• Selasa, 16 Agustus 2022

Dari Debat Capres menuju Reforma Agraria!

- Selasa, 19 Februari 2019 | 16:30 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Debat calon presiden (capres) pada Minggu (17/02) diramaikan oleh ungkapan petahana Joko Widodo kepada capres Prabowo Subianto ihwal luasan kepemilikan lahan yang dikuasai capres dari kubu oposisi tersebut. Petahana menyebutkan, dalam perkara kepemilikan lahan oleh group usaha besar di Indonesia capres Prabowo Subianto ikut andil dengan menguasai 340.000 hektar lahan. Terdiri dari 220.000 hektar di Kalimantan Timur dan 120.000 hektar di Aceh Tengah. Menjawab pernyataan tersebut, Prabowo mengakui namun disebutkan yang dikuasai adalah lahan milik negara dengan status HGU (hak guna usaha). Jika negara kemudian mengambil alih atau dimaksudkan untuk kebijakan reforma agraria, maka Prabowo siap mengikuti apa yang digariskan oleh negara.

Apa yang mengemuka dari debat kedua capres, membuka kembali perdebatan lama tentang sengkarut kepemilikan lahan oleh grup usaha besar di Indonesia beserta konflik-konflik agraria yang menyertainya. Juga, upaya-upaya  mengimplementasikan Undang-Undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960 tentang Landreform atau Reforma Agraria.

Kepemilikan lahan oleh konglomerasi di Indonesia telah menjadi masalah serius. Luas lahan yang dikuasai telah mencapai bilangan fantastis hingga mencapai total lebih dari 5,1 juta hektar atau kurang lebih hampir setengah luas Pulau Jawa. Sekitar 3,1 juta hektar lahan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Hebatnya, lahan 5,1 juta hektar tersebut hanya dikuasai oleh 25 kelompok usaha kelapa sawit milik para taipan yang malang melintang di Indonesia sejak orde baru berkuasa.

Namun, Sawit Watch pada Agustus 2018 telah merevisi luasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang ternyata mencapai lebih 21 juta hektar dan bukan 14,03 juta hektar seperti pengumuman resmi pemerintah RI. Dari 21 juta hektar lahan sawit tersebut, 55 persen dimiliki oleh beberapa kelompok usaha besar, dan hanya 35 persen perkebunan sawit rakyat. Kepemilikan negara sendiri hanya 10 persen. Status kepemilikan, selain HGU juga non HGU dan kebun sawit liar tanpa izin. Jika mengikuti besar luasan menurut data Sawit Watch, maka lahan yang dimiliki oleh grup usaha besar menjadi lebih dua kali lipat besarnya.

Kepemilikan lahan maha luas oleh konglomerasi, telah menimbulkan keprihatinan tentang ketimpangan sosial di Indonesia. Oxfam-Infid pada 2017 lalu menunjukkan data bahwa dalam 20 tahun terakhir jurang antara orang kaya dan miskin di Indonesia telah melebar amat jauh dibandingkan masalah serupa di negara-negara Asia Tenggara. Harta 4 orang terkaya Indonesia, dilaporkan setara dengan gabungan harta 100 juga orang miskin di dalam negeri.

Sumber masalah terbesar dari ketimpangan yang terjadi erat kaitannya dengan ketidakadilan dalam kepemilikan lahan. Jika capres Prabowo Subianto secara terbuka telah menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan penguasaan lahan dalam kerangka reforma agraria yang konsisten, beranikah komitmen tersebut diikuti oleh para pemilik grup usaha raksasa yang lain? Sebab, selama ini kisruh konflik lahan yang terjadi sering diakibatkan oleh pengusiran semena-mena penduduk lokal. Baik dari lahan yang dimiliki atau tanah ulayat, oleh klaim sepihak dari perusahaan perkebunan besar.

“Mumpung” musim kampanye, apakah para capres yang sedang berlaga dapat dimintakan komitmen serius bagi kesuksesan program reforma agraria ke depan?  

Apa pendapat Anda? Watyutink?

OPINI PENALAR
-
Pakar Hukum Agraria UII, Direktur Pusat Studi Hukum Agraria (PSHA) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
 
 

HGU adalah hak guna usaha bagi mereka yang dengan diberikannya HGU tersebut berarti sudah sah kepemilihan lahannya. HGU ditandai dengan sertifikat. HGU juga dilindungi oleh Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 tahun 1960 dan PP No 40 tahun 1996.

Halaman:

Editor: Oggy

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X