• Minggu, 25 September 2022

Direktur LSI: Lembaga Penegak Hukum Mulai Perbaiki Citra

- Minggu, 4 September 2022 | 16:45 WIB
Sumber: screenshot YouTube Lembaga Survei Indonesia LSI_Lembaga
Sumber: screenshot YouTube Lembaga Survei Indonesia LSI_Lembaga

Watyutink.com - Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan, dalam diskusi daring yang bertajuk "Penilaian Publik atas Masalah-masalah Hukum Terkini dan Kinerja Lembaga Penegak Hukum", yang diadakan oleh Lembaga Survei Indonesia, menjelaskan terdapat peningkatan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum (Kejaksaan Agung, KPK dan Polri)

Dari survei yang diadakan dengan metodologi pemilihan responden secara acak (multi stage random sampling) dan dengan menggunakan 1200 responden yang mewakili populasi nasional, terdapat peningkatan kepercayaan terhadap Polri yang sebelumnya berada di angka 66,7 persen pada Mei 2022, menjadi 69,6 persen pada Agustus 2022.

Sementara itu, peningkatan kepercayaan terhadap KPK yang sebelumnya berada di angka 60,9 persen pada Mei 2022 menjadi 73,2 persen pada Agustus 2022.

Peningkatan kepercayaan terhadap Kejaksaan Agung pada Agustus 2022 berada di angka 75,3 persen, dibandingkan pada bulan Mei 2022 yakni di angka 60,9 persen.

"Terdapat angka kecenderungan positif tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum baik kepada Kejaksaan Agung, KPK, lalu kepolisian," jelas Djayadi, Minggu (4/9)

Peningkatan tersebut, menurut Djayadi, berbanding lurus terhadap kepercayaan terhadap presiden. Begitu juga dengan ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum, juga mengakibatkan kepercayaan terhadap presiden menurun.

"Apakah kepuasan kepada presiden juga diikuti terhadap kepuasan terhadap lembaga penegak hukum? ya. Masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan terhadap lembaga hukum, memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap presiden. Sebaliknya,Masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan rendah terhadap lembaga hukum, memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap presiden," ucap Djayadi.

Meski terdapat peningkatan kepercayaan terhadap lembaga penegakan hukum, namun terdapat isu-isu yang harus diperbaiki lembaga tersebut. Djayadi menjelaskan, masyarakat menyoroti berbagai isu internal di Polri.

"Cek secara lebih detail, kinerja kepolisian, masyarakat menilai kinerja kepolisian cukup baik. Tapi bagi yang nilainya dibawah 60 persen yang nilainya kurang baik adalah kasus korupsi para polisi, kinerja polisi dari penyuapan pihak-pihak tertentu, netralitas polisi dari suap atau tekanan dari kelompok masyarakat, dan kemandirian atau netralitas polisi dari suap atau tekanan dari partai atau politisi. Jadi tambahannya ada perhatian khusus terhadap soal kemandirian Polri dan kasus-kasus hukum yang melibatkan internal," ucap Djayadi.

Kemudian, untuk kejaksaan agung, terdapat isu internal yang mendapatkan penilaian rendah dari responden.

"Hal yang diperhatikan adalah evaluasi hakim terkait kemandirian dari pengaruh dari partai atau politisi, kemandirian dari tekanan kelompok masyarakat, dan soal korupsi yang melibatkan para hakim, isu-isu ini mendapatkan nilai rendah dari masyarakat," lanjut Djayadi.

KPK juga mendapatkan perhatian dari masyarakat terkait isu internal, dimana hal ini mendapatkan kepercayaan yang kurang memuaskan.

"Masyarakat punya perhatian khusus soal kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum, penyuapan dan kemandirian dari tekanan kelompok masyarakat, terutama dari pengusaha terhadap KPK," jelas Djayadi.

 

Editor: Ahmad Kanedi

Tags

Terkini

Ini Tekad Edi Prasetyo Pasca Anies Baswedan Lengser

Rabu, 14 September 2022 | 16:00 WIB

Breaking News! Ratu Elizabeth II Meninggal Dunia

Jumat, 9 September 2022 | 06:20 WIB

Direktur LSI: Lembaga Penegak Hukum Mulai Perbaiki Citra

Minggu, 4 September 2022 | 16:45 WIB

Anies Baswedan Mulai Diterima Kalangan Nadhlatul Ulama

Kamis, 1 September 2022 | 11:00 WIB

PPP Terancam Tak Capai Ambang Batas Parlemen, Mengapa?

Kamis, 1 September 2022 | 09:48 WIB
X