• Selasa, 5 Juli 2022

Dari Demokrasi Elite ke Demokrasi Akar Rumput

- Senin, 7 Februari 2022 | 17:35 WIB
Ilustrasi Demonstrasi, sumber gambar: Tempo
Ilustrasi Demonstrasi, sumber gambar: Tempo

Sejarah dan dinamika demokrasi di Indonesia telah dibahas oleh para sejarahwan dan para peneliti humaniora dalam berbagai buku sejarah, bahkan telah diajarkan dari mulai pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dari berbagai sumber rujukan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan, dinamika entah itu bersifat revolusi, reformasi, dan pergolakan telah membagi jenis demokrasi di negara ini pada dua tipe; demokrasi elite sebagai sebuah sistem yang dikendalikan oleh kelompok elitis dan demokrasi akar rumput di mana demokrasi secara samar seperti dikendalikan oleh pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini yaitu rakyat. 

Meskipun dalam pandangan Platon, demokrasi sebenarnya merupakan bentuk pemerintahan yang tidak terlalu baik jika dibandingkan dengan aristokrasi, walakin setelah Samuel Huntington meramalkan benturan peradaban terjadi di dunia saat ini, demokrasi tampak telah menjadi bentuk pemerintahan yang dianut oleh banyak negara di dunia. Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara demokrasi terbaik di dunia pasca-keruntuhan Orde Baru. Platon menempatkan demokrasi sebagai bentuk yang tidak terlalu baik memang wajar, sebagai seorang idealis, ia memiliki harapan dan cita-cita besar negara-negara di dunia ini dikendalikan oleh para cerdik pandai dan orang-orang baik. Bagi Platon, hanya ketika dikendalikan oleh orang-orang baiklah negara akan diliputi oleh potensi-potensi kebaikan. 

Mantra demokrasi tersurat pada ungkapan sakral dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sejak era kemerdekaan, semangat ini telah digelorakan oleh pemerintah Orde Lama dan tertuang bukan hanya pada Undang-Undang Dasar, juga dalam setiap tindak-tanduk pemerintah dan rakyat saat itu. Era keemasan demokrasi di masa Orde Lama terlihat pada penyelenggaraan Pemilu tahun 1955. Saat itu, rakyat dapat menyalurkan aspirasi politiknya melalui saluran-saluran politik dengan tanpa tekanan namun berdasarkan ideologi yang mereka yakini dapat membawa negara pada perubahan besar.  

Namun kontestasi demokrasi di masa Orde Lama hanya dalam hitungan tidak lebih dari lima tahun telah melahirkan apa yang disebut demokrasi elite, demokrasi yang dikendalikan oleh kaum elite entah itu oleh eksekutif atau legislatif. Demokrasi jenis ini menjadi latar belakang kelahiran demokrasi terpimpin, masa jabatan presiden sudah tidak lagi mengindahkan periodisasi dan lama menjabat. Istilah mentereng sebagai sebutan bagi pemimpin di era demokrasi terpimpin antara lain; paduka yang mulia, sebagai partisi yang membedakan rakyat sebagai kaum papa dengan mereka yang menduduki kursi-kursi eksekutif dan legislatif sebagai manusia mulia yang patut disanjung dipuja.  

Kekuatan demokrasi elite menjadi lebih kokoh di masa Orde Baru. Semua bidang kehidupan strategis benar-benar dikendalikan dengan asas sentralisasi. Daerah sebagai habitat rakyat semesta meskipun memiliki wakil-wakilnya di parlemen mengalami disfungsi sebagai rakyat yang semestinya. Suara sumbang dalam bentuk aspirasi, kemerdekaan berekspresi, dan kebebasan berpendapat dinyatakan subversif dan dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Pemerintah begitu mudah mengawasi dan memberi serta mengambil tindakan terhadap kegiatan-kegiatan kelompok akar rumput ketika tidak sejalan dengan cita-cita pemerintah. Lembaga-lembaga penyiaran dan pemberitaan diharuskan menawarkan informasi seragam terhadap peristiwa yang beragam. Saluran politik rakyat hanya berlaku satu kali dalam lima tahun. Rakyat tidak memiliki kewenangan memperbincangkan persoalan politis di warung-warung kopi karena kebebasan berserikat dan berkumpul dimarginalisasi hanya pada sektor perekonomian, itu pun harus berhadapan dengan aturan-aturan yang kurang populis. 

