• Jumat, 7 Oktober 2022

Potensi Merugikan Keuangan Negara, DPR dan Aparat Hukum Wajib Investigasi Cost Overrun Kereta Cepat

- Rabu, 10 Agustus 2022 | 11:30 WIB
DPR didesak bentuk Pansus Kereta Cepat (kcic.co.id)
DPR didesak bentuk Pansus Kereta Cepat (kcic.co.id)

Oleh: Anthony Budiawan
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Watyutink.com - Biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung membengkak, cost overrun, sekitar 1,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp28,5 triliun (kurs Rp15.000 per dolar AS). Sebuah jumlah yang sangat besar, mencapai lebih dari 30 persen nilai proyek. Sangat tidak masuk akal.

Mungkin itu juga yang dipikirkan oleh China. Tidak masuk akal. Maka itu, China tidak mau menanggung cost overrun ini. China minta pihak Indonesia yang menanggung. Sangat aneh. Karena ini proyek patungan (joint venture) antara BUMN Indonesia dengan BUMN China, seharusnya semua biaya ditanggung oleh perusahaan patungan tersebut: PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Tetapi, anehnya, mengapa China minta pihak Indonesia yang menanggung? Apakah China mencium aroma kurang sedap atas cost overrun ini, sehingga tidak mau menanggungnya?

Yang lebih aneh lagi, Indonesia menyatakan akan mempertimbangkan permintaan China, seperti dijelaskan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian yang dimuat oleh CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220801163526-532-828830/pemerintah-kaji-permintaan-china-bantu-biaya-bengkak-kereta-cepat-

Menurut CNN Indonesia, pemerintah sedang mengkaji permintaan China untuk bantu biaya bengkak kereta cepat. Apa maksudnya “bantu”? Apakah membenarkan penciuman China, bahwa ada aroma tidak sedap terkait cost overrun ini. Apakah Indonesia tidak bisa mempertanggungjawabkannya, sehingga memilih “membantu”, yang artinya menanggung, cost overrun ini?

Pemerintah seharusnya tidak patut memberi pernyataan seperti itu, pemerintah tidak boleh mempertimbangkan menanggung cost overrun, dengan alasan apapun. Pernyataan seperti ini saja sudah mengindikasikan akan ada potensi besar kerugian negara: Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Karena, menurut UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah tidak boleh membantu perusahaan atau lembaga asing. Dalam hal ini, perusahaan patungan PT KCIC.

Karena itu, pernyataan Sekretaris Kemenko Perekonomian sangat tidak wajar. DPR dan lembaga penegak hukum: Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, seharusnya langsung mengambil tindakan cepat, karena pernyataan tersebut berpotensi besar merugikan keuangan negara.

DPR harus segera melakukan investigasi, termasuk membentuk Panitia Khusus (Pansus), untuk mendapatkan informasi cost overrun sejelas-jelasnya, sehingga dapat menentukan penyebabnya, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Lembaga penegak hukum seharusnya dapat segera menyelidiki, bahkan menyidik, apakah cost overrun ini terbukti merugikan keuangan negara.

Halaman:

Editor: Ahmad Kanedi

Tags

Terkini

Kriminalisasi Anies Bisa Ciptakan Ledakan Sosial

Kamis, 6 Oktober 2022 | 11:45 WIB

Deklarasi Capres Saat Tragedi

Rabu, 5 Oktober 2022 | 13:06 WIB

Lukas Enembe Mangkir, Meski Diperiksa Di Papua

Rabu, 21 September 2022 | 07:00 WIB

Kenaikan Harga BBM, Kebijakan Blunder Nan Fatal

Minggu, 18 September 2022 | 22:00 WIB

Pilpres 2024, Presiden Harus Netral

Minggu, 18 September 2022 | 10:45 WIB

Bjorka Menjelang RUU PDP Disahkan

Sabtu, 17 September 2022 | 11:30 WIB

Pembebasan Bersyarat Melanggar Hukuman Bersyarat?

Jumat, 16 September 2022 | 08:50 WIB

Jokowi Semakin Lemah

Kamis, 15 September 2022 | 12:00 WIB

Gaji Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR

Kamis, 15 September 2022 | 06:00 WIB

Tidak Hafal Pancasila, Ketua DPRD Lumajang Mundur

Rabu, 14 September 2022 | 06:00 WIB

Kebocoran Data, Apa Solusinya Pak Menteri?

Selasa, 13 September 2022 | 06:00 WIB

Kandidat 2024, Sekadar Etalase Figur

Senin, 12 September 2022 | 06:00 WIB

BBM Bersubsidi Naik, Apapun Alasannya, Rakyat Keberatan

Sabtu, 10 September 2022 | 10:00 WIB

Mbak Puan, Safari Politik atau Safari Kerakyatan, Nih?!

Sabtu, 10 September 2022 | 06:00 WIB
X