• Selasa, 5 Juli 2022

Penyesuaian Tarif KRL Jabodetabek Untuk Keadilan

- Minggu, 16 Januari 2022 | 19:50 WIB

Ramai polemik mengenai penyesuaian tarif KRL Jabodetabek setelah INSTRAN mengadakan Diskusi Publik “Pelayanan Baru Dan Paparan ATP/WTP Tarif KRL Jabodetabek pada 12 Januari 2022 secara virtual. Bila terdapat rencana kebijakan baru mengenai pentarifan produk apapun, ada yang setuju atau kontra adalah alami karena pengalaman dan pengetahuan masyarakat berbeda-beda. 

Ketika diskusi di atas ada pemaparan ATP/WTP (ability to pay)/(willingness to pay) atau kemampuan bayar/kemauan bayar pengguna KRL Jabodetabek terbaru. Ada 3 pemapar yakni: DJKA, YLKI dan Puslitbang Perhubungan.  Mereka semua telah melakukan survei kepada pelanggan KRL Jabodetabek di tahun 2021. Semua pemapar merekomendasikan adanya penyesuaian tarif karena berdasar atas data-data primer dari pengguna langsung. Rekomendasinya adalah kenaikan Rp2.000 untuk 25 km awal, jadi tarif menjadi Rp5.000 dari eksisting sebelumnya Rp3.000. Kemudian untuk tiap 10 km selanjutnya tetap Rp1.000. Khusus pemapar dari DJKA mengusulkan penyesuaian tarif tersebut dimulai per 1 April 2022. 

Paparan ATP/WTP tesebut memang baiknya harus diterima secara rasional bukan semata emosional. Adanya wacana mengenai penyesuaian tarif itu karena tarif KRL sejak 2016 belum pernah mengalami penyesuaian. Apabila penyesuaian tarif Rp2.000 disetujui, maka Pemerintah tidak perlu memberikan PSO Rp2.000 per penumpang dan standar kualitas layanan KCI tidak akan mengalami penurunan. Pemerintah masih subsidi PSO Rp1.250 / pnp karena biaya produksi (biop) PT KCI Rp6.250 / pnp, sedangkan penumpang (pnp) membayar cash tapping awal Rp5.000, dan untuk tiap 10 km berikutnya biop KCI Rp2.500, bila penumpang membayar Rp1.000 / 10 km berikutnya, maka subdisi PSO masih Rp1.500 dari pemerintah. 

Memang lebih baik sisa subsidi PSO dari Jabodetabek diberikan kepada daerah yang lebih membutuhkan pelayanan transportasi publik. Apalagi dana PSO yang berasal dari APBN sangat terbatas untuk pemulihan kondisi perekononomian nasional selama pandemic covid-19. Jumlah total subsidi PSO untuk penumpang KRL Jabodetabek adalah paling banyak dibandingkan dari daerah lain.  Persentase PSO KRL Jabodetabek tersebut berkisar 55-58 % dari total PSO KA di Sumatera dan Jawa. Memang penumpang komuter Jabodetabek secara kuantitas adalah terbanyak, namun pendapatan perekonomian masyarakatnya jauh lebih tinggi dibanding dengan daerah lain di Jawa dan Sumatera.

Salah satu item perhitungan penetapan tarif KA ekonomi oleh pemerintah adalah berbasis upah karyawan. Upah minimal regional (UMR) atau upah aglomerasi dan bila secara umum adalah upah minimum provinsi (UMP) sebagai dasar perhitungan kemampuan bayar tarif KA. Kemauan bayar tarif pengguna KA adalah ekuivalen dengan kualitas pelayanan KA itu sendiri. Sedangkan KA yang disubsidi dinamakan KA kelas ekonomi yang pentarifannya tersebut ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan tarif KA tersebut disubsidi oleh pemerintah dengan skema PSO. Selisih antara biaya produksi operator KA dan penetapan tarif pemerintah sebagai PSO.

Sebagai ilustrasi UMP 2021, Provinsi yang dilalui oleh kereta api: (1) Sumatera Utara: Rp2.499.423; (2) Sumatera Barat: Rp2.484.041; (3) Sumatera Selatan: Rp3.043.111; (4) Lampung: Rp 2.432.001; (5) DKI Jakarta: Rp4.416.186; (6) Jawa Barat: Rp1.810.351; (7) Jawa Tengah: 1.798.979; (8) Jawa Timur: Rp1.868.777 ; (9) D.I. Yogyakarta: Rp1.765.000; dan (9) Banten: Rp2.460.996. Dari angka UMP tersebut Provinsi DKI Jakarta tertinggi dan DIY terendah.

