Watyutink.com – Hasil Rapat Pimpinan Wilayah (Rampimwil) II Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Maluku mengusulkan dua nama untuk dicalonkan sebagai calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Rasyid Baswedan.
Selain itu Rapimwil II PPP tersebut juga mengusulkan calon wakil presiden (cawapres) yaitu Muhamad Mardiono dan Erick Thohir.
Menanggapi munculnya nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diusulkan para kadernya, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Mardiono, menilai usulan tersebut sebagai hal yang wajar. Namun, dia menyatakan bahwa keputusan akhir berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
"Ini suara arus bawah yang disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP), tapi pada akhirnya semua harus taat asas. Apa yang sudah menjadi mekanisme pusat harus dijalankan. Apalagi kita ada keterikatan bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)," kata Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono dalam keterangan tertulis, Jumat (4/11/2022).
Mardiono meunggkapkan bahwa usulan dari berbagai daerah terkait nama capres dan cawapres belum dijadikan keputusan oleh DPP. Bahkan, pusat sendiri masih terus mendengar suara dari arus bawah.
"Ini lagi-lagi bukan keputusan, baru pikiran kader yang bisa jadi mengemuka juga di kalangan masyarakat. Namanya pesta demokrasi, maka semua warga memiliki hak yang sama," ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPW PPP Maluku A. Aziz Hentihu menegaskan akan terus patuh dan solid terhadap keputusan DPP. DPP, jelas Azin, tidak akan sembarangan dalam memutuskan nama-nama tersebut.
"Tadi mengemuka nama-nama, namun sifatnya hanya usulan. Keputusan DPP pasti akan melewati banyak aspek pertimbangan, tidak hanya satu wilayah lokal tapi menjangkau kepentingan nasional dan bangsa Indonesia. Sehingga, tentu akan dikaji lewat mekanisme panjang DPP," Kata Aziz Hentihu.
Selain itu Aziz menjelaskan bahwa DPW Maluku bersama DPP saat ini sedang memantapkan solidaritas di bawah kepemimpinan Mardiono.Menurutnya, ke depannya bisa terus mengejar target untuk Pemilu 2024 mendatang.
"Apa pun keputusan DPP kemudian dibawa ke KIB, maka kita Sami'na wa Atho'na yaitu patuh dan taat. Sebab, saat ini kami sedang memantapkan solidaritas yang harus betul-betul dijaga karena pemilu 13 bulan lagi," katanya kemudian.
