Watyutink.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengaku ingin membubarkan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) karena menganggap tim yang dibentuk untuk memberikan masukan kepada gubernur tersebut tidak memberikan hasil yang signifikan.
Beberapa kontribusi yang dianggap tidak signifikan tersebut, sebut Edi, adalah pelebaran trotoar di Kemang yang ternyata tidak tersambung dengan pipa air. Hal ini akhirnya menjadi pemicu munculnya banjir di kawasan ini.
"TGUPP harus hilang. Itu yang buat kacau pembangunan di Jakarta. Dengan ide-ide dia, banyak yang merugikan," kata Prasetyo Edi Marsudi di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Selasa 13 September 2022.
Baca Juga: PDIP Harapkan Kasad Ademkan Situasi Paska Ucapan 'Gerombolan' Oleh Effendi Simbolon
"Salah satu contoh, jalan di Jakarta ini pendek. Saya menemukan di Kemang, ada tali air di trotoar, dilebarkan ternyata tali air itu tidak nyambung ke trotoarnya. Jadi buntu tengah-tengah dan dampaknya jadi banjir," tuturnya
Dia menambahkan, kontribusi yang diberikan oleh TGUPP tidak membangun pinggir daerah Jakarta, sehingga tidak menimbulkan pemerataan.Eddie kemudian menambahkan TGUPP tidak lagi masuk dalam pembahasan anggaran di masa depan.
"Jadi harus rasional membangun. Pinggir daerah di Jakarta juga harus dapat persamaan pembangunan. Jangan cuma tengah kota, casing aja bagus," ungkapnya
"Mulai sekarang TGUPP, nggak akan saya laksanakan dalam banggar nanti, nggak dianggarkan," tegas Prasetyo
Statemen Eddie didukung oleh kolega fraksi DPRD DKI yang berasal dari Badan Anggaran, Warsono. Warsono mengucapkan jika TGUPP tetap ingin dipertahankan harus menggunakan biaya penunjang operasional gubernur, bukan APBD seperti sebelumnya.
"Jika penjabat gubernur merasa membutuhkan silakan menggunakan TGUPP atau apa istilahnya. Tapi alokasi anggaran tidak melekat di APBD, silakan anggaran yang digunakan melalui dana operasionalnya gubernur," katanya.
