Watyutink.com - Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat yang bergabung dalam Koalisi Perubahan batal melakukan deklarasi hari ini, 10 November. PKS menolak adanya oligarki dibalik deklarasi.
"Politik oligarki, karena high cost-nya gede, mau nggak mau, kami di Koalisi Perubahan lagi coba, kenapa agak lama? Bocoran dikit, kami lagi lawan oligarki, ini nggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita, makanya kita lagi menggalang format gerakan," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam diskusi 'Menakar Proses Kandidat Capres 2024 dan Siapa Paling Berpeluang?' di Jakarta, Kamis (10/11/2022).
Mardani mengatakan, sekali koalisi menerima bantuan dari freelance pasti nanti akan terganggu, tidak bisa tidak, karena oligarki politik kadang-kadang main dua kaki. “Ini harus dilawan," sambungnya.
Mardani belum dapat memastikan kapan waktu deklarasi karena harus melakukan musyawarah dengan NasDem dan Demokrat lebih dulu.
Pilpres 2024, menurut dia, akan menjadi fajar baru bagi Indonesia maju. Untuk itu partainya bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat terus bermusyawarah.
Mardani menyebutkan empat hal yang menjadi pembahasan sebelum melakukan deklarasi, yakni platform pembangunan, strategi pemenangan, capres-cawapres, dan kandidat kabinet.
"Teman-teman sekalian, desain gagasan ini penting, platform pembangunan, yang kedua tentu kita melihat bagaimana strategi pemenangan, ketiga tentu saya sangat berharap nanti ketika diumumkan bukan hanya capres cawapres, tapi kandidat line up kabinetnya," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasiDem, Ahmad Ali, mengatakan belum ada kepastian waktu kapan deklarasi Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan sebagai Capres. Partai Nasdem masih menunggu kesiapan PKS dan Demokrat.
Menurut Ali, diskusi pembentukan koalisi masih terus dilakukan, belum ada tanggal pasti soal kapan deklarasi koalisi tersebut. "Kita semua sepakat menunggu hari baik," kata Ali.
Hanya saja Ali memastikan deklarasi koalisi akan dilakukan sebelum pembukaan pendaftaran capres oleh KPU. Tim kecil terus bertemu untuk pembahasan mengenai pembentukan koalisi di pilpres nanti.
"Bisa tahun 2022, bisa juga tahun 2023. Kami mengusahakan secepatnya," ujarnya.
