (gaping) antar kelompok satu dengan yang lain di tengah masyarakat. Pada gilirannya hoax sangat berpotensi mengganggu, mengubah atau mengganti ideologi suatu negara. Karena itu, semua komponen bangsa harus bersama-sama melawan hoax, baik hoax yang dinarasikan secara explisit maupun yang implisit. 

Sejumlah teori komunikasi mampu menjelaskan proses terjadinya dan risiko hoax dalam suatu negara yang diwacanakan (masif) di tengah masyarakat. Salah satunya, Teori Konstruksi Sosial. Dalam teori ini diuraikan, realitas sosial merupakan hasil bentukan (produk konstruksi). Realitas damai atau realitas konflik dalam suatu kelompok sosial (negara) merupakan produk dari konstruksi sosial yang bersangkutan melalui tiga tahap, yaitu: (1) tindakan ekternalisasi dengan mencurahkan pikiran, pendapat dan gagasan ke ruang publik; kemudian (2) menimbulkan ojektivasi sebagai hasil kesepakatan atau  “kebenaran” dan menjadi rujukan berperilaku: (3) selanjutnya dilakukan internalisasi terus menerus. Kembali ke tahap satu, dan seterusnya bergulir. 

Hal yang sama dengan terbentuknya ideologi atau anti indeologi tertentu, merupakan hasil konstruksi proses interaksi komunikasi sosial, baik dalam bentuk kompromi atau pertentangan (konflik). Karena itu, ideologi suatu negara bisa mendapat penguatan, atau pelemahan yang diteruskan dengan upaya penghancuran ideologi melalui proses sosial yang terjadi, kemudian membentuk ideologi baru degan interaksi komunikasi pola baru. 

Karena itu, semua anak bangsa, suku bangsa, dan kepercayaan yang ada di seluruh tanah air agar bersama-sama melawan segala bentuk hoax dengan mewacanakan secara masif, terstruktur dan sistematis melalui berbagai jenis dan semua media komunikasi tentang hakekat kebenaran berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Jika tidak, hoax berpotensi kuat menjadi ancaman sangat berbahaya terhadap kesatuan bangsa dan negara. Sebab, hoax mampu menjadi “senjata” menyerang peta kognisi publik yang bisa menimbulkan gerakan anti kebersamaan.

Oleh sebab itu, hoax sangat bertentangan dengan nilai demokrasi. Ketika ada pengaduan ke aparat penegak hukum tentang dugaan terjadinya lontaran pesan hoax di ruang publik yang disertai dengan bukti yang cukup, lalu diproses sesuai dengan hukum (UU), kemudian ada sementara orang berpandangan yang disebut sebagai “matinya demokrasi”. Pandangan ini justru menyesatkan demokrasi itu sendiri, atau tidak berbasis nilai-nilai demokrasi. Penegakan hukum, sebagai produk demokrasi melalui parlemen bersama pemerintah sebagai representasi seluruh rakyat, merupakan perwujudan demokrasi itu sendiri. Hanya di negara demokrasilah terjadi proses penegakan hukum. Dengan kata lain, hukum tegak hanya di negara demokrasi.

Halaman:

Editor: Admin

Terkini

Pertumbuhan Negeri Khayal dan Ilusi Deflator

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 13:30 WIB

Tambang Kehancuran

Jumat, 11 Februari 2022 | 07:00 WIB

BRI Kendari Kucurkan KUR Usaha Ikan Asap

Rabu, 9 Februari 2022 | 18:15 WIB

Siapa Pasangan Ideal Anies?

Rabu, 9 Februari 2022 | 10:30 WIB

Dari Demokrasi Elite ke Demokrasi Akar Rumput

Senin, 7 Februari 2022 | 17:35 WIB

Berebut Anies Baswedan

Kamis, 3 Februari 2022 | 11:10 WIB

Terlempar Dari PBNU, Akankah Suara PKB Gembos?

Rabu, 2 Februari 2022 | 09:30 WIB

Anies Menguat, Semua Merapat

Senin, 31 Januari 2022 | 21:00 WIB

Indonesia Akan Dikepung Relawan Anies

Kamis, 27 Januari 2022 | 13:10 WIB

Mampukah PKS Menjadi Partai Papan Atas?

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:05 WIB

Spiderman dan Lapang Merdeka Kota Sukabumi

Senin, 24 Januari 2022 | 13:45 WIB

Gravitasi Versus Gratifikasi

Senin, 24 Januari 2022 | 10:15 WIB

Manuver Cawapres Tak Kalah Gesit Dengan Capres

Selasa, 18 Januari 2022 | 09:15 WIB

Prabowo Gagal Nyapres, Gerindra Nyungsep

Senin, 17 Januari 2022 | 10:15 WIB
X