Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Presiden, siapapun dia, di ujung kekuasaannya akan pasti melemah. Partai dan tokoh yang berada di lingkaran istana akan cari penyelamat masa depannya. Baik untuk karir mereka, maupun untuk menghapus jejak dosa mereka. Ini sunnatullah. Sebuah keniscayaan sejarah.
Soeharto, 32 tahun memimpin dengan Orde Baru-nya akhirnya ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini menjadi pondasi kekuatannya. Bahkan Soeharto "dikhianati" oleh mereka yang pernah dibesarkannya.
Tidak ada orang yang mau ikut tenggelam bersama sang nahkoda. Kecuali loyalis yang sangat sedikit jumlahnya.
Politik itu punya rasionalitasnya sendiri. Partai dan pelaku politik ingin menang. 2024 Jokowi akan berakhir. Parpol-parpol terus berijtihad untuk menjajagi koalisi dan bakal calon yang sekiranya bisa menang di pemilu 2014.
Ada upaya sejumlah pihak, terutama mereka yang pesimis akan mendapatkan kemenangan di 2024, terus mendorong Jokowi tiga periode, lalu presiden seumur hidup. Minimal, pemilu diundur. Ini kelompok kecil yang pesimis akan mendapatkan kue kekuasaan di 2024. Maka, satu-satunya jalan agar tetap mendapatkan bagian kue kekuasaan itu, dorong Jokowi tiga periode, atau pemilu ditunda.
Semua argumentasi dibuat, dan semuanya tidak masuk akal. Data survei menunjukkan, 75-80 persen rakyat ingin pemilu dilaksanakan tepat waktu, yaitu 2024.
Semua parpol sepakat pemilu 2024 digelar. Kecuali yang pura-pura tidak sepakat. Ini semata manuver agar tetap dianggap loyal kepada presiden. Muka depan harus tampak seperti anak manis. Wajah belakang punya rasionalitas dan kalkulasinya sendiri. Ini akan terlihat jelang pendaftaran pemilu.
Jelang pendaftaran pilpres oktober 2023, semua partai akan membuat keputusan berbasis kebutuhan partainya. Istana tidak lagi bisa kontrol. Keterlibatan istana akan semakin mendorong eskalasi konflik di tubuh partai. Adu kuat terjadi.
Ketegangan internal partai, maupun partai dengan pihak eksternal, dalam hal ini dengan istana, akan semakin tinggi. Pecat memecat pengurus, bahkan mengganti ketua umum partai biasanya juga terjadi.
Saat itu, peta berubah. Peran istana melemah, bahkan cenderung ditinggalkan. Setelah itu, istana akan dengan "terpaksa" berpihak kepada koalisi yang calonnya paling potensial menang. Tidak akan ngotot, karena akan menjadi kegelapan bagi masa depannya.
Jika oktober nanti PDIP calonkan Puan, istana akan kehilangan arah. Ganjar Pranowo yang saat ini didukung istana, tidak akan punya power tanpa dukungan PDIP. Kemana istana akan memeberikan dukungan? Apakah ke Prabowo?
Saat ini, partai yang bersedia koalisi untuk mendukung Prabowo hanya PKB. Itupun dengan syarat: Muhaiman Iskandar (Cak Imin) jadi cawapresnya. Prabowo tidak mungkin mau terima Cak Imin jadi cawapres. Akan melemah, kata survei yang dipercayai Gerindra. Bagi PKB, buat apa koalisi dengan calon yang lemah (Prabowo) jika tidak dapat coattail effect sebagai cawapres.
Kondisi obyektif kedua partai, yaitu Gerindra dan PKB hampir tidak memungkinkan untuk berkoalisi. Kondisi obyektif sulit menyatukan kepentingan dua partai ini. Hengkang dari Prabowo, PKB akan merapat ke koalisi yang memungkinkan untuk menang.
