Watyutink.com - Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto, menganggap banyak tindakan pemerintah yang tidak mencerminkan keprihatinan di tengah kenaikan harga BBM. Salah satunya adalah masih beroperasinya lembaga-lembaga yang tupoksinya dipertanyakan.
Sebelumnya, kenaikan harga BBM baru saja diumumkan pada Sabtu (3/9). Rincian kenaikan terdiri dari harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, harga Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan harga Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.
"Pemerintah terus mendirikan lembaga-lembaga yang tidak jelas faedahnya. Gaji pengurus lembaga ini tidak jelas, contohnya BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) dan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional). Ketua dewan pengarahnya saja bergaji lebih dari 100 juta perbulan. Pemerintah juga memberikan gaji yang tinggi bagi hulubalang presiden, ada staf ahli, ada staf milenial dll," kata Gigin di channel YouTubenya, Minggu (4/9).
Gigin juga menyoroti beban keuangan negara akibat pembangunan proyek infrastruktur yang saat selesai dibangun, tidak menunjukkan manfaat yang signifikan namun beban operasionalnya tetap harus ditanggung negara.
"Yang paling menyakitkan, bahwa pemerintah terus melanjutkan proyek-proyek Mercusuar, padahal sudah banyak yang mangkrak karena pembangunan ini tidak dilakukan dengan studi yang jelas. Akibatnya, banyak bandara yang baru dibangun sepi seperti zombie, dan beban operasionalnya harus ditanggung 100 persen oleh APBN, belum lagi seperti LRT di Palembang.", ucap Gigin lagi.
Pada saat pengumuman kenaikan harga BBM, Sabtu (3/9), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah telah berupaya sekuat tenaga menghadiri kenaikan harga BBM. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan karena gejolak harga minyak dunia.
