• Selasa, 16 Agustus 2022

Atasi Defisit: Memupuk Keberanian, Menjaga Kemandirian

- Sabtu, 23 Februari 2019 | 17:00 WIB
Ilustrasi watyutink  (kan/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (kan/watyutink.com)

Watyutink.com - Perlahan tapi pasti, ekonomi Indonesia sepertinya mulai mengarah pada situasi yang rumit. BPS pada (14/2/2019) lalu mengumumkan bahwa defisit neraca perdagangan Indonesia jatuh pada angka defisit terbesar sepajang sejarah Republik Indonesia berdiri. Sampai Desember 2018, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan senilai 8,57 miliar dolar AS. Pada tahun sebelumnya di periode yang sama, neraca perdagangan Indonesia justru surplus sebesar 11,84 miliar dolar AS. Demikian pula pada 2016, surplus senilai 9,48 miliar dolar AS.

Ekonomi senior Didik J Rachbini pada Kamis (21/2/2019) lalu menyatakan, defisit yang terjadi paling besar disebabkan oleh defisit perdagangan dengan China. Hal tersebut mengakibatkan perekonomian Indonesia menjadi lemah dan cenderung dirugikan. Sayangnya, kebijakan perekonomian yang ditempuh sekarang sepertinya tidak berupaya untuk mengurangi dampak merugikan dari defisit perdagangan tersebut.

Kepala BPS Suhariyanto menyebutkan, sampai dengan Januari 2019 defisit neraca perdagangan dengan China masih terjadi senilai 2,43 miliar dolar AS atau 32 persen (yoy) lebih tinggi dibanding 2018 lalu senilai 1,84 miliar dolar AS.

Ekspor migas ke China juga turun senilai 4,36 persen menjadi 184,6 juta dolar AS. Sementara Impor nonmigas Indonesia dari China naik 10,14 persen menjadi 4,14 miliar dolar AS. Terbesar berasal dari impor besi dan baja sebesar 54,18 persen menjadi 241,97 juta dolar AS. Barang dari besi dan baja senilai 25 persen menjadi 149,72 juta dolar AS dan impor barang plastik dan barang dari plastik sebesar 17,52 persen sebesar 183,98 juta dolar AS. Impor jenis produk non migas terbesar didominasi produk mesin-mesin atau pesawat mekanik, kemudian produk mesin atau peralatan listrik dan produk plastik atau barang dari plastik (CNN.com,15/2/2019).

Mengapa Indonesia terkesan tidak berdaya menghalangi serbuan impor produk-produk China ke dalam negeri? Mengapa serbuan impor produk China yang terjadi sejak periode pemerintahan sebelumnya tidak disikapi dengan “counter policy” khusus guna melindungi industri dalam negeri? Terutama oleh para pemikir dan perencana pembangunan di Bappenas dan juga oleh KEIN? Padahal, terbukti serbuan impor produk tersebut telah menyebabkan defisit neraca perdagangan paling parah? Apa yang harus dilakukan?

Agresivitas China dalam ekspansi ekonominya hingga menikmati pertumbuhan ekonomi luarbiasa adalah akibat dari kebijakan “ofensif ke luar” yang dilaksanakan sejak awal 80-an. Selain ingin mengurangi over produksi di dalam negeri, serbuan produk dan investasi/penyaluran pinjaman keuangan ke negara-negara berkembang dinilai sebagai cara China mendominasi pasar ekonomi dan keuangan dunia khususnya negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Akibatnya, defisit dan persoalan keuangan di beberapa negara terjadi, tak terkecuali Amerika Serikat. Namun, defisit perdagangan sebesar 375 miliar dolar AS yang dialami Amerika terhadap China membuat Trump murka dan langsung mengobarkan perang dagang dengan China. Beberapa negara yang merasakan pengaruh China saat ini juga mulai menjalankan kebijakan khusus untuk mengurangi pengaruh China.

Apakah kebijakan mengurangi pengaruh China tersebut juga akan diikuti oleh para pemikir ekonomi dan pengambil kebijakan dalam negeri? Bukankah pijakan ideologis pemerintahan saat ini berdasarkan pandangan TRISAKTI Soekarno yang menekankan kemandirian? Lagipula, inti dari Tahapan RPJM ke-3 (2015-2019) adalah menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian?

 Apa pendapat Anda? Watyutink?

Halaman:

Editor: Pril Huseno

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X