• Minggu, 25 September 2022

Paripurna DPR Setujui RUU PPSK Dibahas Lebih Lanjut Demi Memperkuat Sektor Keuangan

- Selasa, 20 September 2022 | 14:39 WIB
Sidang Paripurna DPR RI (Pikiran Rakyat)
Sidang Paripurna DPR RI (Pikiran Rakyat)

Watyutink.comDPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) yang diusulkan oleh Komisi XI. Seluruh fraksi menyetujui RUU PPSK untuk dibahas lebih lanjut. Usulan RUU itu untuk memperkuat sektor keuangan.

RUU PPSK untuk memperkuat sektor keuangan itu merupakan inisiatif DPR dan masih dalam tahap awal. RUU PPSK selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah sebelum menjadi Undang-Undang (UU).

RUU PPSK yang diusulkan oleh DPR itu untuk memperkuat sektor keuangan dan akan menekankan pada masalah kepastian hukum, tata cara pengaturan, dan perlindungan terhadap konsumen dari praktik kejahatan siber.

"Kami menyetujui untuk dibahas bersama pemerintah. Sebetulnya, ini adalah inisiatif DPR dan masih dalam tahap awal," kata Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Vera Febyanthy, di Kompleks Parlemen, Selasa (20/9/2022).

Menurut Vera, lahirnya RUU PPSK guna melindungi masyarakat dari praktik kejahatan siber dalam menggunakan fintech. Tak hanya itu, Fraksi Partai Demokrat juga menekankan perlindungan terhadap anggota koperasi simpan pinjam yang minim pengawasan.

"Koperasi ini banyak yang bagus tapi banyak yang mengalami kerugian, seperti Indosurya,"ujarnya.

Dia berharap RUU PPSK dapat disahkan pada tahun ini, karena banyak masalah yang membutuhkan payung hukum.

Namun Fraksi PKS memiliki beberapa catatan menyangkut RUU PPSK, seperti dikemukakan oleh Hidayatullah yang juga Anggota Komisi XI DPR RI dalam Rapat Paripurna V DPR RI.

Menurut  Hidayatullah, sektor keuangan bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan saja, namun perlu didorong dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan mereduksi ketimpangan ekonomi.

Di samping itu, susunan rancangan RUU yang menempatkan Bank Indonesia menjadi standby buyers SBN pemerintah tanpa limitasi yang jelas akan berpengaruh terhadap persepsi publik terhadap kredibilitas bank sentral dan risiko kepercayaan terhadap sektor keuangan.

Halaman:

Editor: Sarwani

Tags

Terkini

Ini Tekad Edi Prasetyo Pasca Anies Baswedan Lengser

Rabu, 14 September 2022 | 16:00 WIB

Breaking News! Ratu Elizabeth II Meninggal Dunia

Jumat, 9 September 2022 | 06:20 WIB

Direktur LSI: Lembaga Penegak Hukum Mulai Perbaiki Citra

Minggu, 4 September 2022 | 16:45 WIB

Anies Baswedan Mulai Diterima Kalangan Nadhlatul Ulama

Kamis, 1 September 2022 | 11:00 WIB

PPP Terancam Tak Capai Ambang Batas Parlemen, Mengapa?

Kamis, 1 September 2022 | 09:48 WIB
X