Dengan label Bapak Pembangunan, Soeharto memang telah berhasil membawa negara ini pada satu kondisi yang lebih stabil secara politis jika dibandingkan dengan masa Orde Lama yang dipenuhi oleh drama pergolakan dan pertikaian kelompok yang kasar dan begitu konkret dan tidak terselubung. Pertumbuhan ekonomi berkembang dari satu pelita ke pelita berikutnya. Keberhasilan ini dicirikan oleh kuatnya mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Nilai rupiah dalam pertukaran dan transaksi begitu kuat, bayangkan hanya dengan uang Rp.10,- saja seorang anak dapat membeli lima macam makanan di tahun 80-an. 

Orde Baru konsisten dalam membangun kekuatan bangsa dan tetap menempatkan diri berada di tampuk singgasana di atas dua kekuatan politik lainnya agama dan nasionalis. Kelompok komunis dijadikan musuh bersama meskipun laten dan tidak nampak namun secara telaten dikampanyekan sebagai perongrong nilai-nilai Pancasila. Tidak ada sedikitpun ruang gerak bagi masyarakat -kendati dilakukan dalam bingkai akademis- untuk memperbincangkan ideologi kiri. Dalam bentuk apapun ideologi kiri, sosialisme, dan komunisme merupakan perusak jati diri bangsa.   

Sebagai seorang penganut tradisi Jawa yang kuat, alih-alih memanifestasikan anasir kebudayaan daerah , Soeharto lebih mengedepankan sikap Jawa Sentris dalam banyak kebijakannya. Budaya-budaya daerah dijadikan bagian penting karena merupakan akar budaya bangsa hanya menyentuh beberapa unsur kebudayaan saja, misalnya kesenian dan bahasa. Aksara tradisional hanacaraka Jawa dijadikan salah satu topik dari mata ajar Bahasa Daerah. Memunculkan ide-ide dan unsur budaya lainnya dipandang dapat menjadi percikan disintegrasi bangsa. 

Demokrasi elite Orde Baru terlihat sangat kuat ketika pemerintahan dikendalikan oleh Soeharto bersama patron kliennya. Sumber daya bangsa dikuasai oleh siapapun yang memiliki akses pada kekuasaaan yang dikendalikan oleh militer . Lumrah terjadi, kekuasaan yang dikendalikan oleh militer cenderung mengedepankan stabilitas dan keamanan namun acap kali menyimpan duri dalam sekam yang dapat meletup pada suatu waktu .  

Halaman:

Editor: Admin

Terkini

Tambang Kehancuran

Jumat, 11 Februari 2022 | 07:00 WIB

BRI Kendari Kucurkan KUR Usaha Ikan Asap

Rabu, 9 Februari 2022 | 18:15 WIB

Siapa Pasangan Ideal Anies?

Rabu, 9 Februari 2022 | 10:30 WIB

Dari Demokrasi Elite ke Demokrasi Akar Rumput

Senin, 7 Februari 2022 | 17:35 WIB

Berebut Anies Baswedan

Kamis, 3 Februari 2022 | 11:10 WIB

Terlempar Dari PBNU, Akankah Suara PKB Gembos?

Rabu, 2 Februari 2022 | 09:30 WIB

Anies Menguat, Semua Merapat

Senin, 31 Januari 2022 | 21:00 WIB

Indonesia Akan Dikepung Relawan Anies

Kamis, 27 Januari 2022 | 13:10 WIB

Mampukah PKS Menjadi Partai Papan Atas?

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:05 WIB

Spiderman dan Lapang Merdeka Kota Sukabumi

Senin, 24 Januari 2022 | 13:45 WIB

Gravitasi Versus Gratifikasi

Senin, 24 Januari 2022 | 10:15 WIB

Manuver Cawapres Tak Kalah Gesit Dengan Capres

Selasa, 18 Januari 2022 | 09:15 WIB

Prabowo Gagal Nyapres, Gerindra Nyungsep

Senin, 17 Januari 2022 | 10:15 WIB

Penyesuaian Tarif KRL Jabodetabek Untuk Keadilan

Minggu, 16 Januari 2022 | 19:50 WIB

Terima Kasih Presiden Jokowi

Sabtu, 15 Januari 2022 | 10:00 WIB

Merawat dan Meruwat Alun-Alun Kota Sukabumi

Kamis, 13 Januari 2022 | 13:20 WIB

Sasaran PSI Bukan Anies, Tapi Konstituen PDIP

Senin, 10 Januari 2022 | 11:30 WIB

Anies Paling Berpeluang Jadi Presiden 2024-2029

Sabtu, 8 Januari 2022 | 10:00 WIB
X