• Minggu, 4 Desember 2022

PHK Sektor Garmen/Tekstil dan Solusi Kebijakan “lartas”

- Rabu, 9 November 2022 | 18:00 WIB
Industri garmen, foto: Kemenperin
Industri garmen, foto: Kemenperin

Oleh: Bob Randilawe
Pemerhati Buruh & Kemandirian Ekonomi

Terhitung sejak era pandemik, sudah banyak industri padat karya atau indutri kecil-menengah (IKM) seperti garmen, tekstil, dan sepatu terancam “gulung tikar” akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah pun sudah merespon dampak rontoknya sektor ini dengan (rencana strategis) penerapan kebijakan larangan terbatas (lartas) dan diikuti restrukturisasi kredit perbankan bagi sektor terdampak, yang dalam hal ini adalah sektor garmen dan tekstil beserta beragam usaha kecil dan mikro yang menjadi turunannya.

Tujuan utama lartas adalah untuk melindungi kepentingan nasional (national-interest). Kebijakan “lartas” diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan. Sedangkan restrukturisasi kredit berupa: Penurunan suku bunga kredit; Perpanjangan Jangka Waktu Kredit; Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit; Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit; Penambahan Fasilitas Kredit; dan Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara/PMS”, diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan RI.

Pertanyannya, mana yang lebih mendesak, kebijakan lartas-kah atau restrukturisasi kredit bagi IKM yang terdampak PHK massal?

Lartas diperlukan sebagai senjata terakhir mengatasi dampak gelombang PHK massal berbagai sektor dengan mengarahkan mata tombak kebijakan perlindungan kepentingan nasional lewat control ketat ekspor-impor barang di Indonesia. Sedangkan kebijakan restrukturisasi kredit lebih ditujukan untuk melindungi keberlangsungan IKM sektor-sektor tertentu lewat kebijakan keuangan atau kredit perbankan.

Intinya, kedua bentuk kebijakan pemerintah ini (restrukturisasi kredit dan “lartas”) ketika akan diterapkan tetap harus mempertimbangkan soal competitive advantage produk di pasar domestik maupun internasional.

Terkait ini, saya percaya pemerintah sudah cukup berpengalaman menghadapi beragam persoalan semacam gelombang PHK sektor garmen dan tekstil ini. Dan, sejauh ini kita tetap survive bahkan pertumbuhan ekonomi secara umum terus berlangsung.

Namun, pemerintah tidak boleh lengah. Kita harus waspada potensi sabotase atau aksi pengambilan untung jangka pendek dari para “spekulan” dan mafia perdagangan! Selalu saja rakyat kecil khususnya kaum buruh yang paling tertimpa dampaknya mengingat keberadaannya di lapis terbawah dalam strata ekonomi dan sosial sehingga sangat rentan musibah seperti terkena PHK misalnya.

Sebagian pengamat menilai pemerintah tidak cukup hanya mersepon dengan restrukturisasi kredit perbankan terhadap fenomena PHK sektor garmen dan tekstil  tersebut. Pemerintah diharapkan memberikan kemudahan untuk berinvestasi di sektor padat karya sembari memberlakukan kebijakan “relaksasi perpajakan”.

Halaman:

Editor: Ahmad Kanedi

Tags

Terkini

Jokowi Sedang Berupaya Menyiapkan Estafet Kekuasaan?

Selasa, 29 November 2022 | 09:00 WIB

Menegakkan Hukum atau Hasutan Represif?

Senin, 28 November 2022 | 22:45 WIB

Antara Halusinasi dan Realita, Relawan Jokowi

Minggu, 27 November 2022 | 08:30 WIB

Menunggu KIB Mengusung Anies Baswedan

Jumat, 25 November 2022 | 19:10 WIB

Jokowi Ingatkan Agar Pemilu Sejuk

Selasa, 22 November 2022 | 10:00 WIB

Membuka Kemungkinan PKB Dukung Anies Baswedan

Senin, 21 November 2022 | 17:15 WIB

Darah Anies Itu Darah NKRI

Minggu, 20 November 2022 | 08:00 WIB

Krisis Moneter Dan Krisis Ekonomi Semakin Dekat

Minggu, 20 November 2022 | 07:00 WIB

Dukung Anies Atau Jadi Oposisi

Sabtu, 19 November 2022 | 07:00 WIB
X