Kalau dilihat dari kondisi UMP tersebut memang tidaklah adil apabila DKI dengan UMP tertinggi namun porsi PSO juga tertinggi dari daerah UMP yang lebih rendah. Kondisi tersebut dapat dicek tarif KRL eksisting di KRL Jogyakarta-Solo bertarif Rp8.000 tarif flat ( jauh-dekat tarif sama), sedangkan di Jabodetabek 25 km bertarif Rp3.000. Bila Solo – Yogyakarta berjarak 60 km kita gunakan tarif KRL Jabodetabek maka tarifnya hanya Rp7.000 bukan Rp8.000. Demikian halnya tarif Yogya - Klaten bertarif Rp8.000, bila menggunakan formulasi tarif KRL Jabodetabek hanya dikenakan Rp3.000, tentunya perbedaanya sangat jauh.  

Dengan adanya penyesuaian tarif di KRL Jabodetabek, paling tidak akan mendekati tarif keadilan dengan daerah lain dengan pelayanan moda KRL yang sama. Kita akui biaya transportasi first mile dan last mile di Jabodetabek sangat mahal daripada tarif KRL itu sendiri. Tarif parkir stasiun di Jabodetabek Rp5.000 – 6.000 untuk motor sedangkan Rp9.000 – 20.000 untuk mobil, sangat kontras dengan tarif KRL yang hanya Rp3.000. Jadi biaya KRL Rp 3.000 tersebut bila dibandingkan oleh biaya parkir pengguna KRL di stasiun-stasiun masih lebih murah. Belanja transportasi harian tersebut belum dibandingkan dengan pengguna paratransit ojek online di stasuin KRL, yang tentunya tarifnya akan mahal lagi bila dibandingkan dengan tarif KRL. 

Bila dibandingkan dengan dengan angkutan massal berbasis rel ke negeri tetangga, tarif KRL kita masih termurah Rp3.000. Di negara lain bila dirupiahkan; MTR Bangkok Metro Rp15.851, Singapore MRT Rp8.043, India Delhi/Mumbai/Chenai Metro Rp7.225, India Kolkota Metro Rp3.612, Taipei MRT Rp4.186, Hongkong MTR Rp5.638 dan negara lainnya berdasarkan konversi Bank Dunia tahun 2019. Dibandingkan dengan di dalam negeripun tarif KRL masih termurah, MRT Jakarta ( Lebak bulus – HI ) untuk 16 km Rp14.000 dan KRL (Jakarta – Bogor ) untuk 50 km Rp7.000 dan tarif Trans Jakarta Rp3.500, masih lebih murah KRL Rp3.000 untuk 25 km. 

Halaman:

Editor: Admin

Terkini

Tambang Kehancuran

Jumat, 11 Februari 2022 | 07:00 WIB

BRI Kendari Kucurkan KUR Usaha Ikan Asap

Rabu, 9 Februari 2022 | 18:15 WIB

Siapa Pasangan Ideal Anies?

Rabu, 9 Februari 2022 | 10:30 WIB

Dari Demokrasi Elite ke Demokrasi Akar Rumput

Senin, 7 Februari 2022 | 17:35 WIB

Berebut Anies Baswedan

Kamis, 3 Februari 2022 | 11:10 WIB

Terlempar Dari PBNU, Akankah Suara PKB Gembos?

Rabu, 2 Februari 2022 | 09:30 WIB

Anies Menguat, Semua Merapat

Senin, 31 Januari 2022 | 21:00 WIB

Indonesia Akan Dikepung Relawan Anies

Kamis, 27 Januari 2022 | 13:10 WIB

Mampukah PKS Menjadi Partai Papan Atas?

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:05 WIB

Spiderman dan Lapang Merdeka Kota Sukabumi

Senin, 24 Januari 2022 | 13:45 WIB

Gravitasi Versus Gratifikasi

Senin, 24 Januari 2022 | 10:15 WIB

Manuver Cawapres Tak Kalah Gesit Dengan Capres

Selasa, 18 Januari 2022 | 09:15 WIB

Prabowo Gagal Nyapres, Gerindra Nyungsep

Senin, 17 Januari 2022 | 10:15 WIB

Penyesuaian Tarif KRL Jabodetabek Untuk Keadilan

Minggu, 16 Januari 2022 | 19:50 WIB

Terima Kasih Presiden Jokowi

Sabtu, 15 Januari 2022 | 10:00 WIB

Merawat dan Meruwat Alun-Alun Kota Sukabumi

Kamis, 13 Januari 2022 | 13:20 WIB

Sasaran PSI Bukan Anies, Tapi Konstituen PDIP

Senin, 10 Januari 2022 | 11:30 WIB

Anies Paling Berpeluang Jadi Presiden 2024-2029

Sabtu, 8 Januari 2022 | 10:00 WIB
X